Raker Bersama DPD RI, Wamendagri Dukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024
KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Dukungan tersebut disampaikan Wempi dalam Rapat Kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) dengan agenda Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Ruang Rapat Sriwijaya, Kantor Pusat DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/7/2023).
Agenda tersebut juga membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Pasca Tidak Menjadi Ibu Kota Negara.
“Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk bisa berjalan bersama dengan Komite I DPD RI terkait pelaksanaan awal Pemilu Serentak 2024,” ujar Wempi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (3/7/2023).
Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan pelaksanaan Pemilu untuk presiden dan wakil presiden (wapres) periode 2024-2029 pada Rabu (14/2/2024).
Selain pemimpin negara, masyarakat juga akan memilih 152 anggota legislatif DPD RI, 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, 2.372 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di 38 provinsi, serta 17.510 anggota DPRD di 508 kabupaten/kota.
Sementara itu, Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada Rabu (27/11/2024) untuk memilih kepala daerah di 37 provinsi (kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), 93 kota, dan 415 kabupaten (kecuali kabupaten atau kota di Provinsi DKI Jakarta).
Secara umum, pemerintah menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pilkada 2024 sebesar 79,5 persen.
“Kemungkinan pergeseran (tanggal) terkait Pilkada belum ada. Jadi, kami tetap komitmen dengan keputusan bersama yang telah disepakati antara Kemendagri dengan DPR RI dan DPD RI. Di luar rencana (tersebut), ya ada itu hanya isu-isu saja,” jelas Wempi.
Pada rapat tersebut, Wempi juga merinci dukungan yang diberikan pemerintah terkait kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024. Utamanya, terkait penyediaan fasilitas sarana dan prasarana untuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Adapun Sekretariat PPK dibentuk paling lambat pada Selasa (10/1/2023) dan Sekretariat PPS dibentuk paling lambat pada Selasa (24/1/2023).
“Kemendagri juga berkomitmen bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik. Ini juga harapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pemilu dapat terjadi secara lancar,” katanya.
Wempi sebut pemerintah akan persiapkan banyak hal untuk tunjang kesuksesan Pemilu 2024. Wempi menambahkan, pemerintah juga akan menugaskan personel satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) untuk menjamin ketentraman, ketertiban umum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat selama penyelenggaraan Pemilu 2024.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan menyiapkan fasilitas pemeriksaan kesehatan dan penerbitan surat keterangan sehat jasmani serta rohani pada sejumlah instansi. Sebut saja, rumah sakit milik pemerintah atau pemerintah daerah, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), dan puskesmas pembantu.
Ada pula dukungan berupa sosialisasi kepada masyarakat dalam pembentukan badan ad hoc untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 beserta tahapan pemilu lainnya.
“Dengan persiapan ini, kami berharap Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang baik juga. Sebab, ini akan membuat potret indeks demokrasi di Indonesia menjadi baik di mata dunia internasional,” kata Wempi
