Pos Indonesia Pastikan Penyaluran Bantuan Cadangan Beras Pemerintah Tepat Waktu

KOMPAS.com - PT Pos Indonesia (Persero) ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) kepada penerima bantuan pangan (PBP). Setiap PBP berhak menerima beras sebanyak 10 kg.

Pada penyaluran CBP tahap pertama, Pos Indonesia memberikan alokasi bantuan kepada 13.288.607 penerima dan saat ini sudah tersalurkan 100 persen.

Sementara pada penyaluran CBP tahap kedua, Pos Indonesia memberikan alokasi kepada 8.556.991 penerima. Hingga saat ini, distribusi CBP tahap dua telah mencapai 99 persen. Pos Indonesia memastikan akan menyelesaikan penyaluran pada akhir Desember 2023.

Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Tonggo Marbun mengatakan bahwa dalam penyaluran bantuan CBP, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (BPN) dan Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) memilih pihaknya sebagai mitra karena dinilai mampu menyalurkan bantuan dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan akuntabel.

Dok. Pos Indonesia Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Tonggo Marbun.

“Dengan ketersediaan cabang Kantor Pos di lebih dari 4.800 lokasi se-Indonesia, Pos Indonesia mampu menyalurkan bantuan hingga ke wilayah terluar, terdepan, tertinggal (3T),” katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (30/12/2023).

Selain memiliki dukungan jaringan Kantor Pos yang luas, Pos Indonesia menerapkan strategi penyaluran dengan tiga metode.

Tiga metode tersebut meliputi penyaluran di Kantor Pos, pembagian di komunitas, dan pengantaran langsung ke rumah penerima (door-to-door), khususnya untuk warga yang sedang sakit, lansia, atau memiliki disabilitas.

“Ketiga metode tersebut terbukti efektif karena mampu menjangkau semua penerima dan penyaluran dapat diselesaikan tepat waktu,” ucap Tonggo Marbun.

Pos Indonesia mengambil langkah-langkah maksimal dalam menyalurkan bantuan dengan memanfaatkan berbagai moda transportasi, termasuk darat, laut, dan udara. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini juga melibatkan tenaga kerja lokal untuk mempercepat penyaluran.

Petugas Pos secara aktif mengoptimalkan jejaring pemerintahan daerah, berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah (pemda) serta pihak keamanan, mulai dari level provinsi hingga tingkat rukun tetangga (RT).

Tujuannya adalah untuk menjamin kelancaran dan keamanan selama seluruh proses penyaluran bantuan.

Akuntabel dan real-time

Selain strategi penyaluran tersebut, Pos Indonesia memiliki keunggulan penyaluran cepat dan akuntabel dengan menggunakan aplikasi Pos Giro Cash (PGC) dan pemantauan penyaluran secara real-time melalui dashboard.

Aplikasi PGC dirancang untuk memperlancar penyaluran bantuan, terutama pada tahap terakhir (last mile). Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur-fitur, seperti scan quick response (QR), face recognition, dan geotagging. PGC juga diintegrasikan dalam dashboard yang memberikan laporan progress pekerjaan secara real-time.

Penggunaan PGC dibatasi dan hanya dapat diakses oleh petugas yang ditunjuk secara khusus oleh Pos Indonesia sebagai juru bayar dalam tugas distribusi pembayaran.

PGC merupakan aplikasi berbasis Android yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang dapat langsung mengirimkan konfirmasi ke basis data.

Saat ini, PGC digunakan untuk mendistribusikan bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat kurang mampu, termasuk dalam kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Aplikasi tersebut juga berfungsi secara cepat dan tepat dalam menyalurkan pembayaran dari satu pihak ke pihak lain, termasuk di wilayah-daerah 3T.

Mengenai keandalan PGC, Direktur Utama (Dirut) Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menjelaskan bahwa aplikasi tersebut sangat berperan dalam meningkatkan akurasi perekaman data penerima bantuan.

"Teknologi PGC adalah aplikasi seluler yang membantu petugas merekam data para penerima bantuan. Jadi, setiap orang yang menerima bantuan akan difoto bersama uang dan kartu tanda penduduk (KTP). Misalkan penerima diwakilkan, haruslah anggota keluarga yang terdaftar dalam satu kartu keluarga (KK). Dengan cara ini, laporan data menjadi sangat akurat dan detail, termasuk geotagging lokasi penyaluran bantuan. Ini berkaitan dengan akuntabilitas," jelasnya.

Dengan pemanfaatan teknologi digital melalui PGC, Pos Indonesia dapat menjamin bahwa semua data yang dikumpulkan akan tepat dan akurat.

“Jadi, nanti saat bantuan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), semua data dapat kami sajikan secara akurat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itulah manfaat utama dari teknologi digital dalam penyaluran bantuan,” ucap Faizal.