Warung Kerukunan Lintas Agama Dukung KPU untuk Pemilu 2024 Damai

KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan panitia Talkshow dan Warung Kerukunan Lintas Agama Indonesia Bangkit di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (20/10/2023).

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari bersama perwakilan panitia Talkshow dan Warung Kerukunan Lintas Agama Indonesia Bangkit Prof Nasaruddin Umar.

Hasyim menuturkan, meski tanpa penandatanganan MoU tersebut, KPU dan para tokoh agama telah menjalin kerja sama informal.

“Ini formalitas saja. Akan tetapi, ini (MoU) penting bagi kita semua,” kata Hasyim dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (23/10/2023).

Sejak awal menjabat di KPU, kata Hasyim, pihaknya telah menjalin hubungan dengan organisasi keagamaan di Tanah Air. Upaya ini dilakukan dengan mendatangi kantor-kantor organisasi keagamaan.

“Kami sudah bersilaturahmi dengan pimpinan organisasi keagamaan PBNU, Muhammadiyah, PGI, KWI, dan MATAKIN. (Dari sejumlah organisasi keagamaan, salah satu) yang belum (kami kunjungi) memang Walubi. Akan tetapi, melalui forum ini (kami rasa) sudah (organisasi tersebut sudah) tercakup di sini (sebagai) forum lintas agama untuk Indonesia Bangkit,” ucap Hasyim.

Hasyim pun bersyukur dengan komitmen tokoh agama untuk mendukung kesuksesan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ini mengingat Indonesia memiliki suku agama dan kepercayaan serta etnis dan budaya yang beragam.

“Pada kesempatan ini, kita sekali lagi patut bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas kesepahaman di antara kita. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (juga akan menindaklanjuti) sehingga rentang kerja kita juga termasuk besar,” tutur Hasyim.

Sementara itu, Prof Nasaruddin Umar memastikan bahwa forum yang dipimpinnya akan mendukung KPU untuk menyukseskan Pemilu 2024.

“Kami mem-backup KPU sesuai kapasitas kami. Kenapa? Karena tujuan dan visi kami sama (dengan KPU), yakni menciptakan kedamaian umat,” jelas Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

Secara khusus, Prof Nasarudin juga sepakat bahwa tempat ibadah tidak boleh dijadikan sebagai lokasi kegiatan politik. Dia menyatakan bahwa rumah ibadah harus steril dari politik praktis.

Meski demikian, lanjutnya, rumah ibadah dapat menjadi wadah untuk menghimpun tokoh-tokohnya.