DPRD Minta Keseriusan Penanganan Sampah Demi Kurangi Beban Bantar Gebang

KOMPAS.com – Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Ida Mahmudah menyoroti bahwa selain sampah rumah tangga, volume sampah yang dihasilkan pasar dan kawasan komersial juga fantastis. Akibatnya, terjadi penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat (Jabar).

Hal itu disampaikan olehnya di Grand Cempaka Bogor, Jabar, Selasa (10/10/2023).

Ida menerangkan bahwa 20 persen sampah yang berakhir di TPA Bantar Gebang berasal dari kawasan komersial.

Atas permasalahan tersebut, Ida menilai bahwa Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi DKI Jakarta belum serius melakukan penanganan darurat sampah yang terjadi di TPA Bantar Gebang.

“Ketidakseriusan itu (juga) tampak dari absennya penanganan sampah pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Dinas LH,” ujar Ida dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (11/10/2023).

Oleh sebab itu, lanjut dia, Dinas LH Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan program kerja dan ketegasan dalam penegakkan aturan penanganan sampah.

"Sampah (yang dihasilkan pasar dan kawasan komersial) harus diselesaikan dengan baik tanpa membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),” tegas Ida

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas LH Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan bahwa kewajiban pasar untuk mengelola sampah secara mandiri telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.

Ada pula Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah. Berdasarkan beleid ini, pengelola kawasan bisnis wajib menangani sampah secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

“Peraturan tersebut belum diimplementasikan secara optimal. Pasar masih bergantung pada Dinas LH untuk pengangkutan sampah,” ucap Asep.

Asep menjelaskan, saat ini, pihaknya bersama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya tengah merancang pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R) di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. TPS ini diharapkan dapat jadi percontohan bagi pasar-pasar lain.

"Rencananya, pembangunan TPS itu dapat berjalan pada 2023. Sampah di Pasar Induk Kramat Jati sendiri mencapai 150 ton per hari," kata Asep.

Asep mengakui, dari sekitar 5.000 kawasan komersial di Jakarta, hanya 500 kawasan yang sudah bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah.

“Sebagian pengangkutan sampah (dari kawasan komersial) dikelola pihak swasta, tapi masih dibuang di Bantar Gebang. Kami upayakan untuk mencari jalan keluarnya,” imbuh Asep. (***)