Inovasi Pengolahan Sampah Sukses Besar, Wali Kota Cilegon Jadi Narsum di Kegiatan KPK

KOMPAS.com – Wali Kota Cilegon Helldy Agustian menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah melalui Refused Derived Fuel/RDF di Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin, (6/11/2023).

Acara tersebut digelar oleh KPK dan dihadiri oleh perwakilan dari 89 pemerintah daerah secara virtual.

Pada kesempatan itu, Helldy diminta untuk mempresentasikan keberhasilan Kota Cilegon dalam mengelola sampah menjadi sumber energi terbarukan.

Dalam pemaparannya, Helldy menceritakan bahwa salah satu yang melatarbelakangi inovasi pengolahan sampah menjadi energi terbarukan dilatari oleh Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bagendung di Kota Cilegon yang pernah mengalami kebakaran hebat pada 2019.

Saat itu, asap yang disebabkan oleh kebakaran tersebut cukup besar sehingga mengganggu warga di sekitar TPSA.

"Saya berinovasi untuk membangun pengelolaan sampah. Syukur dan alhamdulillah kami dibantu oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk membangun pabrik bahan bakar jemputan padat (BBJP)," ujar Helldy dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (6/11/2023).

Helldy menambahkan, meski Cilegon tidak masuk 12 kabupaten/kota yang ditunjuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, tapi Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon tetap berkomitmen untuk berinovasi mengolah sampah.

"Pada Agustus 2022, kami menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya. Adapun pada November 2022, kami mulai membangun pabriknya dan Desember 2022 kami sudah resmikan," katanya.

Helldy pun merasa bersyukur atas inovasi yang ia ciptakan bersama jajarannya. Sebab, apa yang dilakukannya mampu menjadi perhatian banyak pihak.

Bahkan, Pemkot Cilegon mendapat bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 200 miliar untuk membangun pabrik pengolahan sampah dengan total produksi 200 ton sampah per hari.

Atas prestasi tersebut, Pemkot Cilegon pun mendapat apresiasi dari banyak lembaga, termasuk KPK.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan, prestasi tersebut yang membuat KPK ingin menjadikan Helldy dan jajarannya sebagai contoh untuk penanganan sampah.

"Sejak 2015, kami sudah membahas masalah sampah ini dan baru beberapa kota yang baru merealisasikan. Oleh karena itu, kami mengundang daerah-daerah yang berhasil dalam pengelolaan sampah. Salah satunya adalah Kota Cilegon," jelas Pahala.

Pahala pun meminta kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) yang hadir pada rapat kali ini untuk mengelola sampah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) agar lebih efisien seperti yang telah dilakukan Pemkot Cilegon.

"Dalam menjalankan pengelolaan sampah, kami menyarankan untuk mengefisiensikan APBD. Bahkan, jika ada opsi semakin sedikit menggunakan APBD, opsi itu tetap dipilih seperti Kota Cilegon. Mereka tidak perlu lagi membeli tanah karena membangun pabrik sampah langsung di tempat pembuangan akhir (TPA)," ucapnya.

Pahala meyakini bahwa pemda lain mampu menjalankan upaya yang sama seperti Kota Cilegon yang kini dapat mengolah sampah sebanyak minimal 5 ton.

"Saya hadir langsung saat Pemkot Cilegon meresmikan pabrik sampahnya. Nah, output dari acara ini diharapkan membuat segenap pemda yang hadir melalui Zoom bisa mengimplementasikan pengelolaan sampah di daerahnya," terang Pahala.