Cegah Urbanisasi, Mendagri Ingin Desa Jadi Sentra Baru Ekonomi

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk memperkuat desa. Upaya ini diperlukan agar terjadi percepatan pembangunan dan mencegah fenomena urbanisasi.

Pasalnya, kata Tito, program pembangunan dan penguatan desa menjadi hal yang sangat vital bagi kepentingan Indonesia di masa depan. Desa dapat menjadi sentra baru ekonomi di tengah tingginya laju urbanisasi.

“Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), (jumlah) penduduk kota disebutkan masih lebih besar. Jumlah tersebut harus mulai diseimbangkan. Lebih kurang, 51-52 persen masyarakat itu ada di kota. Untuk desa sekitar 48-49 persen. Itu kondisi sekarang,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (11/7/2023).

Tito menambahkan, sebagian besar penduduk Jepang dan Korea Selatan (Korsel) saat ini cenderung lebih memilih meninggalkan desa dan pergi ke kota.

Di Jepang, misalnya, sebagian besar warganya banyak yang berbondong-bondong untuk pergi ke kota besar, seperti Tokyo, Kyoto, dan Osaka. Sementara di Korsel, urbanisasi lebih terkonsentrasi di kota, seperti Seoul dan Busan.

Menurut Tito, hal tersebut cukup membingungkan lantaran kota-kota besar itu memiliki iklim yang kompetitif dan tekanan yang jauh lebih besar ketimbang desa.

“Mereka harus survive di kota dengan segala keglamoran dan tantangan di kota itu. Iklim yang kompetitif lebih membuat mereka fokus pada pendidikan, pekerjaan, dan berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang baik. Akibatnya, mereka lebih mudah stres dan angka bunuh diri tinggi. Mereka juga terlambat untuk menikah. Bahkan, ada yang tidak mau menikah,” jelas Tito.

Sejumlah pejabat di Jepang, lanjut Tito, kerap mengeluhkan masalah minimnya pertumbuhan penduduk di negara tersebut.

Hal itu diakibatkan karena jumlah angka kelahiran yang lebih lebih sedikit daripada jumlah kematian.

Masalah itu pun diketahui Tito saat saat mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bertemu dengan para pejabat di Jepang, seperti Gubernur Tokyo, Gubernur Hokkaido, serta Mendagri dan Sekretaris Kabinet Jepang pada 2022.

Dok. Kemendagri Tito (tengah) saat di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kick Off P3PD.

“Korsel juga demikian dan banyak yang meninggalkan desa. Desa-desa di sana akhirnya diisi orang tua. Akibatnya, terjadi ketimpangan pembangunan antara kota dan desa. Ini menyebabkan masalah nasional, yaitu kurangnya pertumbuhan penduduk,” katanya.

Menurut Tito, kondisi tersebut sangat berkebalikan dengan Indonesia yang malah mengalami bonus demografi.

Meski dapat menjadi peluang bagus, tapi hal juga dapat menjadi hambatan. Sebab, penduduk Indonesia saat ini banyak diisi oleh kelompok usia produktif sehingga menciptakan angkatan kerja yang besar untuk produksi.

“Indonesia punya bonus demografi dan angkatan kerjanya tinggi, Namun, seandainya banyak yang tidak sehat karena stunting, individunya jadi tidak terdidik dan tidak terlatih. Ini jelas akan menjadi masalah. Bukannya menjadi bonus demografi, tapi malah menjadi bencana demografi,” tutur Tito.

Guna mengatasi hal tersebut, Tito menyebutkan bahwa pemerintah telah menggenjot upaya kemajuan di bidang kesehatan dan pendidikan demi membentuk generasi unggul.

Upaya tersebut dilakukan bersama pemangku kepentingan terkait dengan mengadakan program, seperti penurunan stunting dan peningkatan tenaga kerja berkualitas.

“Oleh karena itu, desa harus diperkuat dan bisa menyediakan lapangan kerja yang baru. Kan, ada istilah bekerja di desa, tapi rezekinya kota,” ucapnya.