Inflasi RI 2023 Terkendali, Gubernur BI: Hasil Sinergi Seluruh Pemangku Kepentingan

JAKARTA, KOMPAS.com – Inflasi Indonesia pada 2023 berada pada situasi terkendali, bahkan termasuk yang terendah di dunia. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/8/2023),

“Inflasi indeks harga konsumen pada Juli 2023 berada pada angka 3,08 persen secara tahunan atau year on year (yoy),” ujar Jokowi.

Jokowi juga membandingkan tingkat inflasi Indonesia yang lebih rendah dari beberapa negara seperti Argentina, Turki, India, Uni Eropa, dan Amerika Serikat (AS).

Di tempat yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, penurunan inflasi terjadi di seluruh kelompok, baik inflasi inti, harga pangan bergejolak, maupun harga yang diatur pemerintah.

“Nilai inflasi yang rendah terjadi berkat sinergi serta koordinasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan BI,” ucap Perry.

Perry menjelaskan, pihaknya menerapkan strategi bauran kebijakan untuk mengendalikan inflasi nasional dan membatasi dampak imported inflation, termasuk dengan mengeluarkan kebijakan, seperti suku bunga dan operasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

“BI juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan pemda dalam pengendalian inflasi, termasuk dengan meningkatkan peran 46 kantor perwakilan BI di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dicanangkan sejak pertengahan 2022,” jelas Perry.

Dia melanjutkan, BI terus berkomitmen untuk memperkuat bauran kebijakan dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan paparan pada acara Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara.

BI memperkirakan, inflasi 2024 terus terkendali sehingga tetap dalam kisaran sasaran, yakni 2,5 plus minus 1 persen. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, pemda, serta BI dalam pengendalian inflasi.

“Khususnya, dalam memitigasi gangguan jangka pendek, seperti dampak El Nino, ketersediaan pasokan, dan keterjangkauan harga. Sinergi itu juga perlu dilakukan dalam penanganan permasalahan struktural pengendalian inflasi, seperti produktivitas, kelancaran distribusi, integrasi data, serta penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM),” tuturnya.

TPID Award

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan apresiasi kepada kepada Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang berada di bawah komando Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto. Sebab, seluruh wilayah juga mencatat penurunan inflasi.

Jokowi menginstruksikan kepada para kepala daerah untuk terus memperhatikan upaya pengendalian inflasi. Dia pun mengingatkan para kepala daerah untuk memastikan neraca pangan, memiliki data untuk menjadi basis pengambilan keputusan, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain.

”Mana yang kelebihan dan kekurangan (pasokan) segera disambungkan. Jangan ego daerah yang dikedepankan,” tegas Jokowi.

Jokowi juga meminta kepala daerah untuk mengecek ketersediaan bahan pangan dan harga secara terus-menerus, serta mengawasi jalur distribusi bahan pangan.

“Segera perbaiki jalan rusak yang mengganggu jalur distribusi. Cadangan pangan daerah juga perlu ditingkatkan,” kata Jokowi.

Pada Rakornas kali ini, Jokowi juga memberikan TPID Award kepada 15 kepala daerah yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi di daerahnya sepanjang 2022.

Salah satu penerima penghargaan adalah Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Kepada awak media dia menjelaskan bahwa kekompakan seluruh jajaran di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi bersama seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama untuk pengendalian inflasi di Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim).

"Alhamdulillah, kami kembali menerima TPID Award. Penghargaan ini mendorong semua elemen di Pemkab Banyuwangi untuk terus kompak melakukan pengendalian inflasi secara lebih baik agar daya beli masyarakat juga selalu terjaga," ujar Ipuk.

Dok. KOMPAS.com/Aningtias Jatmika Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima TPID Award dalam kategori TPID Kab/Kota Terbaik 2022 Wilayah Jawa-Bali.

