Pemerintah Paparkan Sejumlah Upaya untuk Dukung Generasi Indonesia Maju pada Kompas100 CEO Forum

KOMPAS.com - Harian Kompas bersama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali mengadakan Kompas100 CEO Forum Powered by PLN di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), dan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Rabu (1/11/2023) hingga Kamis (2/11/2023)

Gelaran ke-14 tersebut hadir dengan tema "Melaju Menuju Indonesia Emas".

Terdapat sejumlah agenda penting yang dijalankan selama acara itu berlangsung. Salah satunya adalah forum diskusi dengan tema ”Industrialisasi Berkelanjutan Berbasis Manufaktur untuk Generasi Indonesia Maju” yang diadakan pada hari pertama di Novotel Balikpapan, Kaltim.

Forum diskusi itu menghadirkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju sebagai narasumber, yaitu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Kemudian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas serta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Sri Mulyani mengatakan, investasi di bidang sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk mendukung industrialisasi berkelanjutan di Tanah Air.

“Sektor yang penting itu kesehatan, pendidikan, dan sosial. Tidak mungkin suatu negara maju jika masyarakatnya tertinggal. Makanya, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu biaya investasi di bidang manusia jadi yang terbesar,” ujar Sri dalam forum tersebut.

Selain sektor tersebut, tambah Sri, pemerintah juga akan memberikan insentif untuk industri manufaktur yang berperan penting terhadap industrialisasi.

Namun, pemberian insentif hanya akan dilakukan selama hal tersebut rasional dan sesuai dengan kapasitas fiskal pemerintah.

Tak hanya itu, pengusaha juga diminta untuk bisa membuktikan diri lewat kinerja yang lebih baik untuk memperoleh insentif.

“Pemerintah perlu menghitung dampak terhadap penerimaan negara yang sebagian besar ditopang oleh pemasukan pajak. Sebab, belanja perpajakan dalam bentuk insentif besar itu berpotensi menggerus penerimaan negara. Kami bingung, soalnya dari sisi penerimaan minta diturunkan (lewat insentif pajak), tetapi belanja terus meningkat,” ucapnya.

Meski demikian, Sri menyebutkan bahwa pemerintah tetap terbuka untuk mempertimbangkan tambahan insentif fiskal demi mendukung pengembangan sektor industri atau industrialisasi.

Sementara itu, Budi menjelaskan bahwa dukungan untuk pengusaha tidak selalu dalam bentuk insentif pajak.

Menurut Budi, untuk mendorong proses industrialisasi, pemerintah juga perlu membangun konektivitas lewat infrastruktur transportasi demi menekan beban biaya logistik dan produksi industri.

Namun, ia mengakui jika pembiayaan membangun konektivitas tidaklah mudah. Terlebih, kapasitas APBN untuk hal ini sangat terbatas sehingga instrumen pembiayaan yang kreatif dari swasta dibutuhkan.

Oleh karena itu, Budi pun berharap lebih banyak pengusaha yang masuk ke sektor transportasi.

”Kami tawarkan kepada bapak ibu sekalian, masuklah ke dunia transportasi agar dengan kocek kami yang relatif sedikit konektivitas bisa kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita lakukan dan dalam beberapa waktu ke depan ini akan ada banyak proyek besar,” kata Budi.

Permudah birokrasi dan jalankan program kesehatan

Dalam mendukung terwujudnya industrialisasi berkelanjutan berbasis manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja untuk mencapai Indonesia maju, hal ini juga perlu didukung dengan kualitas SDM yang baik dan sehat.

Menurut Budi Gunadi, kedua hal tersebut dapat tercapai jika masyarakat memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi standar hidup layak.

Maka dari itu, dirinya ingin agar pemerintah dapat mendukung peningkatan pendapatan masyarakat di Tanah Air.

Selain itu, pemerintah juga harus dapat memanfaatkan puncak dari bonus demografi yang diprediksi terjadi pada 2030 agar target Indonesia Emas 2045 bisa tercapai.

“Saat itu (2030), usia produktif masyarakat Indonesia jumlahnya paling banyak. Ini juga harus pemerintah dorong agar bisa menjadi negara high income country dari Rp 5 juta per orang ke Rp 15 juta per orang. Jadi, momentumnya itu sangat besar. Kalau masa tersebut dilewatkan, target Indonesia Emas 2045 bisa mengecil,” terang Budi Gunadi.

Untuk membantu mencapai hal tersebut, Budi menerangkan bahwa salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan membantu menjaga kesehatan masyarakat.

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menjalankan berbagai program penting untuk membantu menjaga kesehatan masyarakat. Utamanya, terkait penanganan stunting.

“Kalau mau pendapatan tinggi orangnya mesti pintar. Untuk pintar juga seseorang mesti sehat sehingga otaknya berfungsi maksimal. Kalaupun orangnya kaya, tapi sakit-sakitan sama juga bohong. Fiskalnya hebat, tapi rata-rata usia hidup hanya 45 tahun juga sama saja. Birokrasi bagus, tapi anak-anaknya stunting juga sama,” ujar Budi Gunadi.

Dalam kesempatan sama Azwar mengatakan, layaknya kementerian lain, pihaknya juga telah melakukan berbagai cara untuk untuk mendukung terwujudnya industrialisasi berkelanjutan berbasis manufaktur.

Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan penyederhanaan sejumlah layanan atau reformasi birokrasi agar menjadi lebih berdampak pada masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Namun, karena Indonesia sangat luas jadinya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Adapun birokrasi berdampak sendiri sudah kami jadikan tema wajib di Kementerian PAN-RB,” kata Azwar.

Azwar menambahkan, pelayanan publik dan SDM berkualitas memang diperlukan untuk mencapai target agar Indonesia dapat masuk dalam empat besar sebagai negara dengan ekonomi terkuat dunia.

Oleh karena itu, pihaknya saat ini telah melakukan pemangkasan proses bisnis dalam lingkungan Kementerian PAN-RB agar hal tersebut dapat terwujud.

“Salah satunya kami lakukan dengan menyederhanakan jabatan eselon dua dan tiga. Kami juga telah mengalihkan jabatan fungsional agar birokrasi pemerintah lebih efisien. Semuanya kami alihkan melalui digitalisasi. Namun, upayanya tidak mudah karena ada jabatan yang dihasilkan lewat proses politik,” ucapnya.

Menurut Azwar, digitalisasi jadi kunci untuk menyederhanakan birokrasi lantaran hal ini dapat membuat semua pelayanan dari pemerintah menjadi lebih efisien.

Suksesnya gelaran Kompas100 CEO Forum Powered by PLN berkat kolaborasi Harian Kompas bersama PT PLN (Persero) sebagai sponsor utama.

Kegiatan tersebut juga merupakan dukungan dari sejumlah pihak, seperti East Ventures, AIA Indonesia, PT Freeport Indonesia, Telkom Indonesia, Danone Indonesia, Pertamina, PT Bank Central Asia TBK, dan Unilever Indonesia.

Selanjutnya, PT Dayamitra Telekomunikasi TBK, Vinilon Group, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Sinarmas, GOTO, Pupuk Kaltim, PT Bank Syariah Indonesia TBK, PT Bank Negara Indonesia TBK, dan Siloam Hospitals.

Untuk informasi, lebih lanjut terkait Kompas100 CEO Forum Powered by PLN ke-14, silakan cek akun instagram @kompas100ceoforum dan laman kompas100.kompas.id