Pemkab Blitar Raih Piagam Terbaik III PPD 2024 dan Percepatan Penurunan Stunting

KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar meraih dua penghargaan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025 Provinsi Jawa Timur (Jatim) di Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (3/4/2024).

Piagam Terbaik III Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 Kategori Kabupaten serta Penghargaan Peringkat III Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam rangka Percepatan Stunting Terintegrasi Provinsi Jatim 2023 diserahkan langsung Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono kepada Bupati Blitar Hj Rini Syarifah.

Raihan Peringkat III PPD 2024 merupakan kali pertama bagi Kabupaten Blitar sejak anugerah PPD digelar. Bupati Blitar menyampaikan bahwa penghargaan tersebut digelar sebagai salah satu bentuk evaluasi pembangunan daerah yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

Tujuannya penyelenggaraan PPD adalah untuk memberi apresiasi kepada pemerintah daerah (pemda) yang menunjukkan prestasi terbaik dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pencapaian, dan inovasi pembangunan di daerah.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersinergi serta berkolaborasi dalam mendukung inovasi daerah di Kabupaten Blitar,” Rini dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (4/4/2024).

Perempuan pertama yang menjabat bupati di Kabupaten Blitar itu melanjutkan, raihan penghargaan ini menjadi motivasi Pemkab untuk lebih berinovasi dalam percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur demi mewujudkan pembangunan daerah yang selaras, efektif, serta efisien melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Terkait stunting, Bupati Blitar optimistis, angka prevalensinya di Kabupaten Blitar akan terus mengalami penurunan. Dengan demikian, target prevalensi stunting sebesar 8,6 persen pada 2024 bisa tercapai atau bahkan bisa terlampaui. Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk bekerja sama dan bekerja keras lagi.

Pada kesempatan sama, Pj Gubernur Jatim menjelaskan bahwa fokus RPJPD dan RKPD Jatim masih berorientasi pada peningkatan kualitas SDM serta percepatan penurunan angka kemiskinan dengan target pada 2025 sudah berada di bawah 10 persen.

Selain itu, musrenbang RPJPD dan RKPD juga membahas terkait peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi publik modern yang memadai.

Ia menegaskan bahwa kunci untuk mencapai semua target tersebut adalah data yang terintegrasi, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah kabupaten/kota. Untuk itu, musrenbang ini digelar sebagai sarana menyinergikan kebijakan-kebijakan tersebut.

“Penyusunan RPJPD telah disesuaikan dengan RPJPN dengan memfokuskan pada arah pembangunan yang berdampak bagi masyarakat serta digitalisasi pelayanan,” ujarnya.

Sesuai jadwal, RKPD 2025 akan ditetapkan pada akhir Juni 2024, sedangkan RPJPD 2025-2045 akan ditetapkan pada awal Agustus 2024.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya menyampaikan, sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, pembangunan harus mengarah pada birokrasi berdampak, digitalisasi, serta birokrasi yang cepat dan lincah dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu, saat ini, tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah berdasarkan dampaknya di masyarakat, yakni mulai dari penurunan angka kemiskinan, hingga peningkatan kualitas SDM.

“Saya mendorong pemda untuk terus melakukan transformasi digital serta adaptif dengan dinamika yang ada,” tegasnya.

Ia melanjutkan, transformasi digital bukan diartikan dengan berlomba-lomba membuat banyak aplikasi. Sebaliknya, pemda diharapkan hanya membuat satu aplikasi, tapi bisa memuat beragam layanan publik sehingga bisa lebih efektif, efisien, dan cepat.