Rayakan Hut Ke-57, Itjen Kemenkumham Paparkan Sejumlah Capaian Kinerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Irjen Kemenkumham) Razilu memaparkan serangkaian capaian kinerja dan akselerasi digital Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham sepanjang 2023.

Hal tersebut disampaikan Razilu dalam Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-57 Inspektorat Jenderal bertema “Akselerasi Digital untuk Mewujudkan Pengawasan Optimal” di Aston Hotel Grogol, Rabu (8/11/2023).

Ia menjelaskan bahwa Itjen Kemenkumham telah melakukan kegiatan audit pengawasan internal sebanyak 898 kegiatan pengawasan. Adapun rinciannya, yakni 161 kegiatan audit, 159 kegiatan audit tujuan tertentu, 198 reviu, 120 evaluasi, 71 kegiatan monitoring, dan 189 kegiatan pengawasan lainnya.

Selain itu, Itjen Kemenkumham juga telah menjalankan berbagai program unggulan. Pertama, Bergerak Bangkitkan Kesadaran, Inspirasi, dan Motivasi (Gerbang Transisi) untuk mewujudkan keagungan Kemenkumham.

Program tersebut telah diselenggarakan 15 kali di 15 kantor wilayah dalam rangkaian kunjungan kerja ke 75 satuan kerja (satker) dan sejumlah tausiyah kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Kedua, Inspektur Wilayah Aktif Mendengar untuk Memberi Solusi yang merupakan program dari inspektur wilayah untuk menjamin mutu dan memberikan solusi pada satuan kerja yang jarang dikunjungi. Kegiatan ini diselenggarakan 24 kali melalui Inspektur Wilayah (Itwil) 1 sampai Itwil VI.

Ketiga, Aktif Belajar Plus. Program ini merupakan kegiatan pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan Itjen. Kegiatan ini berisi 31 materi dengan total 91 jam pelajaran.

Keempat, Sertifikasi API, PAKSI dan CRMO serta Resertifikasi ISO 37001:2016 SMAP, telah mendapatkan sertifikasi bagi pegawai Itjen dan meresertifikasi ISO SMAP

“Selain itu, terdapat juga pemberian sertifikasi kompetensi Ahli Pembangun Integritas (API) kepada 40 orang dan Certified Risk Management Officer (CRMO) 10 orang, dan meresertifikasi ISO SMAP” kata Razilu, Rabu.

Kelima, meluncurkan aplikasi E-Mawas versi 2023. Perlu diketahui, E-Mawas merupakan aplikasi single-sign on sistem manajemen pengawasan berbasis digital yang digunakan sebagai kertas kerja auditor di lingkungan Itjen Kemenkumham.

E-Mawas 2023 telah lulus pengujian Information Technology Security Assessment (ITSA) dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pengujian dilakukan untuk memastikan keamanan dan meminimalisasi celah kerawanan dalam aplikasi tersebut.

Selain E-Mawas, lanjut Razilu, Itjen Kemenkumham juga menghadirkan beberapa terobosan untuk membantu aktivitas pengawasan. Hal ini sesuai misi Itjen Kemenkumham untuk melakukan akselerasi digital.

DOK. Itjen Kemenkumham Irjen Kemenkumham Razilu.

Selanjutnya, Sistem Pelaporan Harta Kekayaan (Seraya) yang dibuat untuk memudahkan pengelolaan pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenkumham.

Melalui terobosan tersebut, ia berharap dapat mewujudkan pengawasan optimal yang dapat meningkatkan prestasi dan kinerja Kemenkumham.

Selain inovasi, Razilu menambahkan bahwa Itjen Kemenkumham mencatatkan prestasi sepanjang 2023. Lembaga yang dipimpinnya berhasil lulus sertifikasi internasional ISO 37001 versi 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh TUV NORD selaku auditor eksternal. Itjen Kemenkumham mampu mempertahankan prestasi ini selama tiga tahun berturut-turut sejak 2020.

“Kami juga mendapatkan perhargaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Mitra GIA CORPU Terkolaboratif 2023,” tuturnya.

