Lagi, DPRD DKI Jakarta Ingatkan Optimalisasi Pungutan Pajak Secara Daring

KOMPAS.com - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta kembali mengingatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi daerah melaluisistem online pada 2024.

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Habib Muhammad bin Salim Alatas mengatakan, penerapan pungutan pajak secara daring dapat meminimalisasi kebocoran penerimaan pajak, menjunjung tinggi asas transparansi, dan akuntabilitas administrasi.

"Semua yang berkaitan retribusi, termasuk pendapatan pajak hiburan, pajak restoran, dan parkiran, saya minta semua dilaksanakan secara online agar terpantau secara real-time," ujar Habib dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (13/10/2023).

Sementara itu, Wakil Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta Elvariansa menambahkan, pihaknya sudah memiliki aplikasi berbasis online dengan nama e-Ret.

Lantaran dinilai belum optimal, aplikasi tersebut diperbaharui menjadi Retribusi Online Sistem (ROS) pada Agustus 2023.

Ia menjelaskan, target utama perubahan sistem monitoring pungutan retribusi secara online yakni untuk memudahkan pemantauan piutang yang selama ini tidak dipungut karena kebijakan relaksasi pandemi Covid-19.

"Kami bicara percepatan monitoring penerimaan retribusi. Pasalnya, dalam ROS terbaru, ada menu untuk pemantauan piutang. Misalnya, rumah susun (rusun) yang tidak bayar karena kebijakan saat Covid-19 yang dulunya free selama dua tahun, sekarang ekonomi semakin stabil, mereka seharusnya sudah bayar retribusi rusun. Kemudian, lokasi binaan (lokbin) dan lokasi sementara (loksem) usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ke depannya dapat membayar (retribusi) lewat aplikasi ini," terangnya.

Untuk diketahui, Komisi C DPRD DKI Jakarta pada 2022 telah menyetujui usulan pengadaan infrastruktur penunjang sistem aplikasi layanan pajak daerah senilai Rp 157 miliar.

Adapun anggaran tersebut disetujui dengan komitmen peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat atau wajib pajak berbasis online.

Kala itu, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Yusuf berharap, infrastruktur pembayaran pajak secara online dapat menekan angka kebocoran. Dengan begitu, optimalisasi pendapatan daerah dapat digenjot. (***)