Rajut Persatuan Pasca-Pemilu, Sekjen Kemendagri Dorong ASN Kawal Demokrasi

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk bersama-sama mengawal demokrasi usai penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal itu dilakukan demi merajut persatuan.

Sekjen Kemendagri juga menekankan kembali soal netralitas dan imparsialitas ASN dalam politik praktis sesuai Undang-Undang (UU) ASN.

Hal tersebut disampaikan Suhajar saat menjadi keynote speaker pada Webinar Series 9 KORPRI Menyapa (KOMEN) dengan tema “ASN Dewasa Berdemokrasi, Merajut Persatuan Pasca-Pemilu” secara hibrida dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

“Tema kita hari ini bicara tentang demokrasi dan pemilu. Kalau melihat dari awal, saat Indonesia didirikan, pendiri negara itu bersidang selama berhari-hari hingga berbulan-bulan. Waktu yang panjang itu mereka gunakan untuk membahas banyak hal. Ada dua hal (pembahasan) yang (butuh waktu) sangat panjang, yaitu bentuk negara dan dasar negara,” ujar Suhajar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, kamis (7/3/2024).

Suhajar menambahkan, tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di antaranya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mencapai tujuan itu, harus ada pemerintahan atau organisasi yang menjalankan, termasuk memilih pemimpin-pemimpin secara demokratis melalui pemilu.

Agar bisa masuk ke dalam politik, individu harus mengorganisasikan diri dengan cara membentuk partai politik (parpol).

Fungsi parpol sendiri adalah menjadi jembatan penghubung antara rakyat yang berdaulat dan pemerintah yang mengemban amanah kekuasaan.

Kemudian, partai diwajibkan menyiapkan orang untuk dicalonkan sebagai pemimpin. Parpol juga harus menjalankan tugas utama untuk mendidik rakyat agar cerdas dalam berpolitik.

“Hal ini harus semakin diperkuat. Dalam arti kata melahirkan parpol yang kuat dan benar. Sebab, tugas parpol itu paling tidak ada dua kalau menurut saya. Salah satunya adalah mendidik rakyat agar cerdas. Maka itu, kami berusaha mengatakan bahwa parpol ini harus ditambah anggarannya untuk pendidikan politik rakyat,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Suhajar juga menyinggung masalah terkait kepemimpinan generasi milenial di kalangan ASN hari ini.

Dok. Kemendagri -

Ia pun mendorong generasi milenial untuk bisa memimpin dengan cara-cara yang baru. Sebab, saat ini, rakyat menginginkan cara-cara pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai semangat zaman.

Ia pun mewanti-wanti agar pemerintahan milenial di masa depan jangan sampai terjebak pada kenyamanan generasi baby boomers atau generasi X yang sedang memimpin hari ini.

“Saya selalu berpesan kepada generasi saya, yakni baby boomers atau generasi X untuk memberi ruang yang luas kepada generasi milenial serta generasi Z memainkan peran dalam penciptaan upaya-upaya inovasi pelayanan dan sebagainya dalam pemerintahan,” ucap Suhajar.

Selain itu, terkait reformasi birokrasi, Suhajar mengingatkan pada generasi hari ini untuk menghadapi perubahan jabatan-jabatan struktural yang perlahan beralih menjadi fungsional.

Oleh karena itu, adaptasi dengan cara meningkatkan keterampilan sangat dibutuhkan guna menghadapi masalah tersebut.

“Bahkan, di negara-negara maju sekarang, kalau Anda pergi ke New York, Amerika Serikat, sudah tidak ada lagi jabatan-jabatan (struktural) itu. Semua sudah sangat fungsional,” tuturnya.

Sebagai informasi, webinar kali ini menghadirkan dua narasumber. Salah satunya adalah Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Muhammad Asrorun Ni'am Sholeh yang hadir secara online.

Selain itu, ada pula Guru Besar Bidang Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Muhadam Labolo yang hadir secara offline.