Luncurkan PERHUMAS Indicators di KHI, Ketua Perhumas: Semoga Berikan Dampak Positif bagi Praktisi Kehumasan

KOMPAS.com - Organisasi Profesi Kehumasan Indonesia (Perhumas) meluncurkan hasil survei PERHUMAS Indicators di acara Konvensi Humas Indonesia (KHI) di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (2/9/2023).

Ketua Umum Perhumas Boy Kelana Soebroto, MCIPR mengatakan, survei tersebut merupakan sebuah inovasi yang akan memberikan dampak positif bagi praktisi kehumasan dan komunikasi di Indonesia.

"Dengan PERHUMAS Indicators, kami mengambil langkah penting dalam mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah, lembaga, serta tokoh publik di Indonesia. Hasil riset komunikasi ini dapat menjadi penentu keberhasilan keberlanjutan bisnis masa depan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (9/8/2023).

Untuk mencapai hal tersebut, kata Boy, pihaknya telah merumuskan delapan indikator utama dengan 26 sub-indikator yang memberikan pandangan holistik dalam hal kepercayaan dan reputasi sebagai sudut pandang yang penting dalam komunikasi.

Delapan indikator tersebut adalah kualitas manajemen kinerja, lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), inovasi, pemimpin, teknologi, manajemen orang, komunikasi, serta manajemen krisis.

Menurut indikator ESG, tingkat kepercayaan terhadap perusahaan swasta sedikit lebih tinggi dibandingkan BUMN. Perusahaan swasta menerima nilai tertinggi 5,06 pada sub-indikator Governance atau Tata Kelola, sedangkan BUMN menerima nilai tertinggi 4,81 pada sub-indikator Lingkungan atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

“Secara umum, tidak ada perbedaan kepercayaan yang signifikan terhadap perusahaan BUMN, perusahaan swasta, dan lembaga pemerintahan, baik di antara pekerja swasta maupun pekerja di lembaga pemerintahan,” ungkap Boy.

Boy berharap, hasil riset tersebut dapat menginspirasi perubahan yang lebih baik untuk Indonesia. Kami ingin hasil riset ini menjadi landasan bagi berbagai sektor bisnis.

“Khususnya, bagi praktisi, korporasi, pemerintah, lembaga, dan semua yang terlibat dalam komunikasi strategis untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan membangun reputasi yang kuat," ucap Boy.

Nilai kepercayaan untuk perusahaan swasta, BUMN, dan pemerintah secara berturut-turut adalah 5,34, 5,13, dan 4,70. Menurut pekerja swasta, kepercayaan terhadap perusahaan swasta jauh lebih tinggi daripada kepercayaan terhadap BUMN dan lembaga pemerintah. 

Hasil survei juga menunjukkan bahwa seniman mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi yakni 5,27/7,00.

Temuan berikutnya, tingkat kepercayaan terhadap para pemimpin agama mendapatkan nilai 5,18/7,00, tokoh pemuda mendapat nilai tingkat kepercayaan 5,00/7,00, tokoh politik (4,23/7,00), dan tokoh masyarakat (3,46/7,00).

Dok. Perhumas Tokoh politik dan tokoh masyarakat

Senada dengan hasil focus group discussion (FGD) yang melibatkan wawancara mendalam dengan narasumber kompeten dan kredibel, tokoh publik, terutama yang banyak terkait dengan unsur politik, memiliki kepercayaan yang rendah dari masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Umum Perhumas sekaligus Koordinator Perhumas Indicators Benny Butarbutar menuturkan, pelaksanaan survei tersebut telah berlangsung sejak April 2023 dan melibatkan lebih dari seribu responden dari seluruh provinsi di Indonesia.

“Keanekaragaman demografi telah diperhitungkan dalam survei ini. Partisipasi dari berbagai instansi dan latar belakang juga dilakukan untuk mencakup dimensi reputasi secara menyeluruh. Hasil riset ini mengungkap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik dan memberikan wawasan mendalam untuk memberikan rekomendasi yang solid,” jelas Benny.

Benny menuturkan, hasil penelitian tersebut menekankan betapa pentingnya meningkatkan kemampuan praktisi humas dan komunikasi di berbagai industri.

Menurutnya, globalisasi menciptakan ketidakpastian dan kompleksitas dalam bisnis, terutama di sektor BUMN. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi dalam hal indikator manajemen krisis.

Sementara itu, sektor swasta juga perlu memahami dan mengatasi masalah kesejahteraan karyawan yang berpotensi menimbulkan krisis.

Perhumas berharap, hasil riset tersebut dapat memberikan panduan kepada praktisi kehumasan di seluruh Indonesia.

Selain itu, Perhumas juga berharap hasil penelitian tersebut dapat memainkan peran penting dalam pembuatan undang-undang terkait kehumasan dan membuat komunikasi menjadi komponen penting dalam keberhasilan perusahaan atau organisasi di masa mendatang.