Refleksi Akhir Tahun, Perekonomian Provinsi Lampung Tumbuh Positif

KOMPAS.com – Kinerja perekonomian Provinsi Lampung mencatatkan capaian positif sepanjang 2023, meski sempat terkontraksi akibat pandemi pada 2020.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2023 berhasil pulih dengan baik. Secara kuartalan, ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan III 2023 tumbuh 4,27 persen dan diperkirakan akan menyentuh 4,50 persen pada akhir 2023.

Kinerja itu didorong oleh pertumbuhan baik dari sisi produksi maupun pengeluaran. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada sisi produksi, yakni 19,19 persen.

Sementara, Komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) menjadi sisi pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi, yakni 8,26 persen.

Capaian ekspor Provinsi Lampung juga baik. Bahkan, sempat menyentuh 5.603 juta dollar AS pada 2022 yang menjadi nilai tertinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Meski 2023 kinerja ekspor Lampung menurun, yakni hanya 3.845 juta dollar AS, neraca perdagangan provinsi tersebut secara akumulatif mengalami surplus 2.097 juta dollar AS.

Kinerja apik juga terlihat dari pengendalian inflasi di tengah dihadapkan pada tantangan iklim. Arinal menyebutkan, hingga November 2023, inflasi Lampung tercatat 3,45 persen. Menurutnya, angka ini masih memenuhi target inflasi di antara 2 persen hingga 4 persen atau 3±1 persen.

Ia mengurai, inflasi yang terjadi di daerahnya dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dan kekurangan pasokan karena gagal panen akibat perubahan iklim El Nino.

“Beras, cabai merah, rokok kretek filter, cabai rawit, dan daging ayam ras menjadi kontributor utama inflasi,” sebutnya pada acara Refleksi Akhir Tahun 2023 Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Senin (18/12/2023).

Guna mengendalikan inflasi, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan peningkatan ketersediaan dan pemberian subsidi harga kebutuhan bahan pokok.

Didukung sektor pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor utama yang menopang perekonomian Provinsi Lampung. Pada kuartal III 2023, sebanyak 28,3 persen produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Lampung disokong oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Secara tahunan, sektor tersebut tumbuh 1,28 persen.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sektor pertanian.

Pertama, program Kartu Petani Berjaya (KPB) yang memberikan bantuan modal usaha, sarana produksi, dan asuransi pertanian kepada petani. Kedua, pengembangan kawasan pertanian terpadu, yang meliputi pengembangan komoditas unggulan, peningkatan produktivitas, dan akses pasar.

Ketiga, kerja sama dengan pemerintah pusat dan swasta untuk mendukung pengembangan sektor pertanian.

Upaya-upaya tersebut telah membuahkan hasil. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan nilai tukar petani (NTP) pada November 2023 sebesar 11,1 poin menjadi 115,4 dari 2022. NTP yang tinggi menunjukkan bahwa pendapatan petani mengalami perbaikan.

Arinal menyampaikan bahwa pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung akan terus ditingkatkan. Pemprov Lampung akan menggenjot program Kartu Petani Berjaya (KPB) yang bertujuan untuk meningkatkan akses pasar dan hilirisasi produk pertanian.

Sejumlah indikator alami perbaikan

Pertumbuhan perekonomian Provinsi Lampung turut mendorong perbaikan sejumlah indikator. Tingkat angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 11,11 persen pada 2023.

Meski sempat naik pada masa pandemi, Arinal menyebut, tren angka kemiskinan mengalami penurunan secara konsisten. Bahkan, angkanya sudah berada di bawah sebelum masa pandemi.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pun demikian. Indikator ini konsisten mengalami perbaikan, dari 4,67 persen pada 2020, 46,9 persen pada 2021, 4,52 persen pada 2022, menjadi 4,23 persen pada 2023. Bahkan, TPT Lampung pada 2023 lebih rendah ketimbang nasional yang mencapai 5,32 persen.

Per Maret 2023, rasio GINI yang mengukur ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung juga membaik jika dibandingkan periode sama pada 2019, yakni 0,324 dari 0,330. Bahkan, rasio GINI Lampung pada 2023 lebih baik dari level nasional yang mencapai 0,388.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung bersifat inklusif karena mampu menciptakan pemerataan bagi sebagian besar masyarakat.

Pembangunan manusia di Lampung juga mengalami kemajuan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung meningkat 0,69 poin atau dari 71,79 pada 2022 menjadi 72,48 pada 2023. Kategori IPM Lampung saat ini adalah "tinggi".

Pendapatan per kapita Provinsi Lampung ikut menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, kecuali pada 2020 yang sempat menurun akibat pandemi Covid-19. Pada 2022, pendapatan per kapita Provinsi Lampung mencapai Rp 45,10 juta. Angka ini meningkat dari Rp 39,72 juta pada 2018.

Kinerja tata kelola pemerintahan

Tata kelola pemerintahan Pemprov Lampung juga menunjukkan perbaikan. Dari segi pengelolaan laporan keuangan, Pemprov Lampung mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Skor Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) juga membaik, dari 3,02 pada 2018 menjadi 3,199 pada 2023 serta capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) yang berada pada level 93,53 persen.

Kemudian, skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemprov Lampung juga mengalami perbaikan dari 62,31 pada 2018 menjadi 68,10 pada 2023.

Keberhasilan tata kelola pemerintahan juga dibuktikan dengan perolehan 140 penghargaan, baik dari pemerintah pusat maupun non-pemerintah.

Pada 2023, Pemprov Lampung meraih 33 penghargaan, di antaranya Adhikarya Naraya Pembangunan Pertanian dari Kementerian Pertanian, Kategori Strategi Terbaik Peringkat Ke-3 dalam Peningkatan Penyaluran KUR dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Abdi Ekonomi Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai Peringkat I di Sumatera dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB).

Selanjutnya, penghargaan Pengembangan UMKM dan Potensi Sumber Daya Lokal dari Kompas TV, Anugerah Pengadaan 2023 Kategori Pemerintah Provinsi dengan Persentase Nilai Transaksi Produk Dalam Negeri Terbesar dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah (LKPP) RI, dan Penganugerahan Penghargaan Doktor Honoris Causa Bidang Ilmu Ekonomi oleh Universitas Lampung.