Sampaikan Pidato Politik, AHY: Keadilan Harus Berlaku bagi Semua

KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politik bertema “Agenda Perubahan dan Perbaikan untuk Indonesia yang Lebih Baik” di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2023).

Pidato tersebut sekaligus menjadi momentum bagi AHY dan Partai Demokrat untuk kembali menyambung rasa dengan seluruh masyarakat Indonesia.

Sebelumnya, pada 14 Maret 2023, AHY telah menyampaikan sikap politik Partai Demokrat dalam memperjuangkan perubahan dan perbaikan di berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada momen kali ini, AHY ingin menyampaikan gagasan tentang masa depan Indonesia.

“Kita tahu bahwa tujuh bulan lagi pemilihan umum (pemilu) akan digelar. Rakyat akan memilih para pemimpin, mulai dari presiden, wakil presiden, hingga wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kita berharap, rakyat tidak salah pilih karena akan menentukan masa depan Indonesia selama lima tahun berikutnya,” kata AHY dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (14/7/2023).

AHY pun menjelaskan alasan memilih tema “Agenda Perubahan dan Perbaikan untuk Indonesia yang Lebih Baik” pada pidato politiknya. Tema ini dipilih untuk merespons pandangan publik tentang isu perubahan yang digaungkan Partai Demokrat.

Ia bersama Partai Demokrat senantiasa mendengarkan pandangan, baik dari pihak yang pro perubahan maupun kontra.

“Sejarah mencatat, sejak dua tahun lalu, saya dan Partai Demokrat telah menyerukan pentingnya perubahan dan perbaikan. Ketika isu perubahan semakin mendapat perhatian dari publik, kami memiliki kewajiban moral untuk menjelaskan maksud perubahan dan perbaikan yang digaungkan Partai Demokrat,” tuturnya.

AHY melanjutkan, pihaknya mendengar kekhawatiran sejumlah kalangan yang seolah mengartikan bahwa perubahan sebagai upaya untuk mengganti secara total sistem yang sudah ada. Padahal, perubahan yang dimaksud tidak demikian.

“Kebijakan dan tatanan yang sudah baik akan kami pertahankan dan lanjutkan. Kami bersyukur, para pemimpin bangsa telah menghasilkan banyak hal sejak Indonesia merdeka,” kata AHY.

Menurut AHY, tatanan dan hal-hal baik yang diwariskan oleh Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, serta Joko Widodo harus dipertahankan. Sementara itu, kebijakan yang belum baik harus dievaluasi dan diperbaiki.

“Hal tersebut merupakan elemen kesinambungan dalam perubahan. Hal ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Meski mengusung agenda perubahan, bukan berarti Partai Demokrat menihilkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi selama ini. Sebaliknya, kami justru menyampaikan penghargaan kepada pemerintah atas semua kerja kerasnya. Kami yakin, Presiden Jokowi dan pemerintahannya ingin berbuat yang terbaik,” ujarnya.

Meski demikian, kata AHY, Partai Demokrat memiliki sejumlah cara pandang dan pilihan kebijakan yang berbeda dengan pemerintahan saat ini. Untuk itu, ia dan Partai Demokrat menawarkan pendekatan dan kebijakan yang berbeda kepada rakyat Indonesia. Pendekatan ini dinilai tepat untuk dijalankan pasca-pemerintahan Presiden Jokowi.

Setidaknya, terdapat tiga hal yang melandasi pemikiran Partai Demokrat dalam melakukan agenda perubahan.

Pertama, studi dan pengamatan atas apa yang dilakukan negara dan pemerintah selama sembilan tahun terakhir. Kedua, permasalahan serius yang dirasakan rakyat. Ketiga, keinginan serta harapan rakyat yang dijumpai Partai Demokrat di seluruh Tanah Air.

“Paling tidak, terdapat lima kluster permasalahan bangsa. Pertama, ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kedua, sumber daya manusia dan lingkungan hidup. Ketiga, hukum dan keadilan. Keempat, demokrasi dan kebebasan rakyat. Kelima, tata negara dan etika pemerintahan,” tutur AHY.

