DPRD Surabaya Minta Pemkot Lebih Responsif Perbarui Data Gakin Tiap Bulan

KOMPAS.com – Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada warga miskin (gakin) tanpa harus diminta oleh masyarakat atau menunggu momen politik. Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Reni Astuti.

Reni mengatakan, masih ada laporan yang menyatakan bahwa bantuan sosial dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, kurang tepat sasaran. Masih ada gakin yang belum mendapatkan bantuan sama sekali. Di sisi lain, ada warga yang sudah mampu, tetapi masih menerima bantuan.

“Bantuan harus merata. Warga yang tidak mampu jangan sampai tidak tersentuh bantuan dari pusat ataupun pemerintah kota (pemkot). Mereka yang benar-benar membutuhkan harus mendapatkan bantuan,” kata Reni dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (18/1/2024).

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengungkapkan, salah satu faktor penyebab ketimpangan bantuan adalah data gakin yang tidak akurat. Data yang menjadi acuan pemerintah adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Reni, data tersebut seharusnya bisa diperbarui setiap bulan, mengingat angka kemiskinan bisa berubah-ubah. Namun, kenyataannya, data tersebut sering kali diperbarui setiap enam bulan sekali.

Karena itu, Reni mendorong Pemkot Surabaya untuk lebih responsif dalam melakukan pembaharuan data gakin. Pemkot harus melakukan akurasi data kemiskinan yang bersumber dari RT atau RW. Sebab, mereka yang paling tahu kondisi warganya.

Reni juga meminta kelurahan untuk tidak membatasi usulan RT/RW tentang warga yang belum masuk data DTKS, tapi membutuhkan bantuan. Ia mengingatkan lurah untuk tidak takut melaporkan fakta kemiskinan, meskipun memengaruhi pada penilaian kinerja mereka.

“Pemkot harus lebih bijak dalam menilai kinerja lurah, tidak hanya dari segi kuantitatif, tapi juga kualitatif. Jangan sampai lurah menutup-nutupi kemiskinan di wilayahnya demi mendapatkan nilai bagus,” ucapnya.

Selain itu, Reni juga menekankan pentingnya sosialisasi tentang target bantuan kepada masyarakat. Ia berharap, masyarakat bisa memahami bahwa bantuan adalah kewajiban pemerintah kepada gakin yang harus dipenuhi tanpa harus diminta atau menunggu momen politik.

“Saya berkomitmen, kapan pun itu, laporan dari masyarakat harus ditampung. Semua harus dibantu agar tercapai kesejahteraan sosial,” ucapnya.

Reni juga mengingatkan, bantuan sosial tidak hanya berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau permakanan. Kebutuhan dasar lain, seperti pendidikan dan kesehatan, juga harus diperhatikan. Untuk itu, ada beasiswa SMA/SMK dan kuliah dari pemerintah, serta beasiswa SMP dari CSR.