KPU Maluku Utara Sosialisasikan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pilkada 2024
KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara mengumumkan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara yang akan dilaksanakan tahun ini.
Ketua KPU Maluku Utara beserta jajarannya hadir dalam acara yang diselenggarakan di Lapangan Salero, Kecamatan Kota Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, Sabtu (25/5/2024). Acara dibuka dengan pemukulan tifa.
Ketua KPU Maluku Utara Mohtar Alting pun mengajak masyarakat untuk menyukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
Menurut keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (26/5/2024), Mohtar mengatakan bahwa Maluku Utara pernah memiliki catatan kelam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Pada saat itu, pilkada di Maluku Utara menjadi yang terpanjang dalam hal proses.
Ia berharap dengan diumumkannya tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pilkada yang akan datang.
“Motivasi pelucuran ini untuk menyosialisasikan kepada seluruh masyarakat bahwa pada malam ini kita telah mulai pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara. Selain itu, dijelaskan juga pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota se-Maluku Utara terlaksana dengan baik, aman dan lancar," ujarnya.
Sebagai informasi, ratusan warga memadati acara yang diselenggarakan KPU Provinsi Maluku Utara tersebut, meski hujan deras sempat mengguyur. Hal ini, ungkap Mohtar, menunjukkan antusiasme masyarakat menyambut pilkada.
Pada kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Utara Samsudin A Kadir dalam sambutannya berpesan pada penyelenggara pilkada agar tata kelolanya terlaksana secara baik.
Tata kelola, menurut Samsudin, meliputi kesiapan petugas, kesediaan logistik, dan aspek-aspek lain yang mendukung kesuksesan pilkada.
"Saya mengajak kepada masyarakat pada tanggal 27 November 2024, berbondong-bondong datang ke TPS, untuk memberikan gak suara dengan pilihan masing-masing. Pastikan sudah terdaftar dalam DPT dan waspada terhadap informasi hoaks, black campaign, dan isu SARA, yang berimplikasi pada ketegangan sosial," imbau Samsudin.
Komisioner KPU RI Idham Kholid mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia mengatakan sosialisasi berjalan dengan sangat baik serta berhasil diikuti ratusan warga meskipun sempat hujan.
"KPU RI mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan pada malam hari ini. Sosialisasi tahapan pemilihan tidak hanya menjadi sarana pemenuhan informasi publik, tetapi juga bentuk kebersamaan antara penyelenggara dan masyarakat," katanya.
Menurutnya, pilkada merupakan hak dari masyarakat yang penting untuk dijaga. Pilkada merupakan bentuk dari pesta demokrasi dan pemilihan pemimpin menjadi tanggungjawab kita bersama.
"Oleh karena itu, mari menyambut pilkada dengan kegembiraan dan antusiasme,” katanya.
Masyarakat menyambut antusias sosialisasi Pilkada di Maluku Utara. Buri menjadi maskot Pilkada Provinsi Maluku Utara
Tidak hanya sosialisasi, pada kesempatan tersebut diperkenalkan juga maskot dan jingle pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara.
Buri atau burung bidadari dipilih sebagai maskot Pilkada Provinsi Maluku Utara. Burung tersebut merupakan satwa endemik yang tersebar di Halmahera Timur, Selatan, Barat dan Tengah.
Penyebaran spesies langka ini mempresentasikan karakteristik dan kekayaan alam serta kebudayaan Maluku Utara yang terkenal hingga ke mancanegara. Selain itu, buri juga menjadi simbol keberagaman latar belakang agama, etnis, dan orientasi kepentingan politik masyarakat.
Keberagaman tersebut disatukan dalam satu tujuan, yaitu reinventing atau membangun kembali Maluku Utara.
Sebagai informasi, turut hadir dalam acara tersebut, Koordinator Divisi (Kordiv) Teknis Penyelenggaraan Reni S A Banjar, Kordiv Sosdikli Parmas dan SDM Iwan Hi Kader, Kordiv Perencanaan Data dan Informasi Iwan S Seber, Kordiv Hukum dan Pengawasan Muhtar Yusuf, Sekretaris KPU Provinsi Maluku Utara Efendi Latuconsina, Forkopimda Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate, mantan ketua dan anggota KPU, perwakilan Bawaslu Maluku Utara, serta sejumlah pimpinan ormas.