Arif mengelola anggaran negara

AHY menyoroti permasalahan yang dinilai paling penting, yaitu kluster pertama, ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Meskipun pemerintah memiliki capaian, harus diakui secara jujur bahwa ada sejumlah kemandekan, bahkan kemunduran serius, selama sembilan tahun terakhir

“Pertumbuhan ekonomi menurun, jauh di bawah yang dijanjikan, yakni 7 sampai 8 persen. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka persen persen, bahkan sempat anjlok ketika diterjang pandemi Covid-19. Akibatnya, penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul. Daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun. Kemiskinan dan pengangguran meningkat,” papar AHY.

Ketika ekonomi tumbuh rendah, lanjut AHY, utang negara justru meroket. Baik utang pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jika berdalih perlambatan pertumbuhan ekonomi karena pandemi Covid-19, argumentasi ini dinilai hanya separuh benar.

Pasalnya, sebelum pandemi datang, ekonomi negara juga sudah mengalami permasalahan. Dengan demikian, pasti ada sebab dan faktor lain di luar pandemi.

 “Demokrat berpendapat, faktor lain itu menyangkut kebijakan dan langkah pemerintah dalam mengelola ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Hal ini berpengaruh dalam menentukan prioritas pembangunan dan upaya mengatasi krisis,” tutur AHY.

Ketika ekonomi menurun, lanjutnya, kekuatan fiskal melemah, serta utang tinggi, pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran. Apalagi, sebagian proyek dan megaproyek itu tidak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat yang tengah mengalami tekanan. Seharusnya pembangunan infrastruktur masih bisa ditunda pelaksanaannya.

Oleh karena itu, Partai Demokrat berpendapat bahwa pemerintah tidak sensitif. Pemerintah juga kurang berpihak kepada 100 juta lebih rakyat yang sedang mengalami kesulitan hidup. Menurut Partai Demokrat, sikap, kebijakan, serta tindakan pemerintah seperti inilah yang perlu diubah dan diperbaiki.

Ketika terjadi krisis dan tekanan ekonomi yang berdampak pada masyarakat, prioritas dan alokasi anggaran negara seharusnya diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat.

“Terutama untuk para petani, nelayan, kaum buruh, dan golongan lemah lain. Subsidi listrik untuk kalangan miskin, solar untuk nelayan, serta pupuk untuk petani harusnya bisa lebih diperkuat dan tepat sasaran,” kata AHY.

Saat ini, memang ada pupuk subsidi, tetapi petani mengeluhkan jumlahnya sangat sedikit. Petani seolah dipaksa membeli pupuk nonsubsidi di pasaran. Padahal, harganya jauh lebih mahal. Kemudian, harga jual hasil panen sering dimainkan para tengkulak. Hasil panen juga dihancurkan oleh kebijakan impor pada saat petani sedang panen raya.

Di sisi lain, imbuh AHY, kesejahteraan abdi negara kurang diperhatikan. Selama 9 tahun terakhir, gaji mereka hanya naik dua kali dengan akumulasi kenaikan 11 persen. Mestinya, gaji aparatur sipil negara (ASN), guru, tenaga kesehatan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), polisi, perangkat desa, dan pensiunan dinaikkan setiap tahun. Karena jika dikaitkan inflasi, gaji mereka sebenarnya terus mengalami penurunan. Kondisi ini tidak adil. Kebijakan ini mesti diubah dan diperbaiki.

“Kita juga harus memperhatikan nasib guru dan pegawai honorer. Angkat mereka sebagai ASN dengan kebijakan yang tepat dan bertahap. Dengan anggaran yang cukup, kita dapat meningkatkan lapangan pekerjaan untuk rakyat, termasuk generasi muda dan kaum perempuan. Angka pengangguran harus diturunkan. Cegah pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran,” tuturnya lagi.

Demi keadilan, AHY meminta pemerintah mengontrol dan membatasi tenaga kerja asing. Ketika terjadi krisis ekonomi, semestinya pemerintah memberikan insentif fiskal dan keringanan pajak kepada dunia usaha. 

DOK. Partai Demokrat Ketua Umum Partai Demokrat AHY di tengah kerumumunan masyarakat.

AHY melanjutkan bahwa negara juga perlu meningkatkan perlindungan dan bantuan kepada puluhan juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui pelatihan, akses permodalan, dan pemasaran.

Kredit usaha rakyat (KUR) juga perlu ditingkatkan jumlah dan diperbaiki penyalurannya. Pemerintah bisa meningkatkan kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM. Hal ini untuk membantu pedagang-pedagang kecil.

Sementara itu, untuk menjaga daya beli masyarakat dari tekanan ekonomi, pemerintah perlu melanjutkan dan menghidupkan kembali semua program prorakyat pada era pemerintahan Presiden SBY.

Program-program itu antara lain adalah bantuan langsung tunai (BLT), bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), bantuan lansia, difabel, korban bencana, PHK, beras miskin, KUR, serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dengan kebijakan ini, Indonesia bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi menuju enam persen, bahkan lebih.

“Namun, pertumbuhan ekonomi ini harus dirasakan seluruh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Oleh karena itu, sulit diterima akal sehat saat ekonomi tertekan pandemi, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk infrastruktur justru lebih besar dibandingkan anggaran kesehatan. Seolah proyek infrastruktur diutamakan,” ujar AHY.

Oleh sebab itu, AHY menilai, diperlukan pemikiran yang rasional dan arif dalam penentuan prioritas dan pengelolaan anggaran negara. Lebih baik pengelolaan uang negara berfokus pada peningkatan penghasilan dan daya beli rakyat. Dengan demikian, ekonomi terus bergerak dan tetap tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh, penerimaan negara juga akan meningkat serta pengangguran dan kemiskinan akan berkurang.

Salah satu faktor penting pendorong pertumbuhan ekonomi nasional adalah investasi. Pemerintah harus menggalakkan dan meningkatkan investasi agar tercipta lapangan kerja yang lebih luas serta penerimaan pajak lebih besar. Untuk itu, iklim investasi harus terus diperbaiki, termasuk kepastian di bidang hukum dan birokrasi.

“Kami tahu, pemerintah telah bekerja keras untuk meningkatkan investasi nasional. Meski demikian, Demokrat mengingatkan untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan modal dalam negeri dan asing. Terlalu dominannya modal asing, apalagi tidak disertai dengan kuatnya perjanjian dalam kontrak, bisa merugikan negara dan rakyat,” katanya.

Saat ini, pelibatan investor asing di sektor usaha energi dan sumber daya mineral, bidang pembangunan infrastruktur, kesehatan, perkebunan, dan lain-lain dinilai terlalu longgar. Hal ini dirasakan kurang adil bagi rakyat.

Ia berpendapat, kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Partai Demokrat mencemaskan meroketnya jumlah utang Indonesia, baik utang pemerintah maupun utang BUMN.

Hal ini membuat kinerja sejumlah BUMN jauh di bawah sasaran. Utang pemerintah dan utang BUMN yang terlalu besar harus segera dihentikan. Pasalnya, banyak negara yang perekonomiannya jatuh dan mengalami krisis hebat karena jebakan utang.

“Pemerintah tidak bisa hanya berpikir ekonomi jangka pendek, tapi juga konsekuensi jangka panjang. Kita harus belajar, banyak negara gagal akibat utang yang ugal-ugalan. Akibat utang meroket, ruang fiskal sempit,” paparnya.

Per Maret 2023, utang Indonesia mencapai lebih dari Rp 7.800 triliun. Porsi APBN untuk membayar cicilan dan bunga semakin besar. Jika rata-rata bunga utang mencapai Rp 400-an triliun per tahun, hal itu setara dengan realisasi anggaran pendidikan pada APBN 2022.

“Itu baru bunga, belum cicilan pokoknya,” papar AHY.

Ia menjabarkan bahwa jika bunga utang Rp 400 triliun itu digunakan untuk memberi beasiswa kuliah hingga lulus tingkat sarjana, baik pendidikan maupun biaya hidup per orang mencapai Rp 200 juta, pemerintah bisa menguliahkan 2 juta orang pelajar ke kampus-kampus terbaik di Indonesia.

