Harga Beras Naik, Mendagri Minta Pemda Lakukan Langkah Pengendalian

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) melakukan langkah pengendalian inflasi, terutama pada komoditas beras. Pasalnya, komoditas ini mengalami kenaikan harga pada minggu keempat Agustus 2023.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (28/8/2023), Tito mengatakan bahwa beras merupakan komoditas penting yang stabilitas harga dan ketersediaannya perlu dijaga, terlebih sejumlah daerah di Indonesia mulai mengalami kekeringan akibat El Nino.

Di sisi lain, sejumlah negara juga menerapkan kebijakan pembatasan ekspor beras. Sebut saja India, Thailand, dan Vietnam. Ketiga negara ini melakukan pembatasan ekspor beras demi memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Beberapa negara lain juga hanya mengekspor beras premium dengan harga yang cenderung lebih mahal. 

 “Membeli beras premium justru merepotkan. Sebab, pemerintah berupaya memberikan subsidi (beras) kepada masyarakat,” kata Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin.

Presiden Joko Widodo sendiri sudah memerintahkan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk memperkuat cadangan beras, terutama pada puncak El Nino, yakni periode Agustus hingga September 2023.

Sementara, pada Oktober hingga Desember 2023, Presiden menargetkan pemerintah harus memiliki stok beras yang aman atau sekitar 2 juta ton.

“Bulog ditugaskan Bapak Presiden menjadi stabilisator pangan, terutama beras. Kami juga sudah mengonfirmasi data BPS. Saat ini, harga beras mulai naik karena kurangnya pasokan. Pasokan ini berasal dari dalam dan luar negeri,” ujarnya Tito.

Tito melanjutkan, Bulog juga telah melakukan gerakan pasar murah dan menyalurkan cadangan beras pemerintah dari stok yang ada saat ini. Upaya ini juga termasuk penyebaran stok ke daerah-daerah defisit cadangan beras.

“Hingga akhir 2023, stok beras harian nasional relatif aman. Semoga kita bisa menyerap produksi beras dalam negeri,” kata Tito.

Terkait distribusi beras, Tito juga meminta bantuan pengawasan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Dia mewanti-wanti distributor agar tidak melakukan penahanan distribusi beras, terlebih jika pasokan beras sudah menipis.

“Rantai pasok distribusi beras terbilang pancang. Distribusi yang tidak lancar, ditahan, atau ditimbun bisa membuat harga beras naik,” imbuh Tito.