Situasi Global Belum Stabil, Mendagri Minta Pemda Jaga Laju Inflasi

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk fokus dalam pengendalian inflasi di wilayah masing-masing. Pasalnya, situasi global masih penuh ketidakpastian.

Mendagri menyampaikan ihwal tersebut pada acara Penghargaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (31/7/2023).

Kegiatan tersebut termasuk dalam rangkaian Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah.

"Pertama, tadi dari Ibu Menkeu (Sri Mulyani) bahwa intinya situasi global masih sangat dinamis dan masih berpengaruh besar terhadap stabilitas harga barang dan jasa di Indonesia," katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (31/7/2023).

Mendagri mengatakan, Presiden Joko Widodo menargetkan inflasi dapat dikendalikan pada angka 3 persen. Angka ini dinilai paling ideal dalam menyeimbangkan antara kemampuan konsumen untuk membeli dan perolehan keuntungan bagi para produsen.

Dengan begitu, daya beli masyarakat diharapkan bisa meningkat.

"Kita baru mencapai 3,52 persen. Angka 3 persen adalah imbang antara menyenangkan konsumen, harga terjangkau dan barang ada, serta juga menyenangkan produsen. Sebab, negara kita adalah negara produsen, ada petani, peternak, ada produsen, pabrik, nelayan. Inflasi relatif baik kalau di angka 3 persen," tegasnya.

Untuk mengendalikan laju inflasi, Mendagri mengimbau pemda untuk memperhatikan volatilitas harga pangan. Pasalnya, kenaikan harga pangan dikhawatirkan akan membuat inflasi terkerek.

"Nah, ini tolong hati-hati. Jangan sampai nanti naiknya signifikan kalau ada terjadi kenaikan penyesuaian harga," ujarnya.

Mendagri melanjutkan, pemerintah, dalam hal ini Badan Pangan Nasional (Bapanas), telah melakukan berbagai langkah intervensi untuk menekan angka inflasi.

Salah satunya menginisiasi Gerakan Pangan Murah (GPM). Gerakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan cara itu, beban ekonomi rumah tangga diharapkan akan berkurang dan akses terhadap pangan yang berkualitas menjadi semakin meningkat.

"Selama 3 bulan, (Bapanas) melakukan intervensi dengan melakukan Gerakan Pangan Murah. Nah, ini menurunkan (inflasi)," tegasnya.

Pengendalian inflasi, lanjut Mendagri, adalah bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Untuk itu, pihaknya mengimbau semua stakeholder untuk ikut terlibat di dalamnya.

"Sekali lagi pengendalian inflasi tingkat nasional ini bukan kerja perorangan, melainkan kerja kita bersama, pusat dan daerah. Semua bekerja dan terutama teman-teman di daerah sebagai kunci. Kami, pemerintah pusat, hanya mengakomodasi," ujarnya.

Mendagri juga mengingatkan tentang signifikansi menjaga stabilitas politik dan keamanan. Sebab, situasi yang tenang akan membuat harga bahan pangan menjadi lebih stabil.

"Masalah pangan adalah masalah yang mendasar. Masalah politik itu untuk konsumsi menengah ke atas, rata-rata begitu di lapangannya," ujarnya lagi.