Hasil Investasi DJS Capai Rp 2,89 Triliun, BPJS Kesehatan Siap Tingkatkan Mutu Layanan

KOMPAS.com- Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan, kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) yang sehat menjadi alasan kuat BPJS Kesehatan melakukan transformasi mutu layanan.

Dia mengatakan itu dalam Seminar Nasional Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) XIX bertajuk Seminar Tahunan Patent Safety XVII and Hospital Expo XXXV di Jakarta Convention Center yang digelar pada 18-21 Oktober 2023.

Ghufron menyebutkan, pengelolaan DJS Kesehatan saat ini telah mencapai titik optimal. Salah satu buktinya adalah pertumbuhan luar biasa dari hasil investasi DJS kesehatan.

Pada 2022, hasil investasi DJS mencapai Rp 2,89 triliun, atau naik lebih dari dua kali lipat dibanding 2021 yang nominalnya Rp 1,42 triliun.

Peningkatan itu menjadi indikator kuat bahwa strategi penempatan DJS Kesehatan dalam instrumen investasi yang aman membuahkan hasil signifikan.

Surplus aset DJS juga turut dimanfaatkan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan.

Upaya tersebut mencakup perluasan skrining penyakit, peningkatan upaya promotif dan preventif, serta peningkatan fasilitas kesehatan (faskes) melalui kerja sama dan peningkatan kapasitas faskes.

Ghufron mengatakan, BPJS Kesehatan tengah menggabungkan transformasi mutu layanan agar pelayanan di faskes bisa mudah, cepat, dan setara.

“Harapannya, upaya ini juga didukung seluruh faskes, termasuk rumah sakit (RS),” katanya dalam siaran pers, Sabtu (21/10/2023).

Ghufron menambahkan, kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan RS saat ini sudah terjalin sangat baik.

Menurutnya, poin kerja sama yang tertuang dalam perjanjian kerja sama mengutamakan kemudahan akses bagi peserta.

Selain itu, berbagai inovasi layanan juga dihadirkan sehingga bisa dimanfaatkan peserta dalam mengakses layanan kesehatan.

Saat ini, peserta sudah bisa mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Terbaru, BPJS Kesehatan menghadirkan inovasi berbasis digital melalui i-Care Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sistem tersebut dapat membuat petugas medis melacak riwayat pelayanan kesehatan peserta dalam satu tahun terakhir dengan mudah.

Inovasi tersebut tidak hanya memfasilitasi komunikasi antardokter, tetapi juga memungkinkan penyedia layanan kesehatan memberikan perawatan yang lebih komprehensif kepada peserta.

Ghufron mengatakan, dengan strategi itu, BPJS Kesehatan terus berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Transformasi mutu layanan dan pemanfaatan teknologi adalah langkah progresif dalam memajukan sistem kesehatan nasional,” sebutnya.

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Asih Eka Putri dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Luigi.

Sektor kesehatan jadi prioritas

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kondisi keuangan yang sehat memberikan peran penting terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, termasuk sektor kesehatan.

Menurutnya, kondisi pandemi Covid-19 telah menjadi perhatian dunia dan memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia.

Dia menilai, kondisi tersebut bukan hanya mengancam kesehatan manusia, tetapi juga berdampak kepada sektor sosial, ekonomi, hingga keuangan.

Dengan demikian, Menkeu merasa perlu adanya respons yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.

“Beralihnya pandemi ke endemi bukan berarti persoalannya berakhir. Meski kini (Covid-19) sudah menjadi endemi, yang harus dilihat adalah apa yang akan terjadi ke depan dan memberikan dampak bagi kesehatan masyarakat,” katanta.

Sri menjelaskan, sektor kesehatan di Indonesia harus menjadi persoalan utama. Upaya transformasi sistem kesehatan nasional yang digaungkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus bisa terlaksana dengan baik.

Selain itu, untuk melaksanakan upaya transformasi kesehatan nasional, Indonesia juga harus bisa belajar dari negara-negara lain.

“Kami tidak boleh menutup diri dan perlu belajar dengan membandingkan dengan negara lain menyangkut sistem kesehatan di Indonesia,” katanya.

Dengan demikian, kata dia, upaya tersebut bisa menguatkan sistem layanan di puskesmas, RS daerah maupun pusat.

Untuk itu, Sri mengatakan, pada 2024 mendatang, sektor kesehatan akan tetap jadi prioritas.

Dia juga berterima kasih kepada seluruh asosiasi yang bergerak di bidang kesehatan karena sudah bekerja keras menghadapi situasi pandemi Covid-19 dan fokus untuk memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia.