Anak Muda Papua Didorong Berdayakan Perempuan untuk Dorong Kemajuan Papua

KOMPAS.com – Percepatan pembangunan di Papua merupakan agenda penting bagi pemerintah dan telah dimasukkan ke dalam berbagai kebijakan nasional. Tujuannya, agar masyarakat setempat bisa merasakan kemajuan dan kesejahteraan hidup.

Bentuk komitmen pemerintahan untuk mewujudkannya diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Salah satu hasil percepatan tersebut terlihat dari bidang pendidikan lewat program Papua Pintar yang mencakup pembangunan sekolah dan program beasiswa.

Tak hanya itu, dari bidang kesehatan, ada program Papua Sehat. Program ini memberikan kemudahan akses berobat dan program peningkatan rumah rakit umum daerah (RSUD) di sejumlah wilayah Papua.

Percepatan pembangunan Papua juga terlihat di bidang infrastruktur. Pemerintah telah membangun jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 kilometer (km) dan pembangunan infrastruktur pendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

Seluruh program percepatan tersebut sudah dilaksanakan sampai ke tingkat pedesaan. Pemerintah melalui dua jawatannya, yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Kementerian Desa (Kemendes), telah menjalankan program Desa/Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA).

Program itu dimaksudkan untuk mewujudkan penurunan stunting, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak di seluruh Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Ketua Tim Informasi dan Komunikasi Hukum dan HAM Astrid Ramadiah Wijaya mengatakan, Provinsi Papua menjadi salah satu contoh hasil pembentukan dan pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak DRPPA pada 2021.

Hal tersebut dikemukakan saat pembukaan acara diskusi bertema “Forum Perempuan Papua Berdaya, Dorong Papua Maju” yang diselenggarakan di Kota Jayapura, Kamis (19/10/2023).

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Jayapura Betty Anthoneta Puy dan Co-founder Sehati Sebangsa Foundation Jeni Karay, serta peserta yang terdiri dari anak muda Papua.

Dalam kesempatan itu, Astrid juga memaparkan bahwa Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Papua turun dari 0,535 pada 2021 menjadi 0,515 pada 2022. Adapun tren penurunan ketimpangan gender terjadi di sebagian besar kabupaten dan kota di Papua.

“Menurunnya IKG dipengaruhi oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi,” jelasnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (20/10/2023).

Sementara itu, perbaikan dimensi pemberdayaan tak lepas dari perbaikan indikator keterwakilan perempuan di legislatif serta indikator persentase laki-laki dan perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan sekolah menengah atas (SMA) ke atas.

“Perbaikan pemberdayaan perempuan di Papua tentu akan membawa dampak positif di berbagai sektor, seperti sektor ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan,” terangnya.

Untuk mengatasi ketimpangan gender, Betty mengajak para perempuan Papua untuk berkontribusi lebih bagi Indonesia, khususnya Papua. Dengan keberanian, perempuan bisa lebih berdaya di kancah politik sehingga keadaan juga lebih baik.

“Perempuan harus berani memberi nilai pada dirinya sendiri. Perempuan hadir di partai politik dengan memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang setara dengan pria. Lalu, perempuan duduk di kursi dewan mewakili kepentingan perempuan,” ucap Betty.

Selain itu, Betty juga mengimbau perempuan agar mandiri secara ekonomi dan berdaya secara pendidikan. Jika ini terjadi, Papua akan semakin maju karena ada kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam segala program kegiatan pembangunan.

Betty juga mengingatkan peserta yang sebagian besar anak muda itu untuk tidak mengonsumsi minuman keras (miras) dan narkoba. Sebab, keduanya memicu banyak masalah di dalam rumah tangga dan kehidupan sosial.

Selain itu, miras dan narkoba juga tidak jarang menjadi penyebab seorang kepala rumah tangga menelantarkan istri dan anak- anaknya.

Hal serupa disampaikan Jeni. Menurutnya, anak muda Papua harus mampu mengatasi ketimpangan gender agar kekerasan berbasis gender yang seringkali terjadi pada rumah tangga bisa terhindari.

Ia juga mengingatkan anak muda yang memiliki pasangan agar punya pendirian. Jangan mudah memaafkan jika pasangan melakukan kekerasan dengan alasan sayang.

“Sering kali bibit kekerasan dalam rumah tangga sudah ada saat orang berpacaran. Permasalahan atau isu yang ada ketika pacaran jika dibiarkan berlarut-larut pada saat menikah bisa menjadi masalah besar,” katanya.

Jeni menambahkan, kualitas keluarga di masa depan ditentukan oleh kesadaran anak muda saat ini. Generasi muda harus paham tentang pemberdayaan perempuan dan dampaknya sehingga ketimpangan gender di Papua bisa terus berkurang.