Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023, Sinergi untuk Perkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi

KOMPAS.com – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya rasa optimisme dalam menjaga ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.

Namun, presiden juga mengingatkan agar semua pihak bisa tetap waspada terhadap tantangan dari kondisi tersebut.

Hal tersebut, Jokowi sampaikan saat menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Graha Bhasvara Icchan di Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia (BI), Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Selain mengajak masyarakat untuk terus optimistis, Jokowi juga mengapresiasi sinergi yang telah terbangun sehingga proses pemulihan ekonomi berjalan baik dan perekonomian Indonesia kini berada dalam kondisi stabil.

“Dalam menopang momentum perekonomian yang berkelanjutan, strategi hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan ekonomi hijau juga menjadi penggerak perekonomian nasional,” ujar Jokowi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (1/12/2023).

Pada kesempatan tersebut, Jokowi pun meminta agar sektor perbankan di Indonesia tak hanya berhati-hati dan menjalankan bisnis secara bijaksana (prudent), tetapi juga tetap mendorong penyaluran kredit bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Menanggapi arahan Presiden Jokowi, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, BI selalu mendukung upaya perbankan dalam meningkatkan penyaluran kredit.

Adapun salah satu upaya yang telah dilakukan BI terkait hal itu adalah dengan memberikan dukungan likuiditas yang memadai kepada perbankan.

“Terkait tambahan likuiditas, kami berharap dapat digunakan juga untuk mendukung penyaluran kredit (terutama UMKM),” kata Perry.

Pada PTBI 2023 dengan tema “Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional” itu, Perry juga menyampaikan sejumlah laporan kinerja BI.

Ia menyebutkan bahwa di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dengan ketidakpastian yang tinggi, ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan dan terus menunjukkan prospek baik.

Oleh karena itu, BI pun memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai kisaran 4,7-5,5 persen pada 2024 dan akan meningkat 4,8-5,6 persen pada 2025.

Lebih lanjut Perry mengatakan bahwa inflasi Tanah Air akan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1 persen pada 2024 dan 2025.

Namun, pengendalian inflasi perlu didukung dengan konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

“Stabilitas eksternal dan sistem keuangan tetap terjaga. Digitalisasi juga berkembang pesat. Namun, kami tetap harus mencermati berbagai tantangan global di masa depan,” kata Perry.

Tantangan tersebut meliputi perlambatan dan divergensi pertumbuhan ekonomi global, penurunan inflasi yang lambat, suku bunga negara maju yang lebih tinggi dan lama, kuatnya dollar AS, serta pelarian modal dalam jumlah besar dari emerging markets ke negara maju.

Untuk dapat menghadapi tantangan itu, Perry menilai bahwa sinergi yang kuat dapat menjadi kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia dalam melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi.

Dengan sinergi yang kuat, prospek perekonomian domestik pada 2024-2025 pun bisa tetap terjaga meski di tengah tingginya ketidakpastian global.

Perry juga menjelaskan bahwa nilai tukar rupiah pada 2024 akan tetap stabil. Ini didasari oleh kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang mendukung terjaganya stabilitas eksternal.

Hal tersebut pun sejalan dengan prakiraan defisit transaksi berjalan yang terjaga rendah pada kisaran defisit 0,1 persen sampai 0,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2024 dan defisit 0,5 persen hingga 1,3 persen dari PDB pada 2025.

Terkait pembiayaan perbankan (kredit), Perry menerangkan bahwa sektor ini terus mengalami perbaikan dan diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi.

Adapun pertumbuhan kredit diprediksi akan berada pada kisaran 10-12 persen pada 2024 dan 11-13 persen pada 2025.

Sementara itu, kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital dinilai tetap kuat berkat dukungan sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

“Nilai transaksi perbankan digital akan tumbuh 23,2 persen pada 2024 hingga mencapai Rp 71.584 triliun dan tumbuh 18,8 persen pada 2025 menjadi Rp 85.044 triliun. Transaksi e-commerce juga akan tumbuh sekitar 2,8 persen menjadi Rp 487 triliun pada 2024 dan 3,3 persen menjadi Rp 503 triliun pada 2025,” papar Perry.