Selain itu, bila bantuan modal dana bergulir sebesar Rp 50 juta diberikan untuk pengembangan satu unit UMKM, terdapat 8 juta unit UMKM yang bisa diberdayakan. Jika 1 unit UMKM menyerap 5 hingga 10 pekerja, tercipta 40 hingga 80 juta lapangan pekerjaan.

“Ilustrasi tersebut untuk memberikan gambaran mengenai konsekuensi yang harus kita tanggung bersama akibat utang yang kelewat besar. Pemerintah tidak boleh selalu berdalih bahwa dari sisi rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih aman karena kurang dari 60 persen. Faktanya, kemampuan fiskal untuk membayar utang kita rendah dan membebani APBN,” tuturnya.

Untuk itu, AHY meminta membatasi dan kontrol utang pemerintah dan BUMN. Pastikan pembangunan infrastruktur tidak mengandalkan utang. Infrastruktur memang penting karena harus dilanjutkan, termasuk infrastruktur perdesaan.

“Namun, perlu dilakukan perubahan dan perbaikan atas kebijakan pembangunan infrastruktur ini,” paparnya.

AHY lalu memberikan beberapa masukan. Pertama, pilih dan prioritaskan infrastruktur yang diperlukan dengan tahapan yang rasional. Kedua, pastikan pembiayaan tersedia, baik dari APBN maupun non-APBN. Kerangka pembiayaan bersama atau pembiayaan penuh dari swasta juga sebuah pilihan. Jika harus berutang, utang itu bukanlah komponen paling besar. Ukur kemampuan keuangan kita.

Ketiga, pastikan infrastruktur yang dibangun memiliki keseimbangan antarsektor, antara nasional dan daerah, serta antara kota dan desa. Guna mencegah ketimpangan infrastruktur kota dan desa, Partai Demokrat berpendapat bahwa PNPM mandiri perlu dihidupkan lagi. Pastikan dana desa cukup serta sesuai dengan kebutuhan desa yang bersangkutan.

“Dapat disimpulkan, agenda perubahan dan perbaikan Partai Demokrat dalam pengelolaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat mencakup cara pandang, kebijakan, penentuan prioritas, dan juga alokasi anggaran yang adil dan tepat,” ujar AHY.

SDM kunci kemajuan negara

Terkait kualitas SDM dan lingkungan hidup, Partai Demokrat akan terus berjuang agar pembangunan nasional berorientasi pada pembangunan manusia, bukan serbabenda. Pasalnya, SDM adalah kunci utama kemajuan suatu negara.

“Kita perlu meningkatkan pembangunan SDM Indonesia melalui pendidikan berkualitas dan terjangkau, mulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Sekolah-sekolah rusak, madrasah, dan pesantren yang tidak layak jangan dibiarkan. Harus dibangun dan diperbaiki,” katanya

Infrastruktur dan fasilitas kesehatan serta kualitas dan kemudahan pelayanan kesehatan di seluruh Tanah Air juga perlu ditingkatkan. Puskesmas, rumah sakit, kapasitas tenaga kesehatan, infrastruktur, serta kesiapan fasilitas medis di berbagai daerah harus pula ditingkatkan. 

Oleh karena itu, AHY meminta meningkatkan program-program prorakyat di bidang pendidikan dan kesehatan era pemerintahan Presiden SBY dulu. Sebut saja, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa Bidik Misi, Beasiswa Santri, Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan BPJS Kesehatan.

Ia juga mendorong untuk meningkatkan beasiswa prestasi dan beasiswa lain untuk golongan kurang mampu. Kerja sama pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha perlu ditingkatkan agar lulusan pendidikan lebih mudah mendapat pekerjaan. Terkait kebijakan kesehatan nasional, Partai Demokrat berpendapat agar anggaran wajib sebesar minimal lima persen dari APBN yang dihapus di Undang-Undang Kesehatan seharusnya dipertahankan.

AHY mengingatkan masyarakat untuk peka pada kondisi dunia yang kini tengah mengalami krisis lingkungan. Kondisi bumi dan lingkungan yang kian terancam krisis iklim harus diselamatkan.

“Kita semakin merasakan dampak buruk dari perubahan iklim ini. Hal ini ditandai dengan terjadinya berbagai bencana alam, polusi udara, serta pemanasan global yang berdampak buruk pada kualitas tanah untuk pertanian dan perkebunan,” paparnya.

