BPJS Kesehatan Curi Perhatian Pegiat IT dalam Forum Internasional di AS

KOMPAS.com - Transformasi digital yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendapat perhatian dalam forum pegiat teknologi informasi (TI) dalam forum internasional Dreamforce di San Fransisco, Amerika Serikat (AS), Rabu (13/9/2023).

Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Edwin Aristiawan pun berkesempatan membagikan pengalamannya dalam menjalankan transformasi digital dalam forum Dreamforce 2023.

Pada kesempatan tersebut, ia memaparkan visualisasi data program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia.

Edwin mengatakan, penggunaan interactive dashboard tersebut memiliki dampak sosial serta meningkatkan coverage dan engagement dengan seluruh stakeholder.

”Pemanfaatan teknologi berbasis data yang dikembangkan BPJS Kesehatan berperan dalam memperkuat layanan kesehatan di Indonesia. Terlebih, negara ini memiliki lebih dari 17.000 pulau serta jumlah penduduk yang tidak sedikit, yakni mencapai 270 juta jiwa,” ujar Edwin dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (21/9/2023).

Sebagai informasi, Dreamforce merupakan salah satu konferensi IT tahunan terbesar di dunia. Pada tahun ini, konferensi tersebut diikuti lebih dari 45.000 orang.

Konferensi itu menghadirkan lebih dari 1.500 sesi, pameran, dan keynote speaker terkemuka dalam industri teknologi. Acara ini memberikan wawasan mendalam tentang inovasi terkini dalam teknologi informasi dan transformasi digital yang sedang berkembang.

Dari sekitar 1.500 pembicara dalam forum Dreamforce 2023, Edwin merupakan satu-satunya pembicara asal Indonesia sejak forum tersebut pertama kali digelar pada 2003.

Edwin melanjutkan pemaparannya dengan membahas signifikansi analisis data dalam mengelola program JKN. Ia menjelaskan, teknologi digunakan BPJS Kesehatan untuk mengintegrasikan sekaligus menganalisis data dari berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan program JKN, baik pemerintah maupun penyedia layanan kesehatan.

”Selain untuk menjalin dukungan dengan pemerintah dan akademisi, kami berkolaborasi melalui interoperabilitas sistem antar-kementerian. Salah satunya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk memastikan setiap peserta memiliki akses terhadap nomor induk kependudukan (NIK) yang masih berlaku,” terang Erdwin.

Selain itu, imbuh Edwin, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan memanfaatkan data penduduk yang berhak serta dijamin iurannya oleh negara (penerima bantuan iuran).

”Kami juga menyediakan data sampel yang hingga saat ini terdapat 57 juta baris data sampel yang dirilis ke publik, terutama kepada akademisi atau peneliti. Kami berharap, data tersebut dapat digunakan dalam hal optimalisasi layanan,” tambahnya.

Selain itu, lanjut Edwin, pemanfaatan data JKN juga dilakukan dalam rangka pencapaian cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC). Salah satunya melalui pemanfaatan data oleh pemerintah daerah (pemda) dalam dasbor JKN Pemda.

Melalui dasbor tersebut, setiap pemda dapat mengakses data sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Sebagai contoh, memuat data capaian UHC, profil peserta JKN, fasilitas kesehatan yang bekerja sama jumlah kunjungan dan pemanfaatan layanan, diagnosis tertinggi, serta penyakit katastropik.

Saat ini, peserta program JKN telah diikuti oleh 262 juta jiwa atau sekitar 94 persen penduduk Indonesia. Bisa dikatakan, cakupan jaminan kesehatan di Indonesia merupakan yang tercepat sekaligus terbesar di dunia.

Untuk itu, imbuh Edwin, dalam mengelola jumlah peserta yang begitu besar dengan ragam tantangan, termasuk dari segi geografis, dibutuhkan infrastruktur teknologi informasi yang mumpuni guna memperkuat analisis data.

”Kami memahami signifikansi literasi data dan bagaimana Duta BPJS Kesehatan telah dilatih untuk menganalisis serta memanfaatkan data program JKN guna meningkatkan operasional yang lebih efisien serta efektif dalam sektor kesehatan,” kata Edwin.

Budaya kerja berbasis data

Edwin menambahkan, selama hampir satu dekade pengimplementasian teknologi informasi berbasis data dalam program JKN, BPJS Kesehatan sukses menumbuhkan budaya kerja berbasis data.

Sebagai contoh, verifikator dalam program JKN kini lebih banyak bekerja menganalisis data, khususnya dalam hal pemanfaatan layanan hingga pencegahan kecurangan.

Selain itu, pemanfaatan data tersebut juga membangun ekosistem JKN yang lebih kuat dan solid. Data ini juga dapat dioptimalkan untuk membangun transparansi dan keterbukaan guna meningkatkan pelayanan publik.

”Indonesia berkomitmen meningkatkan sektor kesehatan melalui inovasi teknologi informasi. Kami berharap, ke depan berbagai pengembangan dan pembaruan sistem kesehatan di Indonesia semakin baik. Terutama, dalam upaya melaksanakan agenda transformasi digital untuk peningkatan mutu layanan kesehatan program JKN yang mudah, cepat, dan setara bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Edwin.