Pimpin Rapat Persiapan, Menkumham Pastikan Pertemuan Ke-61 AALCO di Bali Lancar

KOMPAS.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly memimpin rapat persiapan penyelenggaraan Pertemuan ke-61 Organisasi Konsultasi Hukum Asia?Afrika (AALCO), Rabu (27/9/2023).

Rapat tersebut dilaksanakan di tempat yang akan digunakan sebagai lokasi acara, yakni Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).

Dalam rapat itu, Yasonna didampingi oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Cahyo R Muzha. Hadir juga pejabat lingkungan Kemenkumham, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, perwakilan Pemerintah Provinsi Bali, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali.

Yasonna menjelaskan bahwa Pertemuan ke-61 AALCO akan menjadi momen besar bagi Indonesia untuk tampil di tingkat internasional.

“Sesuai dengan arahan Presiden, Kemenkumham akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pertemuan ke-61 AALCO yang akan dilaksanakan pada tanggal 15-20 Oktober 2023 dan diharapkan akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo,” ujar Yasonna dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (28/9/2023).

Lebih lanjut, Yasonna menjelaskan, AALCO merupakan forum konsultasi negara Asia-Afrika untuk menyamakan persepsi dan posisi dalam berbagai isu hukum.

Hasil kesepakatan dari forum AALCO akan disampaikan dalam berbagai pertemuan internasional bersama negara-negara lainnya, termasuk pada pertemuan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Pada sesi tahunan AALCO yang akan digelar di Bali, Yasonna mengatakan, ada lima agenda yang akan menjadi pembahasan utama. Salah satunya, agenda hukum laut dan illegal fishing yang sedang menjadi isu besar di Indonesia, Filipina, dan Vietnam.

“Dengan dibahasnya isu illegal fishing dalam sesi tahunan ini, diharapkan ada kesamaan pandang mengenai illegal fishing agar dapat disepakati sebagai transnational organized crime,” imbuh Yasonna.

Momen untuk memperkuat kerja sama hukum

Sama seperti sesi tahunan AALCO sebelumnya, rangkaian AALCO tahun ini akan terbagi menjadi acara utama (main event) dan acara sampingan (side event).

Sebagai tuan rumah, Yasonna pun meminta kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk berpartisipasi dan mendukung seluruh rangkaian acara AALCO guna membahas isu terkini di bidang hukum dan ruang siber.

Saat ini, kata Yasonna, pemerintah Indonesia tengah mengusulkan pembentukan Asset Recovery Forum bagi negara-negara anggota AALCO yang menjadi korban tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

“Diharapkan, forum tersebut akan terdiri dari pihak-pihak yang berpengalaman dan kompeten dalam upaya perampasan aset yurisdiksi asing,” jelas Yasonna.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo R Muzhar juga menekankan penyelenggaraan kegiatan besar tersebut membutuhkan kerja sama dari seluruh K/L yang terlibat agar persiapannya lebih matang.

Menurutnya, dengan menjadi tuan rumah AALCO, Indonesia bisa memperkuat posisinya dalam kerja sama internasional.

“Pertemuan AALCO juga memiliki nilai strategis kerja sama hukum antarnegara di kawasan Asia-Afrika dan AALCO memiliki peran penting dalam memajukan isu hukum yang relevan bagi kedua benua,” kata Cahyo.