Di prediksi, delapan persen lahan pertanian di dunia tidak akan lagi bisa digunakan jika suhu bumi meningkat 1,5 derajat Celsius. Kelaparan juga akan meningkat hingga 20 persen akibat pemanasan global. Indonesia berkomitmen untuk mencapai net zero emission maksimal pada 2060. Ia berharap ini bisa terwujud.

AHY mengajak semua kalangan untuk ikut bertanggung jawab mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan berlandaskan empat pilar, yakni propertumbuhan, prolapangan kerja, propengurangan kemiskinan, dan prolingkungan hidup. Climate action perlu diperluas dan dipercepat untuk mencapai net zero commitment, termasuk mempercepat dekarbonisasi dan transisi energi terbarukan.

Pemerintah pusat dan daerah harus konsisten menjalankan kebijakan prolingkungan. Jangan ada lagi undang-undang yang seolah memfasilitasi terjadinya kerusakan alam. Kalau tidak bisa dihentikan, kurangi laju deforestasi secara signifikan. Jutaan hektare hutan yang telah dialih fungsikan untuk proyek food estate yang gagal adalah contoh tidak baik.

“Kementerian Lingkungan Hidup yang kini disatukan dengan Kementerian Kehutanan harus dikembalikan sebagai kementerian yang berdiri sendiri. Mengurangi otoritas dan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup adalah sebuah sinyal yang keliru,” kata AHY.

Keadilan berlaku bagi semua

Berkenaan dengan situasi hukum dan keadilan di Indonesia, AHY menilai bahwa selama sembilan tahun terakhir, rakyat merasakan ketidakadilan. Partai Demokrat menilai, keadilan harus berlaku untuk semua, baik keadilan sosial, ekonomi, politik, penegakan hukum, maupun keadilan untuk rakyat kecil dan kaum lemah.

Partai Demokrat mencermati, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dinilai sering tebang pilih, tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke lawan, serta tumpul ke kawan. Respons negara terhadap para pencarian keadilan juga sering berbeda jika terkait dengan posisi politik si pencarian keadilan. Praktik ini merusak keadilan, etika pemerintahan, dan nilai demokrasi.

“Oleh karena itu, kita harus menjamin penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi supaya dilaksanakan secara adil dan tidak tebang pilih. Cegah penyalahgunaan kekuasaan dan hentikan penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan politik. Di tengah-tengah ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan, Partai Demokrat mengucapkan terima kasih dan penghargaan bagi para penegak hukum yang tetap amanah, obyektif, serta menjunjung kebenaran dan akal sehat sehingga keadilan tetap tegak,” tandas AHY.

DOK. Partai Demokrat Ketua Umum Partai Demokrat AHY berdialog dengan masyarakat.

Meski demikian, Partai Demokrat berpendapat bahwa perubahan dan perbaikan dalam penegakan hukum perlu terus dilakukan pada masa depan. Sebab, ketidakadilan adalah sumber utama dari semua permasalahan.

Mencegah kekuasaan absolut

AHY dan Partai Demokrat juga memberi perhatian penuh pada demokrasi dan kebebasan rakyat. AHY dan Partai demokrat mengamati bahwa akhir-akhir ini telah terjadi kemunduran demokrasi secara fundamental.

Demokrasi yang baik dan matang mesti ditandai dengan dihormatinya perangkat hukum, dijaminnya kebebasan berbicara, kemerdekaan pers, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, ditandai dengan berlangsungnya pemilu yang bebas, jujur, dan adil, dipegang teguhnya konstitusi, serta mencegah kekuasaan absolut pada diri pemimpin politik tingkat puncak.

Jika merujuk pada nilai dan pilar demokrasi yang saya utarakan, tidak sulit mengevaluasi demokrasi supaya bisa dijalankan dengan benar. Kini, rakyat takut bicara. Kalangan elite dan golongan menengah juga enggan bicara karena khawatir bakal diserang secara membabi buta.