Beberapa program yang dilakukan Pemkab Banyuwangi adalah menjamin ketersediaan bahan pangan melalui intervensi kepada petani, memperbaiki jalan yang menjadi akses distribusi hasil pertanian, serta memberikan stimulus kepada petani, seperti bantuan bibit, pupuk organik, dan pendampingan lapangan.

Dengan menekan biaya produksi di hulu, kata Ipuk, harga pangan di hilir atau di tingkat konsumen pun terkendali.

Ipuk melanjutkan, keberhasilan Banyuwangi dalam menekan inflasi juga tak lepas dari dukungan banyak pihak.

“Kami terus berkoordinasi dengan BI sebagai otoritas moneter yang berkaitan erat dengan pengendalian inflasi,” ucap dia.

Selain Banyuwangi, TPID Award juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.

Senada dengan Ipuk, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga menilai bahwa penghargaan itu diraih berkat sinergitas dan kerja sama yang baik.

“Berkat sinergi antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bergerak di bidang ketahanan pangan dengan jajaran Pemprov DKI Jakarta dan BI Perwakilan DKI Jakarta, kami dapat melakukan reaktivasi program pangan bersubsidi,” jelas Heru.

Heru mengatakan, tantangan dalam pengendalian inflasi ke depan adalah El Nino yang mengakibatkan musim kemarau panjang.

Menghadapi kendala tersebut, Pemprov DKI mengambil langkah antisipasi dengan mengalokasikan anggaran jaring pengaman sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 serta APBD 2024.

Dok. KOMPAS.com/Aningtias Jatmika Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan keterangan pers usai menerima penghargaan TPID Award dalam kategori TPID Povinsi Terbaik 2022 Wilayah Jawa-Bali.

Menurutnya, Pemprov DKI juga akan terus berkoordinasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) terkait sinkronisasi data untuk pengendalian ketahanan pangan nasional, terlebih pemerintah akan memberikan bantuan berupa beras sebanyak 10 kg selama tiga bulan.

Untuk distribusi bantuan beras, lanjut Heru, pemerintah pusat membutuhkan data. Pemprov DKI sendiri tengah mengolah data tersebut agar bantuan tepat sasaran.

“DKI Jakarta akan menyuplai data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE),” imbuh Heru.

Pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2023, sebanyak 15 kepala daerah menerima penghargaan TPID Award. Daerah tersebut adalah:

1. TPID Kab/Kota Berprestasi 2022 Wilayah Sumatera: Kabupaten Tanah Datar;
2. TPID Kab/Kota Berprestasi 2022 Wilayah Jawa-Bali: Kabupaten Tasikmalaya;
3. TPID Kab/Kota Berprestasi 2022 Wilayah Kalimantan: Kabupaten Landak;
4. TPID Kab/Kota Berprestasi 2022 Wilayah Sulawesi: Kabupaten Minahasa;
5. TPID Kab/Kota Berprestasi 2022 Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua: Kabupaten Sabu Raijua;
6. TPID Kab/Kota Terbaik 2022 Wilayah Sumatera: Kota Palembang;
7. TPID Kab/Kota Terbaik 2022 Wilayah Jawa-Bali: Kabupaten Banyuwangi;
8. TPID Kab/Kota Terbaik 2022 Wilayah Kalimantan: Kota Tarakan;
9. TPID Kab/Kota Terbaik 2022 Wilayah Sulawesi: Kabupaten Bone;
10. TPID Kab/Kota Terbaik 2022 Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua: Kota Kupang;
11. TPID Povinsi Terbaik 2022 Wilayah Sumatera: Provinsi Bengkulu;
12. TPID Povinsi Terbaik 2022 Wilayah Jawa-Bali: Provinsi DKI Jakarta;
13. TPID Povinsi Terbaik 2022 Wilayah Kalimantan: Provinsi Kalimantan Selatan;
14. TPID Povinsi Terbaik 2022 Wilayah Sulawesi: Provinsi Sulawesi Selatan;
15. TPID Povinsi Terbaik 2022 Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua: Provinsi Nusa Tenggara Timur