Efektif Stabilkan Harga Pangan, Bantuan Beras Bulog Dilanjutkan hingga Maret 2024

KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meneruskan program bantuan pangan beras oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) hingga Maret 2024. Hal ini dilakukan karena program tersebut terbukti efektif meredam gejolak harga beras yang terjadi sebagai dampak bencana El Nino.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan langsung bantuan pangan beras tahap II kepada 1.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog Mandala, Biak Numfor, Papua, Rabu (22/11/2023). 

Jokowi mengatakan, bantuan pangan tahap I telah dibagikan pada Maret, April, dan Mei 2023. Sementara, bantuan pangan tahap II disalurkan pada September, Oktober, dan November 2023.

“Untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran, kami akan tambah bantuan pada Desember 2023 serta Januari, Februari, dan Maret 2024,” ujar Jokowi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu.

Penyaluran bantuan pangan, lanjut Jokowi, merupakan program prioritas pemerintah dalam dalam rangka menyikapi perkembangan harga beras sebagai dampak kekeringan yang terjadi seluruh dunia. Selain itu, ada pula program stabilisasi pasokan dan harga (SPHP) atau Operasi Pasar.

Pada kesempatan sama, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menuturkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan stok beras untuk bantuan pangan tahap II dan akan menambah alokasi sesuai arahan Presiden.

“Stok yang dimiliki Bulog saat ini mencapai 1,6 juta ton beras. Di samping itu, Bulog juga ditugaskan untuk menambah impor beras untuk cadangan beras pemerintah,” kata Budi.

Sebagai informasi, program bantuan pangan tak hanya bertujuan untuk meredam kenaikan harga, tetapi juga memberikan akses kepada keluarga penerima manfaat terhadap beras sehingga membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga.

Adapun jumlah penyaluran beras bantuan pangan per bulan di Kabupaten Biak Numfor adalah 242.130 kg. Beras ini disalurkan kepada 24.213 KPM.

Pada penyaluran beras bantuan pangan di Biak Numfor hadir pula Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karvanian, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta staf khusus presiden.