Lapkeu Tahun 2022 Kemendagri dan BNPP Kembali Raih Opini WTP dari BPK

KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

Berita acara serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), dan Auditor Utama Keuangan Negara V BPK di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Penyerahan LHP itu turut disaksikan oleh para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari Kemendagri dan BNPP.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa penilaian hasil laporan keuangan dari BPK akan sangat memengaruhi perbaikan program Kemendagri dan BNPP di masa depan.

Pasalnya, kata Mendagri, hal itu memengaruhi pengalokasian dana Kemendagri dan BNPP pada tahun berikutnya.

“(Raihan) opini WTP yang ke-9 kali berturut-turut yang diberikan kepada Kemendagri dan juga kepada BNPP ini jujur membesarkan hati kami. Terima kasih banyak kepada bapak dan ibu sekalian. (Capaian) ini juga memberikan rasa percaya diri dan keyakinan bagi kami untuk terus memperbaiki secara internal,” katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat.

Mendagri menyatakan bahwa untuk meningkatkan kinerja di masa depan, pihaknya akan terus mengikuti saran dan temuan BPK.

"Utamanya, yang berimplikasi pada hukum, itu yang menjadi prioritas utama," tegasnya.

Pihaknya juga akan segera melakukan perbaikan dalam waktu 60 hari sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Sementara itu, Anggota V BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Ahmad Noor Supit mengucapkan terima kasih kepada Kemendagri dan BNPP atas hasil yang telah dicapai.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, BPK setiap tahun bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan kementerian/lembaga (K/L).

Ia menyatakan bahwa LHP dibuat untuk memberikan opini tentang kewajaran informasi keuangan. Hal ini didasarkan pada standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap undang-undang, pengungkapan yang cukup, dan kinerja Sistem Pengendalian Intern.

“Semoga pencapaian ini mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan di masa mendatang,” imbuhnya.

Perolehan opini WTP atas laporan keuangan, lanjut Ahmad, hendaknya juga disertai dengan upaya nyata dan terus menerus untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu memajukan kesejahteraan.

“Masyarakat yang sejahtera dapat dilihat dari hasil pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia,” tandas Ahmad.