Bawaslu dan Kemenkominfo Bentuk Gugus Tugas untuk Atasi Hoaks Jelang Pemilu 2024

KOMPAS.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) menggandeng sejumlah stakeholder untuk meredam peredaran berita hoaks jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Langkah tersebut merupakan upaya mitigasi untuk menghindari hoaks yang berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan publik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu seperti pada 2019.

Anggota Bawaslu RI Herwyn Malonda mengatakan, Bawaslu akan bekerja sama dengan sejumlah pihak, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), platform media sosial, media massa, dan kreator konten.

Selain itu, pihaknya juga akan membentuk gugus tugas kampanye bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), KPU, dan Dewan Pers.

“Bawaslu juga mengimbau semua elemen masyarakat dan pihak terkait untuk terus bergandengan tangan mengawasi setiap tahapan Pemilu 2024. Kami memprediksi, puncak peredaran berita hoaks akan muncul di masa kampanye pemilu, yakni dua bulan sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara,” ujar Herwyn dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (16/10/2023).

Usai pemilu, lanjut Herwyn, penyebaran berita hoaks kemungkinan juga akan dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab agar masyarakat menolak hasil pemungutan suara.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bawaslu telah melakukan media monitoring dan memublikasikan informasi edukasi kepemiluan secara masif.

Upaya itu dilakukan untuk meredam peredaran hoaks yang diprediksi akan semakin meningkat jelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024.

“Saat ini, baik KPU, Bawaslu, KPI, maupun Dewan Pers telah membentuk gugus tugas pengawasan konten medsos untuk meminimalkan sumber berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, serta isu suku ras, agama, dan antargolongan (SARA) yang kerap muncul di media sosial selama tahapan pemilu,” kata Herwyn.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap, gugus tugas terkait Pemilu 2024 dapat semakin memudahkan pemerintah dalam menyaring berita bohong di berbagai platform medsos.

“Gugus tugas dibentuk sebagai alat edukasi dan sumber berita benar/positif untuk meminimalisasi hoaks,” ucap Bagja.

Upaya pembentukan gugus tugas oleh Bawaslu tersebut pun disambut baik oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.

Menurutnya, gugus tugas memang diperlukan untuk mencegah hoaks tidak cepat menyebar.

"Soal mekanisme harus cepat dan harus take down jika ada (konten) yang kurang baik. Intinya, kita harus sepakat kalau ada konten hoaks, langsung saja putuskan dalam waktu tertentu," kata Budi.

Sebagai informasi, dikutip dari laman Kominfo.go.id, jumlah hoaks terbanyak pada pemilu terakhir ditemukan pada April 2019 dengan jumlah 501 hoaks. Bulan tersebut bertepatan dengan Pemilihan Presiden dan Legislatif 2019.

Jumlah hoaks yang ditemukan saat sebelum dan sesudah Pemilu 2019 pun juga tergolong banyak, yakni sebanyak 453 hoaks pada Maret dan 402 pada Mei.

Adapun sejak Agustus 2018, jumlah hoaks terus mengalami peningkatan hingga April 2019. Rinciannya adalah Agustus 2018 dengan 25 hoaks, September 27 hoaks, Oktober 53 hoaks, November 63 hoaks, dan Desember 75 hoaks.

Kemudian, Januari 2019 sebanyak 175 hoaks, Februari 353 hoaks, Maret 453 hoaks, April 501 hoaks, Mei 402 hoaks, Juni 330 hoaks, Juli 348 hoaks, Agustus 271 hoaks, dan September 280 hoaks.

Untuk diketahui, selain bekerja sama dengan Bawaslu, Kemenkominfo juga merilis rekapitulasi isu hoaks jelang Pemilu 2024 dengan periode 19 Januari 2022–5 Oktober 2023.

Selama periode tersebut, Kemenkominfo menemukan total 81 hoaks yang beredar di dunia maya.

Adapun Agustus 2023 merupakan puncak peredaran hoaks tertinggi dengan total 18 hoaks.

Sementara itu, rincian jumlah hoaks per bulan sepanjang 2023 adalah Januari sebanyak 1 hoaks, Februari 1 hoaks, Maret 8 hoaks, April 1 hoaks, Mei 5 hoaks, Juni 9 hoaks, Juli 14 hoaks, Agustus 18 hoaks, September 13 hoaks, dan Oktober 1 hoaks.