Mendagri Tegaskan Signifikansi Kolaborasi Wujudkan Kota Cerdas untuk Atasi Urbanisasi

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa urbanisasi merupakan tantangan bagi semua negara anggota ASEAN.

Hal tersebut diutarakan Mendagri pada acara The 6th Annual Meeting of The ASEAN Smart Cities Network (ASCN) di Hotel Intercontinental, Jimbaran, Bali, Rabu (12/7/2023).

Mendagri memaparkan, berdasarkan data Statista pada Juli 2023, persentase urbanisasi di semua negara secara global telah mencapai 57 persen. Adapun tingkat urbanisasi tertinggi terjadi di Amerika Utara, yakni 83 persen.

Saat ini, urbanisasi telah menjadi fenomena utama dalam pembangunan perkotaan di seluruh dunia, termasuk ASEAN.

"Urbanisasi menyebabkan kemacetan, polusi, kekurangan perumahan yang terjangkau, serta ketimpangan sosial ekonomi di kota," ujar Mendagri dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (12/7/2023).

Melihat arus urbanisasi yang tinggi, Mendagri pun menekankan signifikansi kolaborasi dalam mewujudkan kota cerdas. Hal ini sesuai tujuan utama ASCN, yaitu meningkatkan kehidupan warga perkotaan ASEAN.

Peluang dan tantangan yang ditimbulkan oleh urbanisasi dan sistem digitalisasi yang cepat membuat implementasi kota cerdas kian mendesak.

"Teknologi informasi menjadi kunci untuk menciptakan pelayanan perkotaan yang efektif dan efisien," tuturnya.

DOK. Kemendagri Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

Dari 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten di Indonesia, lanjut Mendagri, sudah ada beberapa daerah yang menggunakan teknologi digital. Ada sejumlah daerah yang menerapkan pelayanan pemerintahan secara digital yang menyeluruh. Terdapat pula beberapa daerah yang menggunakan pendekatan hibrida.

“Meski demikian, mayoritas daerah masih mengandalkan cara manual dalam pelayanan pemerintahan,” kata Mendagri.

Mendagri melanjutkan bahwa berdasarkan data Statista pada Juli 2023, pengguna internet Indonesia mencapai 224,01 juta atau 80,87 persen dari 277 juta penduduk pada 2022.

Berdasarkan kondisi tersebut, Indonesia perlu memperkuat pemerintahan dengan menggunakan teknologi digital melalui kota cerdas serta pemerintahan perdesaan yang cerdas.