Bupati Klaten Dengar Curhatan Warga soal Jalan Rusak Imbas Proyek Tol

KOMPAS – Bupati Klaten Sri Mulyani menggelar program Sambang Warga di Desa Menden, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (9/8/2023).

Pada kunjungan tersebut, Sri mendapat aduan masyarakat terkait infrastruktur jalan desa yang mulai rusak akibat sering dilintasi kendaraan angkutan berat proyek jalan tol.

Adapun aduan tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Menden Sriyanto. Ia mengatakan, keluhan tersebut telah disampaikan kepada pihak pengembang proyek strategis nasional. Sayangnya, masyarakat belum mendapatkan jawaban pasti mengenai perbaikan jalan desa dari pihak terkait.

Menurutnya, masalah tersebut harus disampaikan mengingat hingga saat ini, kondisi jalan desa masih rusak parah.

“Keluhan sudah kami sampaikan kepada pihak pengembang, tapi belum ada kepastian. Oleh karena itu, kami mohon arahan Bupati Klaten terkait masalah ini,” ujar Sriyanto dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (10/8/2023).

Pada kesempatan tersebut, Sriyanto juga menyampaikan sejumlah persoalan lain. Salah satunya, kelompok masyarakat kurang sejahtera di desanya yang belum memperoleh program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Hal itu menyulitkan masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses fasilitas kesehatan. Masalah ini membutuhkan perhatian seluruh pihak,” katanya.

Merespons aduan tersebut, Sri mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten akan segera berkoordinasi dengan pihak pengembang proyek jalan tol.

Sri menjelaskan, sesuai memorandum of understanding (MoU) yang telah disepakati, jalan kabupaten ataupun desa yang rusak akan diperbaiki oleh pihak pengembang secara bertahap.

“Jika memang jalan yang dilalui belum diperbaiki, silakan disampaikan kepada Pemkab Klaten untuk segera dikoordinasikan dengan pengembang. Pasalnya, sesuai dengan perjanjian, pengembang bertanggung jawab atas perbaikannya,” paparnya.

Sementara, terkait program PBI BPJS Kesehatan, Sri meminta pemerintah desa untuk berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dengan begitu, warga kurang mampu yang belum masuk dalam program tersebut dapat segera terkover.

“Program bantuan dari Pemkab Klaten memang ada, tapi porsinya tidak sebanyak yang dikover oleh pemerintah pusat. Silakan koordinasikan dengan OPD terkait agar masyarakat kurang mampu dapat segera terkover sehingga kesehatannya terjamin,” jelasnya.

Selain menyerap aspirasi masyarakat, Sri juga menyerahkan bantuan dari Pemkab Klaten serta BAZNAS Klaten kepada masyarakat yang membutuhkan.