Advertorial

Dirjen IKP Kemenkominfo: Sosialisasi Pemilu 2024 Sasar Generasi Muda

Kompas.com - 25/09/2023, 15:28 WIB

KOMPAS.com - Kualitas demokrasi Indonesia merupakan salah satu tolok ukur pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Dinamika yang terjadi di elit politik dan di tengah masyarakat masih menunjukkan banyak tantangan praktik demokrasi yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara masyarakat Indonesia.

Berkaca pada gelaran pemilihan umum (pemilu) sebelumnya, terdapat peredaran informasi yang sifatnya merusak, memecah belah, mengelompokkan, dan mengkotak-kotakkan masyarakat.

Untuk itulah, pemerintah perlu menghadirkan kembali serta menegaskan dan menguatkan karakter dan mental bangsa yang dijiwai falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada 2024, bangsa Indonesia akan kembali melaksanakan pesta demokrasi, mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, hingga kepala dan wakil kepala daerah.

Momentum itu dapat menjadi kesempatan yang istimewa bagi bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang berkualitas. Dengan begitu, seluruh masyarakat dapat merasakan hasil positif selama 5 tahun pasca-pemilu.

Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan menciptakan suasana Pemilu 2024 yang kondusif agar partisipasi masyarakat meningkat.

Upaya tersebut pun selaras dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 434 Ayat (2) huruf c dan d.

Didominasi pemilih muda

Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, terdapat 204.807.222 masyarakat yang terdaftar sebagai peserta Pemilu 2024.

Dari jumlah tersebut, terdapat 5 kategori pemilih berdasarkan generasi atau umur. Kategori ini meliputi pre-boomer atau pemilih dengan tahun lahir sebelum 1945 sebanyak 1,74 persen, baby boomer (1946 – 1964) sebanyak 13,73 persen, generasi X (1965-1980) sebanyak 28,07 persen, generasi milenial (1981-1996) sebanyak 33,60 persen, serta generasi Z (1997-2009) sebanyak 22,85 persen.

Daftar Pemilih Tetap berdasarkan generasi dan umur (Dok.Kemenkominfo)

Menilik angka tersebut, suara generasi milenial dan generasi Z bakal mendominasi pada Pemilu 2024 dengan total suara sekitar 52 persen dari total pemilih di Indonesia.

Kondisi tersebut pun menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara Pemilu 2024. Sebab, tingkat pengetahuan dan pemahaman pemuda terhadap politik masih dinilai rendah sehingga berisiko terpapar hoaks yang bertebaran di media sosial.

Wilayah partisipasi rendah

Pelaksanaan pesta demokrasi pada 2019 berhasil meraih capaian positif. Dari target nasional sebesar 77,5 persen, realisasi pemilih pada Pemilu 2019 mencapai 81,97 persen untuk pemilihan presiden dan 81,69 persen untuk pemilihan legislatif.

Laporan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Presiden 2019 (Dok. Kemenkominfo)

Oleh karena itu, tren peningkatan partisipasi pemilih pun diharapkan terjadi pada Pemilu 2024.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada sejumlah wilayah yang memiliki tingkat partisipasi rendah pada Pemilu 2019. Wilayah tersebut meliputi Provinsi Sumatera Utara 78,03 persen, Provinsi Sumatera Barat 78,98 persen, Provinsi Maluku 79,30 persen, Provinsi Kalimantan Utara 79,81 persen, dan Provinsi Kalimantan Tengah 79,95 persen.

Laporan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Presiden 2019 (Dok. Kemenkominfo)

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong mengatakan, sosialisasi Pemilu 2024 bakal diprioritaskan di wilayah atau provinsi yang memiliki partisipasi pemilih rendah sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh KPU.

Sementara itu, sasaran audiens sosialisasi Pemilu 2024 adalah generasi muda atau pemilih muda.

Oleh karena itu, sambungnya, lokasi-lokasi tempat penyelenggaraan sosialisasi juga disesuaikan dengan tempat yang menjadi basis anak muda. Salah satunya adalah di perguruan tinggi atau kampus.

“Sumatera Utara dan Sumatera Barat misalnya, data partisipasinya rendah. Kami gelar kegiatan untuk meningkatkan antusiasme dan partisipasi masyarakat, terutama generasi muda atau pemilih muda untuk turut aktif dengan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 mendatang,” kata Usman melalui siaran pers yang diterima Kompas.com pada Senin, (25/9/2023).

Usman berharap, generasi milenial dan Z bisa menjadi influencer dan menjadi agen pemerintah untuk menyampaikan pesan kepada teman-teman di universitas lain dan keluarga agar ikut terlibat dalam peningkatan partisipasi pemilih di Pemilu 2024.

Dirjen IKP mengungkapkan, pihaknya juga gencar melakukan sosialisasi peningkatan partisipasi Pemilu 2024 melalui berbagai kanal seperti, misalnya di media sosial (medsos), media online, media cetak, elektronik, media tatap muka, hingga media luar ruang.

Untuk menjangkau target pemilih muda, kata Usman, sosialisasi juga melibatkan anak anak muda sebagai narasumber, seperti influencer, musisi, serta pegiat medsos. Pihaknya pun melibatkan penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Badan Pengawas pemilu (Bawaslu).

"Kami selalu berkolaborasi dengan tokoh anak muda, KPU dan Bawaslu. Bersinergi dalam mengajak masyarakat dan pemilih muda untuk jangan golput di Pemilu 2024. Ayo memilih untuk Indonesia,” imbuhnya.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com