Kendalikan Inflasi, Mendagri Imbau Daerah Kampanyekan Gerakan Stop Boros Pangan

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk membantu mengampanyekan gerakan stop boros pangan.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (11/9/2023).

Selama ini, kata Mendagri, banyak makanan yang terbuang di Indonesia akibat konsumsi makanan secara berlebihan.

Ia pun meminta agar daerah mencontoh upaya yang dilakukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Medan.

“Jadi kita harus bekerja bergerak bersama untuk menyampaikan kepada publik supaya makan dan membeli secukupnya,” ujar Mendagri dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin.

Mendagri melanjutkan, berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS), harga komoditas beras diketahui tengah mengalami kenaikan.

Oleh karena itu, upaya dalam mengampanyekan gerakan stop boros pangan menjadi hal yang penting dan mampu membantu pengendalian harga.

Menurutnya, pemerintah saat ini telah melakukan berbagai langkah dalam mengantisipasi kenaikan harga komoditas beras.

“Untuk beras ini menjadi atensi kita karena bisa terjadi dan ini hampir sama dengan data BPS tadi, terjadi defisit. Importasi menjadi sangat penting dan kesiapan cadangan stoknya juga menjadi sangat penting sekali,” tambahnya.

Saat ini, lanjut Mendagri, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah melakukan intervensi dengan menyalurkan bantuan sosial beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat.

Berkaitan dengan upaya itu, Mendagri mendorong agar Bapanas untuk bekerja sama dengan pemda. Dengan begitu, bantuan tersebut diharapkan dapat terdistribusi secara tepat sasaran.

Selain itu, Mendagri juga mendorong daerah agar ikut serta dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Pemda dapat mengoptimalkan upaya itu melalui instrumen anggaran yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Tolong di daerah juga bisa mengkover dalam bentuk gerakan bansos yang sama dengan menggunakan instrumen APBD yang ada, baik dari bansos reguler, bansos yang dikelola oleh dinsos, maupun dari BTT,” tambahnya.

Untuk menyikapi potensi kenaikan harga beras, Mendagri mengimbau daerah untuk ikut mengampenyekan langkah diversifikasi pangan kepada masyarakat.

Artinya, masyarakat didorong agar tidak hanya bergantung kepada komoditas beras, tetapi juga makanan sehat lainnya, seperti sagu, keladi, ubi, dan kentang. Apalagi, makanan tersebut selama ini juga telah banyak dikonsumsi masyarakat, khususnya di wilayah Indonesia timur.