Perry menambahkan, untuk menghadapi ketidakpastian global yang terus meningkat di tengah siklus ekonomi dan keuangan nasional yang masih berada di bawah kapasitas perekonomian potensial, bauran kebijakan BI akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Bauran kebijakan tersebut akan disinergikan dengan kebijakan ekonomi nasional sekaligus sebagai pelaksanaan Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Arah bauran kebijakan BI

Arah bauran kebijakan BI pada 2024 mencakup kebijakan moneter yang difokuskan pada stabilitas (pro-stability), khususnya pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Adapun arah bauran itu terdiri dari empat kebijakan utama, yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas, serta kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau.

Dok. BI Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bersama Presiden Jokowi.

Keempat bauran kebijakan tersebut, kata perry, akan terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (pro-growth).

Untuk bidang kebijakan moneter, arah kebijakan BI pada 2024 tetap berfokus pada tercapainya sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Arah kebijakan ini tetap dipertahankan agar gejolak global tidak mengganggu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan moneter pro-stability pun akan ditempuh dengan kebijakan suku bunga secara forward looking dan pre-emptive demi mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah.

Sementara mengenai upaya stabilisasi nilai tukar rupiah agar tetap sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi dan mendukung stabilitas eksternal, upaya ini akan didukung dengan operasi moneter pro-market.

Operasi tersebut digunakan untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan BI ke pasar keuangan dan perekonomian.

Pada bidang kebijakan makroprudensial, BI akan melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar pada 2024.

Kebijakan itu dilakukan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan yang optimal, tapi tetap mampu menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK).

Pelonggaran kebijakan makroprudensial tersebut akan ditempuh dengan tiga instrumen pokok, yaitu peningkatan efektivitas kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dan pelonggaran seluruh instrumen kebijakan makroprudensial lain, pelonggaran likuiditas dengan penurunan rasio penyangga likuiditas makroprudensial (PLM), serta penguatan surveilans SSK.

Sementara di bidang kebijakan sistem pembayaran, BI akan terus mengarahkan akselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional sebagaimana yang ada dalam cetak-biru Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

Dalam cetak biru tersebut, BI telah membuat rancangan terkait keberadaan struktur industri yang sehat dan efisien serta infrastruktur yang aman dan andal.

BI sendiri akan berfokus pada lima program, yakni mengembangkan BI-Fast, mengembangkan BI-RTGS Generasi ke-3, serta mengembangkan pusat data transaksi pembayaran didukung inovasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).

Selanjutnya, mengembangkan rupiah digital sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia serta melakukan perluasan kerja sama sistem pembayaran ritel antarnegara melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan BI-Fast dengan negara Asia Tenggara dan sejumlah negara Asia lainnya.

Mengenai pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas) pada 2024, BI akan fokus menjalankan sektor ini melalui empat program utama, yakni pengembangan produk untuk peningkatan volume dan likuiditas pasar uang dan pasar valas serta penguatan mekanisme pasar yang efisien dalam pembentukan struktur suku bunga dan nilai tukar.

Kemudian, BI akan melakukan penguatan konsolidasi pelaku pasar melalui primary dealers dan Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (Apuvindo) serta melakukan pengembangan Central Counter Party Suku Bunga dan Nilai Tukar (CCP SBNT) dengan industri.

Adapun untuk kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau, BI terus memperkuat sinergi untuk mendorong akselerasi pengembangan pada sektor tersebut melalui pengembangan dan penguatan UMKM.

Pelaksanaan program itu telah dilakukan melalui sinergi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait dengan dukungan seluruh kantor perwakilan BI.

Sebagai informasi, pada PTBI 2023, BI juga memberikan Bank Indonesia Awards 2023 kepada 64 mitra strategis yang berasal dari berbagai sektor, seperti perbankan, korporasi, dan perorangan.

Penghargaan tersebut BI berikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus pengakuan nasional kepada para mitra kerja yang telah mendukung pelaksanaan tugas-tugas BI selama 2023. Penghargaan ini juga merefleksikan jalinan sinergi antara BI dan para mitra strategis.