Dapat Tambahan Kuota, Bulog Perbanyak Destinasi Pelabuhan Penerima Beras Impor

KOMPAS.com – Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras pemerintah sebanyak 1,5 juta ton.

Berkat tambahan itu, cadangan beras yang dimiliki pemerintah pun kini menjadi semakin kuat.

Adapun untuk mempercepat realisasi impor tersebut, Bulog juga telah memperbanyak destinasi pelabuhan penerima agar beras impor bisa segera dibongkar dan disalurkan.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, selama proses pembongkaran beras impor, pihaknya terus berkoordinasi dan mendapatkan dukungan dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

Pelindo, lanjutnya, akan melayani tiga sif (24 jam) agar layanan bongkar pada kapal beras bisa semakin cepat.

“Untuk percepatan realisasi impor beras, kami langsung tujukan kepada 28 pelabuhan penerima di seluruh Indonesia. Tadinya, hanya 17 pelabuhan. Akan tetapi, dalam rangka percepatan, kami tambah 11 pelabuhan lagi. Jadi, sekarang total ada 28 pelabuhan penerima,” ujar Budi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (10/11/2023).

Budi menambahkan, dari tambahan kuota impor sebanyak 1,5 juta ton yang diberikan pemerintah, Bulog hanya bisa merealisasikan sebanyak 1 juta ton saja untuk dibagikan.

Hal tersebut disebabkan keterbatasan waktu dalam proses importasi, mulai dari proses penyiapan komoditas hingga kebutuhan kapal untuk angkutan dari negara pengirim.

“Kami hanya bisa realisasikan yang terkontrak tahun ini saja. Kami sudah berhasil kontrak sebanyak 1 juta ton. Sisanya yang 500.000 ton tidak bisa carry over karena hal ini hanya untuk yang terkontrak. Namun, tambahan kuota impor ini membuat stok cadangan beras pemerintah yang dikuasai Bulog jadi aman sampai dengan 2024,” kata Budi.

Sebelumnya, tambah Budi, stok beras yang dikuasai Bulog sebanyak 1,3 juta ton. Berkat tambahan penugasan impor baru dari pemerintah, jumlah stok beras saat ini lebih dari cukup.

“Jadi, (stok tersebut) bisa untuk melayani kebutuhan penyaluran sampai 2024 sehingga dapat menjaga stabilitas harga beras di masyarakat,” terang Budi.