DPRD DKI Dukung Program Prioritas APBD 2024, Terutama Penanganan Kemacetan

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 sebesar Rp 81,71 triliun dalam rapat paripurna, Selasa (14/11/2023).

Dari besaran total APBD 2024 tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta setidaknya mengusung enam program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Program itu adalah penanggulangan banjir, menangani kemacetan, akselerasi pertumbuhan ekonomi, percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan penguatan nilai demokrasi.

Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, pihaknya mendukung penuh enam program prioritas tersebut. Ia pun optimistis program prioritas tersebut dapat berjalan optimal tahun depan.

“Kami siap mendukung enam program prioritas dengan menyetujui anggaran yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta,” ujar Khoirudin dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (15/11/2023).

Khoirudin menambahkan, DPRD Provinsi DKI Jakarta juga siap melakukan pengawasan pada seluruh program prioritas yang telah dicanangkan. Utamanya, terkait penanganan kemacetan yang memiliki alokasi anggaran cukup besar, yakni sebesar Rp 6,9 triliun atau 10 persen dari total anggaran belanja daerah 2024 sebesar Rp 72,6 triliun.

“Kami akan memonitor penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang diajukan Pemprov (DKI) untuk penanganan kemacetan. Ini agar anggaran tersebut betul-betul tepat sasaran dan kemacetan dapat berkurang,” ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta lainnya, Rany Mauliani. Ia menyatakan siap untuk mengatasi kemacetan bersama Pemprov DKI Jakarta.

Sejumlah upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan kenyamanan dan memperluas jangkauan layanan untuk mempermudah masyarakat menikmati transportasi umum.

“Masyarakat masih banyak yang menggunakan mobil pribadi karena belum semua transportasi publik menjangkau (domisili) banyak orang yang bekerja di Jakarta,” kata Rany.***