Pada 2024, Itjen Kemenkumham telah menyiapkan program unggulan yang merupakan kelanjutan dan inovasi baru dari program unggulan sebelumnya.

Adapun program tersebut adalah Gerbang Transisi Tahap 2, Inspektur Jenderal Aktif Dengarkan Aspirasi (Irjen Ada), Irwil Berisi Tahap 2, Aktif Belajar Kolaboratif, Sertifikasi Kompetensi, serta Joint Audit Kinerja.

Perlu diketahui, Irjen Ada merupakan program untuk menjaring aspirasi dan informasi dari satuan kerja. Aspirasi yang kami terima dapat menjadi masukan untuk pembuatan kebijakan atau keputusan.

“Sementara itu, Joint Audit Kinerja merupakan program audit bersama stakeholders pengawasan lain untuk meningkatkan kinerja, khususnya di bidang pemasyarakatan,” kata Razilu.

Apresiasi dari Kemenkumham

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej yang datang mewakili Menteri Hukum dan HAM mengapresiasi Itjen Kemenkumham yang turut berkontribusi dalam pencapaian kinerja Kemenkumham.

Sebut saja, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah didapatkan sebanyak 14 kali berturut-turut, Satuan Kerja Zona Integritas yang terus bertambah, Indeks Integritas yang terus meningkat, serta Penghargaan “Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik” dari Ombudsman.

“Penghargaan tersebut menunjukkan peran Itjen Kemenkumham dalam perbaikan kinerja Kemenkumham,” ujar pria yang akrab disapa Eddie itu.

Eddie mendukung langkah Itjen Kemenkumham mencetuskan Duta Integritas Kemenkumham sebagai role model dalam penerapan nilai integritas. Inisiatif ini dilakukan melalui penyelenggaraan diklat PRESTASI sebagai kompetensi penunjang menjadi Duta Integritas.

DOK. Itjen Kemenkumham Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiarie saat memasangkan pin kepada Duta Integritas.

Menurutnya, Duta Integritas yang terpilih di satuan kerja masing-masing tidak hanya bersifat simbolis, tapi juga dapat bekerja dengan program kerja dan rencana aksi yang spesifik, terukur, logis, dan ada periode waktu yang jelas.

“Dengan demikian, pembangunan integritas dapat memberikan panduan dalam pembentukan, pendayagunaan, pembinaan, dan monitoring peran Duta Integritas di Kemenkumham,” tuturnya.

Ia juga menginstruksikan Irjen Kemenkumham untuk mengkoordinir unit Eselon I dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) supaya dapat mengikuti Pelatihan Prestasi, sertifikasi PELOPOR, serta API.

Menurutnya, pelatihan tersebut dapat menjadi kontrol internal sekaligus katalisator untuk mewujudkan Kemenkumham yang berintegritas.

Selain itu, Eddie juga mengapresiasi keberanian Itjen Kemenkumham yang mendeklarasikan diri sebagai organisasi yang bersih dari segala bentuk tindak penyuapan.

Hal tersebut dibuktikan Itjen Kemenkumham dengan memperoleh Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan berhasil melakukan resertifikasi pada 2023.

Ia pun mengajak seluruh satker untuk dapat melaksanakan hal serupa dengan melakukan sertifikasi ISO SMAP 37001:2016.

"Saya menghimbau seluruh Unit Eselon I dan satker untuk mengambil langkah yang telah diambil oleh Itjen Kemenkumham. Saya berharap, satker di Kemenkumham dapat mengikuti sertifikasi serupa di kemudian hari," ucap Eddie.

Selain sertifikasi, Eddie juga mengapresiasi langkah akselerasi digital yang dilakukan Itjen Kemenkumham. Menurutnya, inisiatif ini merupakan strategi jitu memanfaatkan teknologi informasi dalam mewujudkan revolusi digital di Kemenkumham.

“Saya mengapresiasi langkah akselerasi digital yang dilakukan oleh Itjen Kemenkumham, mulai dari EKIBE SERAYA, hingga E-MAWAS. Inisiatif ini dapat mengubah ekosistem pengawasan di Kemenkumham secara fundamental,” katanya.