KOMPAS.com — Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sulsel menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Anggota Organisasi Perempuan dalam Bidang Sosial di Hotel Four Points By Sheraton Makassar, Sulsel, Selasa (12/12/2023).
Pada kesempatan itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel Andi Muhammad Arsjad memberikan paparan bertema “Peran Perempuan dalam Politik”.
“Kegiatan ini merupakan forum untuk menyampaikan kepada kaum perempuan, khususnya anggota DWP, bahwa kaum perempuan itu memiliki potensi yang sangat besar (dalam dunia politik),” ujar Andi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (13/12/2023).
Secara kuantitatif, kata Andi, jumlah penduduk, termasuk jumlah pemilih, didominasi oleh kaum perempuan.
“Itu menunjukkan perempuan memiliki potensi lebih besar. Keterwakilan perempuan di dalam legislatif sudah cukup baik. Melihat dari tiga pemilu terakhir, perempuan dalam (dunia) politik terus meningkat. Ini menunjukkan ada kenaikan,” tuturnya.
Dia menuturkan bahwa keterwakilan perempuan juga terlihat dalam Anggota DPRD Provinsi Sulsel.
“Dari 85 anggota DPRD Provinsi (Sulsel), sebanyak 22 (anggota) itu adalah perempuan. Ketua DPRD-nya pun seorang perempuan, Ibu Andi Ina Kartika,” katanya.
Maka dari itu, sambungnya, memberikan pendidikan dan pengetahuan politik, termasuk kesadaran politik, menjadi hal yang penting.
“Adanya afirmasi action dengan sistem Zipper terkait 30 persen keterwakilan perempuan sudah membuka ruang besar kepada perempuan untuk bisa duduk pada jabatan politik. Terlebih, ada dua agenda politik penting yang akan kita hadapi. Pertama adalah Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada),” paparnya.
Pada lokakarya tersebut, disampaikan juga bagaimana pemahaman dan pengetahuan politik dalam proses demokrasi bahwa perempuan dan laki laki memiliki hak yang sama. Oleh karena itu, potensi besar ini perlu dimanfaatkan dengan baik untuk melahirkan keterwakilan perempuan dalam jabatan politik.