Sebab, melawan politik penguasa diidentikkan sebagai musuh negara. Netralitas dan independensi kekuasaan negara dipertanyakan. Banyak yang bertanya, ketika ada niat cawe-cawe pemimpin negeri pada Pemilu 2024. Cawe-cawe yang melibatkan instrumen kekuasaan negara dinilai tidak adil.

“Ini membuktikan bahwa nasib demokrasi kita dalam bahaya. Kami berpendapat, segala praktik berpolitik yang menyimpang dari konstitusi dan etika berdemokrasi harus kita cegah bersama,” tegas AHY.

AHY kembali mengingatkan bangsa Indonesia agar tidak mengalami kemunduran dalam demokrasi.

“Jangan terulang prahara besar seperti 1965–1966 dan 1998–1999. Untuk itu, kita harus mengembalikan ruang kebebasan untuk rakyat, termasuk kemerdekaan pers. Kita juga harus menjamin hak rakyat untuk berbicara dan berpartisipasi dalam kehidupan bangsa sesuai konstitusi. Hentikan represi negara terhadap rakyat. Tingkatkan kualitas demokrasi berdasarkan nilai-nilai kebebasan, keadaan, dan kemanfaatan,” tuturnya.

Keseimbangan dan kesetaraan antarlembaga

Partai Demokrat juga menggarisbawahi perbaikan ketatanegaraan dan etika pemerintahan. Undang-Undang (UUD) 1945 mengatur kewenangan setiap lembaga negara, termasuk presiden dan jajaran pemerintahannya. Dalam konstitusi yang telah diubah empat kali, semangat dan prinsip keseimbangan serta kesetaraan antarlembaga harus dijaga. Hal ini agar tidak kembali lagi pada tatanan pemerintah yang otoriter.

Saat ini, kata AHY, ada tanda-tanda bahwa kesetaraan dan keseimbangan antarlembaga negara ini mulai terganggu. Kalangan pemerhati konstitusi dan tata negara mulai melihat tendensi kembalinya konsentrasi kekuasaan di tangan presiden, meski tidak sedalam pada era otoritarian dulu. Sejarah mengajarkan bahwa Kekuasaan tetap harus dikontrol oleh kekuasaan yang lain agar tidak menciptakan model pemerintahan yang absolut dan totalitarian.

“Untuk itu, Partai Demokrat bertekad untuk menegakkan kembali kesetaraan dan keseimbangan antarlembaga negara sesuai prinsip check and balances dalam sistem presidensial. Demokrat juga mencermati etika pejabat negara dan kaidah tata pemerintahan yang baik. Khususnya terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau etis dan tidak etis untuk dilakukan oleh para pejabat negara. Misalnya, terkait keterlibatan para pejabat negara dalam kegiatan bisnis di lingkungan pemerintahan atau lembaga negara di mana ia berada,” ungkap AHY.

AHY menilai, menteri atau pejabat negara yang menjalankan bisnis saat berada di lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi dinilai tidak etis. Pasalnya, kebijakan atau regulasi yang dibuat bisa terkait dengan bisnis mereka. Hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan. Lebih tidak etis lagi kalau wilayah bisnis pejabat itu menggunakan anggaran negara, terlebih bila pejabat terkait terlibat dalam penyusunan APBN.

“Itu namanya jeruk makan jeruk atau berburu di kebun binatang. Partai Demokrat berpendapat, bisnis pejabat model begini harus dicegah dan dihentikan,” tegas AHY.

Pada akhir pidatonya, AHY kembali menegaskan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran lagi kalau perubahan yang diusung Partai Demokrat bertentangan dengan kerangka bernegara. Justru perubahan dan perbaikan yang diperjuangkan akan meneguhkan dan memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kami, Partai Demokrat, adalah anak kandung reformasi. Sebagai partai bergaris ideologi nasionalis religius, kami akan terus menjaga Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kami akan mengawal dan menjaga kebhinekaan bangsa serta menolak intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme dalam bentuk apa pun dan dari kalangan mana pun. Partai Demokrat proekonomi yang berkeadilan dan ramah lingkungan, pro-kesejahteraan rakyat, khususnya wong cilik, prokeadilan, serta pro-demokrasi. Itulah jati diri kami,” pungkas AHY.