DPRD Surabaya Bakal Kawal Program "Satu Gamis Satu Sarjana" agar Tepat Sasaran

KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya bakal mengawal program bantuan pendidikan "Satu Keluarga Miskin (Gamis) Satu Sarjana" yang tengah disiapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan bahwa “Satu Gamis Satu Sarjana” merupakan program yang tepat untuk memutus mata rantai kemiskinan keluarga miskin. Oleh karena itu, DPRD Kota Surabaya akan memberikan dukungan penuh agar program ini bisa terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

"Saya mengapresiasi upaya Pemkot Surabaya yang telah memperhatikan pendidikan anak-anak muda, terutama dari kalangan tidak mampu. (Program) ini adalah terobosan kebijakan yang sangat baik,” ujar pria yang akrab disapa Cak Awi itu dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (25/3/2024).

Ia menyebut, kebijakan mencetak satu sarjana di keluarga miskin merupakan bukti bahwa pemerintah hadir untuk memastikan hak masyarakat luas dalam mendapatkan akses pendidikan terpenuhi. Melalui langkah ini, masyarakat diharapkan mampu memperbaiki kesejahteraan keluarga.

"Anak-anak muda generasi penerus diharapkan dapat mengubah nasib keluarganya di masa depan," ucap Cak Awi.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu juga optimistis bahwa program itu dapat menjadi solusi dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Untuk diketahui, program Satu Gamis Satu Sarjana akan dibuka pada Mei 2024 atau bertepatan dengan Hari Jadi Ke-731 Kota Surabaya.

Cak Awi menegaskan, pendidikan adalah langkah untuk membuka cakrawala pengetahuan dan modernisasi. Pendidikan juga membuka berbagai kesempatan-kesempatan yang lebih baik di masa depan.

Terlebih, di program Satu Gamis Satu Sarjana, Pemkot Surabaya memprioritaskan perguruan tinggi ataupun lembaga vokasi yang telah memiliki jaringan dengan perusahaan.

“Saya yakin, (program) itu akan menjadi solusi cerdas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kota Surabaya,” tegas Cak Awi.

Pada tahap awal, Pemkot Surabaya membuka kuota bagi 200 orang calon penerima bantuan. Setelah lolos tahap verifikasi, penerima bantuan akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan hingga bangku perguruan tinggi.

"DPRD Kota Surabaya terus menjalankan tugas pokok serta fungsi, yakni kewenangan di bidang penganggaran, legislasi, dan pengawasan. Kami bahas di ruang-ruang rapat DPRD serta melakukan pengawasan di lapangan," kata Cak Awi.