Inflasi Terkendali dan Kinerja Perbankan Membaik, BI: Ekonomi Lampung Berpeluang Tumbuh Lebih Besar pada 2024

KOMPAS.com – Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan III 2023 mencapai 4,27 persen secara kuartalan di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Berkaca dari capaian positif tersebut, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 4,50 persen pada kuartal akhir 2023.

“Level produk domestik regional bruto (PDRB) Lampung periode 2021 hingga 2023 terus meningkat menuju level prapandemi. Hal ini ditopang oleh pemulihan konsumsi dan pertumbuhan ekspor yang solid,” ujar Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung Budiyono pada kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2023 yang digelar di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Senin (18/12/2023).

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar, yakni 28,30 persen, terhadap PDRB Lampung. Laju pertumbuhan sektor ini mencapai 1,28 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).

Budiyono menambahkan, hingga November 2023, laju inflasi Lampung tercatat 4,1 persen secara yoy. Angka ini turun secara signifikan ketimbang inflasi periode sama pada 2022 yang tercatat mencapai 5,51 persen secara yoy.

Budiyono menjelaskan, komoditas bahan pangan strategis, seperti beras, cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras, menjadi komoditas penyumbang inflasi bulanan.

Budiyono juga tak memungkiri bahwa perubahan musim panen dan El Nino turut menyebabkan gejolak harga, terutama pada November 2023.

“Oleh sebab itu, BI terus bersinergi dengan sejumlah pihak, terutama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, untuk menekan laju inflasi, misalnya lewat operasi pasar,” ucap dia.

Peningkatan kinerja perbankan dan lapangan usaha

Pada kesempatan itu, Budiyono juga memaparkan bahwa kinerja perbankan di Lampung mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari penurunan biaya operasional perbankan (BOPO) dari 65,35 persen pada 2022 menjadi 50,21 persen pada 2023.

Kemudian, kenaikan profitabilitas atau return on asset (RoA) dari angka 2,97 persen pada 2022 menjadi 4,75 persen pada 2023.

Sementara itu, kualitas kredit juga semakin terjaga. Capaian ini terlihat dari penurunan angka kredit dengan kategori kurang lancar atau non-performing loan (NPL) dari 4,55 persen pada 2022 menjadi 2,78 persen pada 2023.

“Catatan kinerja perbankan yang positif itu berhasil menopang stabilitas sistem keuangan di Lampung,” tegas Budiyono.

Berkaca dari capaian itu, BI pun optimistis bahwa ekonomi Provinsi Lampung berpeluang tumbuh lebih besar pada 2024, terlebih konsumsi rumah tangga, pemerintah, dan lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) juga akan meningkat.

Budiyono menambahkan, perbaikan kinerja lapangan usaha (LU) terkait pangan dan pertambangan juga diperkirakan dapat menjadi penopang kinerja perekonomian Lampung 2024.

“Selepas El Nino, kondisi cuaca akan mendukung produksi padi saat panen raya dengan risiko banjir yang lebih kecil. Luas panen jagung juga diperkirakan meningkat pada 2024. Hal ini pun didukung harga (jual) tinggi,” jelas Budiyono.

Sementara, pada LU pertambangan, perbaikan kinerja ditopang oleh peningkatan produktivitas lifting minyak bumi akibat revitalisasi pipa bawah air sepanjang 30 km di perairan Lampung Timur pada 2023.

“Produksi minyak bumi akan meningkat dari angka 6.100 barrel of oil per day (BOPD) menjadi 20.500 BOPD,” kata dia.

Koordinasi kebijakan antar-pemangku kepentingan

Budiyono melanjutkan, penguatan ekonomi 2024 dapat dicapai jika seluruh pemangku kepentingan juga menguatkan koordinasi kebijakan.

“Secara umum, terdapat tiga hal yang perlu dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan,” kata dia.

Pertama, memperkuat produktivitas sektor primer dan tersier. Upaya ini dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas pertanian melalui perluasan implementasi digital farming, menguatkan koordinasi dan rantai pasok pupuk, serta memperluas cakupan petani yang tergabung dalam program Kartu Petani Berjaya (KPB)

Kemudian, memperluas kerja sama antardaerah, baik intraprovinsi maupun antarprovinsi, demi meningkatkan bahan baku industri serta menguatkan ekosistem produk halal melalui replikasi model bisnis integrated farming, akselerasi sertifikasi halal, penguatan kompetensi yang didukung oleh akses pembiayaan, dan sinergi program ekspor produk halal.

Kedua, menjaga permintaan domestik. Upaya ini dapat dilakukan dengan menguatkan sinergi antara tim pengendali inflasi pusat (TPIP) dan daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas inflasi serta mendorong permintaan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui promosi perdagangan nasional dan internasional pada program strategis.

“Pemerintah juga perlu mendorong permintaan untuk proyek-proyek investasi, terutama yang berbasis green sector,” kata Budiyono.

Tak hanya itu, seluruh pemangku kepentingan juga perlu memastikan stabilitas politik dan keberlanjutan program strategis pemerintah serta mendorong aktivitas belanja produktif pemerintah melalui penguatan pendapatan asli daerah (PAD), optimalisasi insentif kinerja, dan sosialisasi.

Ketiga, memperluas inklusivitas dan menurunkan kesenjangan. Upaya itu dapat dilakukan dengan mendorong efisiensi sistem pembayaran melalui digitalisasi transaksi dan pemenuhan kebutuhan uang layak edar (ULE), mendorong potensi pariwisata di berbagai wilayah Provinsi Lampung, serta pemanfaatan sekolah vokasi untuk memperkuat kinerja sumber daya manusia (SDM) di sektor jasa.

Kemudian, melakukan sosialisasi model bisnis pembiayaan kepada UMKM sektor hilirisasi serta mendorong akses pembiayaan kepada UMKM hilirisasi sektor pangan, makanan dan minuman olahan, serta perikanan.

Sebagai penutup, Budiyono menegaskan bahwa sektor perbankan serta keuangan, termasuk BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jajaran perbankan, dan instansi vertikal lain, mendukung penuh pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Provinsi Lampung.

“Kolaborasi yang sudah apik kita laksanakan selama ini akan terus dilakukan demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum, khususnya di Provinsi Lampung,” imbuh Budiyono.