Ekonom Indef Apresiasi Upaya Kemendagri Turunkan Inflasi

KOMPAS.com - Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dr Berly Martawardaya mengapresiasi upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang aktif menyinergikan pemerintah daerah (pemda) untuk menekan laju inflasi di wilayah masing-masing.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Juli 2023 mencapai angka 3,08 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).

Realisasi tersebut turun ketimbang Juni 2023 yang berada di angka 3,52 persen yoy. Sementara, inflasi secara bulanan di Juli tercatat sebesar 0,21 persen. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan realisasi Juni 2023 sebesar 0,14 persen, tapi lebih rendah ketimbang Juli 2022.

Menurut Berly, penurunan tersebut merupakan hasil berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kemendagri untuk menjaga laju inflasi di daerah agar lebih terkendali.

Salah satu upaya dari Kemendagri tersebut adalah memberikan insentif kepada 33 pemda atas kinerja pengendalian inflasi daerah tahun anggaran 2023.

Insentif tersebut diharapkan dapat memberikan suntikan semangat dalam pengendalian inflasi di Indonesia.

Meski begitu, Berly meminta pemerintah untuk tidak berpuas diri atas capaian tersebut. Berly juga ingin pemerintah tidak lengah dan mau meningkatkan kewaspadaan karena tantangan di masa depan akan semakin berat.

"Impor gandum akan berkurang karena per akhir Juli 2023 Rusia telah mengakhiri perjanjian untuk distribusi di Laut Hitam yang merupakan lalu lintas gandum dan bunga matahari. Jadi, tekanan inflasi akan muncul lagi dalam waktu dekat," ujar Berly dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (3/8/2023).

Tak hanya itu, Berly juga mewanti pemerintah untuk mewaspadai siklus El Nino yang berpotensi mengancam ketahanan pangan. Siklus ini pun diproyeksikan terjadi pada Agustus hingga September 2023.

Berly menyebutkan bahwa ancaman El Nino dapat menyebabkan sejumlah jenis inflasi, di antaranya imported dan cost push. Dua jenis inflasi ini diprediksi Berly akan segera terjadi dan mulai terasa dampaknya dalam beberapa bulan ke depan.

Namun, Berly tetap optimistis jika melihat kinerja pemerintah sejauh ini yang menurutnya cukup baik dalam menekan laju inflasi di Tanah Air.

"Kalau dalam istilah policy (kebijakan), ada kombinasi kebijakan yang baik dan keberuntungan. Jadi, keberuntungan dalam tiga bulan terakhir itu terlihat dari harga komoditas global yang menurun,” paparnya.

Berly pun meminta pemerintah pusat, pemda, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat koordinasi. Dengan begitu, laju inflasi dapat dikawal dan dikendalikan di masa depan.

Jika perlu, lanjutnya, pemerintah juga harus memberikan sejumlah penghargaan bagi daerah yang menekan laju inflasi agar mereka bisa semakin termotivasi.

Tak hanya itu, pemerintah juga harus melakukan kebijaksanaan tersendiri bagi daerah yang nilai inflasinya masih tinggi. Sebab, setiap daerah memiliki tantangan berbeda.

Alih-alih mengumumkan daerah dengan tingkat inflasi tinggi, Barly menyarankan pemerintah meningkatkan pengawasan di daerah tersebut.

“Tanya apa kendalanya dan bantu carikan solusinya. Misal, seperti di Bangka Belitung (Babel) itu ada masalah transportasi yang harus dibereskan. Tanya, apakah frekuensi kapal lautnya perlu ditambah agar meningkatkan suplai sembako di sana," terangnya.

Selain Babel, Berly juga mencontohkan kondisi di pedalaman Papua yang mengalami masalah kenaikan inflasi lantaran suplai sembako yang tidak dapat dijangkau melalui transportasi darat. Sembako hanya bisa didistribusikan ke pedalaman melalui transportasi udara dan laut.

Oleh karena itu, ia berharap, pemerintah juga memikirkan solusi dari inflasi di setiap daerah secara detail.

 “Dicari betul apa penyebabnya dan buatkan solusinya dengan membuat skala prioritas," jelas Berly.