Cegah Korupsi, Pelindo Lakukan Sosialisasi NLE dan Adopsi Program Transformasi Digital di Pelabuhan Belawan

KOMPAS.com - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) terus membuktikan komitmen mereka dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan perusahaan.

Hal ini tercermin melalui kegiatan "Sosialisasi dan FGD Program National Logistics Ecosystem (NLE) dan Platform JAGA Sektor Pelabuhan'" yang digelar Pelindo melalui Pelindo Regional 1 dan Sub Holding PT Pelindo Multi Terminal (SPMT). Kegiatan tersebut digelar pada Rabu (25/10/2023) di Grha Pelindo Belawan.

Regional Head 1 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Yarham Harid mengatakan, kegiatan yang digelar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini merupakan bagian dari program Roadshow Bus Antikorupsi di sektor pelabuhan.

Melalui program ini, Pelindo berkomitmen mewujudkan pelabuhan bebas korupsi dengan menghadirkan pelayanan berbasis digital di area Pelabuhan, mulai dari pelayanan kapal, barang, hingga container.

Saat ini, pelabuhan Belawan juga telah melakukan sejumlah langkah digitalisasi, mulai dari perluasan program STID, auto gate, implementasi sistem aplikasi perekaman data pekerja bongkar muat di pelabuhan SIMON TKBM multi terminal, hingga pengembangan TOS.

"Upaya ini diharapkan mampu memperpendek port stay kapal dan kargo stay di pelabuhan. Dengan begitu, segala proses administrasi tidak lagi perlu dilakukan secara tatap muka, melainkan bisa dilakukan melalui sistem," ujar Yarham dikutip dari rilis resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (28/10/2023).

Selain pelabuhan Belawan, Sub Holding Pelindo Multi Terminal (SPMT) juga ikut menerapkan sistem serupa guna memperbaiki kualitas pelayanan terminal multipurpose. Implementasi ini salah satunya dilakukan lewat penggunaan aplikasi Sistem Layanan Non Peti Kemas (PTOS-M) yang telah diresmikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Melengkapi pernyataan Yarham, Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan LNSW Ircham Habib mengatakan, pemerintah juga telah mengembangkan sistem National Logistics Ecosystem (NLE) untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik.

Dengan sistem ini diharapkan proses layanan logistik dari hulu (kedatangan kapal) hingga hilir (warehouse) dapat dilakukan secara transparan sehingga menutup risiko korupsi di ekosistem logistik.

"NLE akan memfasilitasi kolaborasi Kementerian/Lembaga, perusahaan terkait, serta pelaku logistik. Saat ini, sudah 46 pelabuhan yang melakukan digitalisasi melalui NLE. Salah satunya, pelabuhan Belawan,” ungkap Ircham.

Selain ditujukan untuk mencegah aksi korupsi di kalangan operator pelabuhan, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Rivolindo menambahkan, upaya ini juga sejalan arahan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) untuk melakukan sejumlah perbaikan di area pelabuhan.

“Upaya mencegah korupsi sudah diberikan catatan-catatannya oleh Stranas PK, sehingga kami tinggal melaksanakan perubahan itu. Saat ini, komitmen utama kami adalah untuk mencegah korupsi dari hulu dan hilir,” terang Rivolindo.

Menanggapi paparan tersebut, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Herda Helmijaya memberikan apresiasi pada Pelindo. Menurutnya, Belawan merupakan salah satu pelabuhan yang sudah maju karena berhasil melaksanakan delapan indikator penerapan NLE sejak 2018.

Pelabuhan Belawan secara aktif sudah melakukan gerakan-gerakan perbaikan dalam memberikan pelayanannya sejak 2018. Dilihat juga dari penerapan NLE, Belawan telah melaksanakan delapan indikator penerapan NLE dan sekarang pemerintah membuatnya jadi lebih sistemik, di bawah komando Kementerian Investasi langsung,” ungkap Herda.

Pelindo lakukan digitalisasi layanan operasional

Selain meminimalisir potensi korupsi, Pelindo juga melakukan sejumlah upaya tambahan, mulai dari implementasi sistem layanan operasional yang terdiri dari implementasi Sistem Layanan Peti Kemas (TOS Nusantara), Sistem Layanan Non Peti Kemas (PTOS-M), dan Sistem Layanan Kapal (Phinnisi).

Selanjutnya, tersedia juga transaksi digital yang sepenuhnya dilakukan secara online, cashless, dan real time. Pelindo juga mengimplementasikan sistem Whistle Blowing System (WBS) untuk melaporkan potensi tindakan curang dan korupsi.

Melalui sistem ini, Pelindo diharapkan dapat menjadi perseroan yang lebih baik dan unggul di tingkat nasional dan internasional.