Menkominfo: Hoaks Pemilu Bisa Menyulut Konflik Horizontal

KOMPAS.com – Kementerian Komunikasi dan Informati (Kemenkominfo) menemukan 160 isu hoaks pemilihan umum (pemilu) sepanjang 17 Juli 2023 hingga 6 Januari 2024. Isu hoaks ini tersebar ke dalam 2.623 konten media sosial.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa konten hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian memiliki dampak serius terhadap masyarakat.

“Hoaks tidak hanya mengganggu proses pemilu, tetapi juga dapat menyulut konflik horizontal di masyarakat,” ucap Budi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (14/1/2024).

Beberapa hoaks itu terkait pengubahan format debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), tiga Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diduga milik warga negara China yang digunakan untuk ikut pemilu, serta video tentang uang suap dari kelompok komunis untuk kecurangan pemilu.

Saat ini, Kemenkominfo telah menurunkan (take down) 1.236 konten hoaks tersebut, sedangkan sisanya masih diproses.

Budi menilai, pemilu merupakan merupakan momen krusial dalam kehidupan demokrasi sebuah negara.

Pada momen tersebut, masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Oleh sebab itu, integritas dan kualitas pemilu harus dijaga dengan baik.

Namun, kemunculan hoaks menjadi salah satu ancaman utama yang dapat memecah belah bangsa, memperuncing politik identitas, dan menurunkan kualitas demokrasi itu sendiri.

Hal tersebut juga terjadi di luar negeri. Di Amerika Serikat (AS), misalnya, informasi palsu tentang kecurangan pemilu melahirkan pesimisme terhadap demokrasi pada pemilu 2022.

Sementara, di Malaysia, kehadiran laskar siber berbasis politik identitas mempertajam polarisasi berbasis agama dan etnis pada pemilu. Kemudian, India juga mengalami penurunan kepercayaan antara kelompok agama akibat masifnya narasi politik identitas.

Buku elektronik Pemiludamaipedia

Untuk menghindari penyebaran berita hoaks, Kemenkominfo juga meluncurkan buku elektronik Pemiludamaipedia. Buku ini memuat segala informasi terkait pemilu presiden, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2024.

Buku yang juga menampilkan infografis dan video itu menjadi “dokumen hidup” yang diperbarui sesuai perkembangan pelaksanaan pemilu. Buku elektronik ini bisa diakses di http://s.id/pemiludamaipedia.

Kemenkominfo juga mengajak seluruh pihak, mulai dari tingkat hulu hingga hilir, untuk berkolaborasi melawan hoaks

“Pada tingkat hulu, kami akan meningkatkan literasi digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD),” kata Budi.

Sementara, upaya pada tingkat menengah meliputi proses validasi fakta dan informasi serta pemutusan akses konten hoaks. Adapun pada tingkat hilir, yakni dukungan terhadap penegakan hukum.

Budi menambahkan, keamanan siber selama masa pemilu merupakan ancaman utama, baik sebelum, saat, maupun sesudah pemilu.

“Era digital merupakan era transformasi. Banyak peluang menuju kemajuan. Ayo lawan hoaks dengan berkolaborasi demi perdamaian dan persatuan," ujar dia.

Diseminasi informasi Pemilu 2024

Untuk menangkal hoaks, Kemenkominfo juga melaksanakan diseminasi informasi mengenai Pemilu 2024 yang digelar secara serentak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan edukasi intensif kepada para Penyuluh Informasi Publik (PIP).

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong menjelaskan, edukasi yang diberikan menjadi bekal bagi PIP untuk menyebarkan informasi dan mengajak masyarakat berperan aktif dalam Pemilu 2024 dengan meninggalkan politik suku agama ras dan antargolongan (SARA), mengampanyekan antihoaks, antisipasi SARA, serta memeriksa calon yang akan dipilh dengan saksama.

“Intinya adalah pemilu damai. Kami mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024. Edukasi ini juga terkait memberi informasi pada masyarakat agar tidak terjebak hoaks politik,” papar Usman.

Program PIP, lanjut dia, merupakan juga menjadi upaya Kemenkominfo dalam memberikan informasi kepada masyarakat di daerah terpencil, terdepan, dan terluar (3T) yang tidak terjangkau infrastruktur telekomunikasi.

Program yang telah berjalan sejak 2017 itu juga melibatkan Kementerian Agama (Kemenag) dengan pemberdayaan penyuluh agama.

Hingga 2023, Kemenkominfo telah melibatkan 517 orang PIP yang aktif bertugas lewat berbagai program dan kebijakan strategis pemerintah dari Sabang hingga Merauke.

Terobosan lain yang dilakukan Kemenkominfo adalah meningkatkan literasi digital masyarakat.

Sejak Oktober hingga November 2023, Kemenkominfo dan GNLD telah mengumpulkan lebih dari 14.000 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.

Usman mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian strategi komunikasi yang meliputi pemetaan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kemenkominfo, komunitas lokal, serta pembuatan konten “Pemilu Damai” secara kolaboratif.

Pada 2024, Kemenkominfo terus melanjutkan literasi digital bagi masyarakat di 26 provinsi. Program ini berupa produksi 100 konten literasi digital dalam bentuk video, iklan layanan masyarakat, konten media sosial, serta siaran pers untuk memitigasi penyebaran hoaks dan menjaga kondusivitas ruang digital.

Adapun program itu menyasar daerah yang dinilai rawan dan memiliki jumlah pemilih pemula signifikan sesuai rekomendasi Bawaslu.