Jaga Amanah Pemerintah sebagai Penyalur Bantuan, Pos Indonesia Lakukan Sejumlah Transformasi

KOMPAS.com - PT Pos Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya dalam menjaga amanah pemerintah untuk menjadi penyalur Bantuan Sosial (Bansos) Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Oleh karena itu, Pos Indonesia senantiasa selalu berinovasi sebagai bagian dari proses transformasi menyeluruh yang tengah digalakkan perseroan.

Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia Haris mengatakan, salah satu wujud inovasi tersebut adalah kegiatan evaluasi tahap kedua atau triwulan kedua penyaluran Bansos Sembako dan PKH. Hasil tahap kedua penyaluran ini pun dinilai baik.

"Alhamdulillah, kami masih diberi kepercayaan oleh pemerintah melalui Kemensos untuk menyalurkan Bansos Sembako dan PKH. pada triwulan 2 2023, capaian kami secara nasional berdasarkan data per Minggu (2/7/2023) sudah mencapai 96,74 persen," ujar Haris dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (7/7/2023).

Haris menambahkan, capaian penyaluran Bansos Sembako dan PKH yang dialokasikan kepada sekitar 3,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masuk dalam skala nasional.

Adapun dari 3,5 juta data yang diterima, Pos Indonesia sudah menyalurkan lebih kurang 3,4 juta bantuan.

Lebih lanjut Haris mengatakan, rata-rata penyaluran yang dilakukan Pos Indonesia secara nasional mencapai 96,74 persen.

Selain itu, sambungnya, persentase penyaluran penyaluran yang ada pada beberapa regional mencapai 98 persen.

“Jadi, kami hampir merampungkan tugas penyaluran PKH dan Sembako untuk triwulan 2 2023. Meski penyaluran Bansos Sembako dan PKH dijalankan dengan baik, Pos Indonesia tidak cepat puas. Fakta ini justru menjadi tantangan buat Pos Indonesia agar bisa menjaga, bahkan meningkatkan kualitas layanan untuk menyalurkan bantuan-bantuan serupa pada masa mendatang,” jelas Haris.

Oleh karena itu, tambah Haris, pihaknya akan selalu melakukan evaluasi. Hal ini dilakukan demi menjaga amanah yang diberikan negara kepada Pos Indonesia. Utamanya, dalam menyalurkan Bansos Sembako dan PKH.

Haris juga menilai bahwa Pos Indonesia harus terus melakukan perbaikan, inovasi, dan transformasi digital secara menyeluruh. Upaya ini diperlukan untuk menjaga kredibilitas perseroan sebagai penyalur bantuan, khususnya di hadapan pemerintah.

"Penyaluran yang menyangkut anggaran negara akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Maka itu, harus tepat waktu, jumlah, dan sasaran. Masalah akuntabilitas menjadi hal prioritas dan kami juga melakukan upaya-upaya perbaikan dari sisi aplikasi penyaluran bansos ini. Jadi, kami lakukan perbaikan, mulai dari awal dana diterima hingga diserahkan ke penerima manfaat," kata Haris.

Gunakan aplikasi untuk permudah penyaluran

Sejauh ini, berbagai upaya telah dilakukan Pos Indonesia agar penyaluran bansos tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel.

Adapun salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi itu adalah dengan memanfaatkan aplikasi digital dan teknologi lain untuk mendukung pengumpulan dokumentasi data penerima bantuan.

Dalam proses penyaluran bantuan, Pos Indonesia juga menyematkan fitur foto rumah dan geotagging pada aplikasi sebagai persyaratan untuk penerima. Keberadaan fitur ini pun terus disempurnakan.

“Jadi, kalau ada hasil evaluasi masih ada data yang kurang pas, kami akan lakukan perbaikan. Untuk memastikan penyaluran misalnya, kami sudah menyematkan artificial intelligence (AI) di aplikasi sehingga pada saat foto tidak sesuai dengan standar yang sudah kami tetapkan, tidak bisa mengambil bantuan," ucap Haris.

Sebagai langkah berikutnya, Pos Indonesia akan terus mengedepankan inovasi dan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Langkah itu juga dilakukan guna meningkatkan bisnis jasa keuangan Pos Indonesia.

"Digitalisasi merupakan keniscayaan. Program transformasi yang Pos Indonesia lakukan salah satunya adalah transformasi di bidang produk kami. Ini merupakan salah satu upaya agar kami bisa tetap bersaing di pasar, khususnya bisnis jasa keuangan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat," tutur Haris.

Terkait penyaluran bansos, tambah Haris, Pos Indonesia juga sudah mengantisipasi penerapan digitalisasi pada masalah tersebut. Sebab, semua pemberian bantuan nantinya juga akan dilakukan lewat aplikasi.

Contohnya, saat keluarga penerima manfaat (KPM) ingin mencairkan dana di Kantor Pos, mereka bisa menggunakan teknologi melalui QRIS Pospay untuk mencairkan dana bantuan tersebut.

"Bagi masyarakat yang sudah melek teknologi dan punya smartphone, kami bisa menggunakan aplikasi di mobile phone milik mereka untuk mengirim dana. Mereka bisa menggunakan QRIS Pospay," ucap Haris.

Kemudian, bagi masyarakat yang hanya memiliki ponsel konvensional, mereka tetap bisa mencairkan dana tersebut melalui short message service (SMS).

Tak hanya itu, Pos Indonesia juga menyiapkan mekanisme bagi warga tidak memiliki ponsel, yakni dengan membagikan undangan berisi QR Code kepada penerima.

"Kami sudah punya kompetensi terkait penyaluran bantuan dan kami terus bertransformasi agar tetap relevan dengan zaman. Saat ini, kami punya 4.500 titik layanan yang tersebar sampai ke pelosok daerah, bahkan daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T). Kami harap, pemerintah bisa terus memberikan amanah kepada Pos Indonesia demi keberlangsungan kami,” ucapnya.

Arti bansos bagi KPM

Penyaluran Bansos Sembako dan PKH di seluruh Indonesia telah membantu meringankan perekonomian para penerima.

Salah satu penerima bantuan asal Cipedes, Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar), Imas Priyati, merasa bersyukur karena telah mendapat bantuan sebesar Rp 600.000.

Dok. Pos Indonesia Penerima bantuan asal Cidedes, Imas Priyati.

Bantuan tersebut akan digunakan olehnya untuk biaya perawatan di rumah sakit. Ia mengaku sudah kesulitan berjalan selama hampir tujuh tahun karena pernah terjatuh fatal.

"Sakit gara-gara jatuh saat sedang bikin kue. Saat itu, saya tergelincir dan terjatuh. Patah pinggul dan saya tidak bisa berdiri," ungkap Imas.

Imas mengaku tidak sulit dalam mendapatkan bantuan dari Kemensos berkat kecanggihan teknologi yang diterapkan Pos Indonesia.

“Proses pengambilan dana bantuan sangat mudah. Waktu datang, petugas pos hanya meminta saya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setelah cocok, saya diminta foto," ujar Imas.