Peran Krusial Polwan dalam Menjaga Kekondusifan Pemilu 2024

KOMPAS.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berperan penting dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang berkualitas.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan, dari seluruh satuan yang ada, Polisi Wanita (Polwan) memegang peran krusial dalam melakukan pengamanan dan penegakan hukum Pemilu.

“Kita ingat dalam demonstrasi Pemilu 2019 mulainya ada kericuhan karena massa perempuan yang maju. Karena itu, perlu pendekatan dan pengamanan dari para polwan dalam menanganinya, sehingga tak meluas menjadi kerusuhan” ungkapnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (2/10/2023).

Bagja juga menambahkan bahwa untuk menyukseskan Pemilu 2024, diperlukan sinergitas antara penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), dengan Polri.

“Para pemangku kepentingan lain, seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, atau ulama (juga) perlu bersama-sama menciptakan efektivitas pengamanan pemilu,” jelasnya.

Polri, kata Bagja, berperan dalam pengamanan dan ketertiban umum di setiap tahapan pemilu, termasuk penegakan hukum pidana pemilu pada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama Bawaslu dan Kejaksaan.

“Seluruh laporan tindak pidana pemilu harus terlebih dahulu melalui Bawaslu,” imbuhnya.

Selain itu, Bagja juga mengatakan bahwa Polri juga berperan dalam mengedukasi pemilih dengan memberikan informasi yang benar.

“Polwan juga dapat bergabung bersama lingkup pengawasan perempuan dalam memberikan pendidikan pemilu sekaligus memaksimalkan pengawasan partisipatif. Kami mendukung penguatan profesionalitas Polwan dalam pemilu,” ujarnya.

Tambah personel di Papua

Demi menjaga kekondusifan dan keamanan Pemilu 2024, Markas Besar (Mabes) Polri mengirim pasukan tambahan ke wilayah Papua.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kepolisian Daerah (Polda) Papua Komisaris Besar (Kombes) Ignatius Benny Prabowo membenarkan bahwa pihaknya akan kedatangan sejumlah personel tambahan dalam rangka pengamanan Pemilu 2024.

“Para personel tambahan akan dikerahkan ke sejumlah daerah yang rawan konflik dan daerah yang menjadi basis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB),” ujar Benny.

Terdapat 12 daerah kabupaten yang masuk kategori rawan konflik selama pelaksanaan Pemilu 2024, yakni Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, Puncak, Nduga, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Tolikara, dan Yalimo.

Oleh sebab itu, Benny menambahkan pihaknya terus melakukan sosialisasi pemilu damai di wilayah-wilayah tersebut.

Pihaknya juga terus melakukan deteksi dini apabila adanya ancaman stabilitas keamanan di Papua selama persiapan dan setelah Pemilu 2024.

Mengenai jumlah personel tambahan yang akan dikirim oleh Mabes Polri, Benny mengaku pihaknya masih melakukan pendataan kebutuhan untuk pengusulan tambahan personel.