Waspada El Nino, Mendagri Sampaikan Upaya untuk Antipasi Ketersediaan Beras di Daerah

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk mempersiapkan dan memastikan ketersediaan beras nasional agar tetap terpenuhi di tengah fenomena iklim El Nino.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (7/8/2023).

"Bapak Presiden dalam rapat minggu lalu memberikan tugas kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai Badan Pangan Nasional untuk menyetok beras. Ini yang sedang kami perjuangkan," ujar Tito dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin.

El Nino, jelas Mendagri, berisiko memberi dampak pada beberapa jenis bahan pangan impor, seperti gandum, beras, dan bawang putih.

Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk waspada terhadap kondisi tersebut. Terlebih, untuk persediaan beras,

Mendagri menambahkan, beberapa negara seperti India sudah menghentikan ekspor ke Indonesia. Padahal Indonesia adalah salah satu pengimpor besar dari India.

"Selama ini, Indonesia membeli beras ke Vietnam dan Thailand. Saat ini kedua negara juga lebih mengutamakan produknya yang berkurang karena kekeringan (sebagai dampak El Nino) untuk konsumsi dalam negeri,” jelasnya.

Mendagri menjelaskan, kedua negara tersebut saat ini masih mengekspor bahan pokok ke luar negeri. Hanya saja, jenis bahan pokok yang diekspor adalah kelas premium.

“Sementara itu, bahan pokok medium dan di bawahnya diutamakan untuk rakyatnya karena harganya lebih murah," ujarnya.

Guna menjaga ketersediaan beras di masyarakat, Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah berencana kembali mengimpor beras dari negera-negara tersebut.

Presiden Jokowi menyatakan impor harus dilakukan dengan cepat, karena proyeksi ke depan, El Nino bisa mengganggu produksi beras.

"Kita tahu bahwa produksi dalam negeri tidak cukup, makanya sudah dilakukan impor (beras). Ini dari Bulog, kemudian Kementerian Perdagangan, saya paham, seluruh elemen Badan Pangan sedang bekerja sangat keras untuk memenuhi stok minimal 2 juta ton sampai dengan akhir 2023. Hal ini dilakukan untuk mengamankan musim puncak panas kekeringan yang diproyeksikan pada Agustus, September, dan Oktober 2023," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga memaparkan sejumlah arahan Presiden terkait langkah strategis dalam mengantisipasi ketersediaan beras di daerah.

Pertama, Pemda perlu mengetahui atau me-monitor mana saja wilayah yang menjadi kantong produksi beras, tapi mengalami kekeringan, sehingga produksi beras dalam negeri menurun.

Kedua, Pemda perlu melakukan monitoring wilayah yang mengalami kekurangan beras dan mengalami kenaikan harga beras.

Ketiga, perlu mengintervensi daerah yang mengalami kedua kondisi tersebut dan penanganannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Dengan demikian, pihaknya tidak perlu mengintervensi daerah yang stok berasnya mencukupi.

Selain itu, Mendagri juga meminta kepala daerah, (Satuan Tugas) Satgas Pangan Daerah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk bergerak aktif dalam mengawasi ketersediaan beras di wilayah masing-masing.

"Untuk itu, kami mohon untuk pemda agar mengecek tiap-tiap provinsi kabupaten/kota, mengecek betul di pasar, di tempat distributor, dan di gudang Bulog masing-masing, apakah stoknya cukup atau tidak? Kalau seandainya tidak cukup, segera ambil langkah antisipasi, misalnya melalui kerja sama pembelian antardaerah yang surplus, terutama daerah defisit,” jelasnya.

Ia juga menegaskan agar kepala daerah, Satgas, dan Forkopimda tidak diam saja apabila mengalami kondisi kelangkaan beras.

“Jangan diam saja, nanti harganya naik baru bingung," tegas Mendagri.