KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan pesan penting kepada kepala daerah pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XVII 2024 di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC), Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (4/6/2024).
Mendagri mengatakan bahwa saat ini, Indonesia tengah menghadapi sejumlah tantangan besar, yakni memaksimalkan bonus demografi. Ia menjelaskan, bonus demografi harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Sebab jika tidak, kondisi ini akan menjadi bencana di kemudian hari.
"Kita menghadapi usia kerja yang potensial dalam jumlah yang besar, tetapi angkatan kerja ini akan menjadi bencana demografi kalau tidak bekerja," kata Mendagri dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (4/6/2024).
Guna memberdayakan bonus demografi, lanjut Mendagri, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sebut saja, memberikan pendidikan, memperhatikan kesehatan, dan membuka lapangan kerja untuk mereka.
Jika kebijakan tersebut berhasil dilakukan, bonus demografi dapat menjadi mesin produksi yang hebat. Ini sesuai visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia kekuatan ekonomi nomor 4 terbesar di dunia.
Mendagri melanjutkan, angkatan kerja produktif merupakan salah satu syarat negara tersebut memiliki mesin ekonomi yang kuat. Adapun syarat berikutnya adalah sumber daya alam (SDA). SDA yang melimpah untuk mendukung produksi dan wilayah luas untuk menampung mesin produksi secara masif. Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki syarat tersebut.
“Kalau dilihat tiga syarat itu, hanya 10 negara yang memilikinya di antara 200 negara di dunia,” tambahnya.
Oleh karena itu, Mendagri mengimbau agar kepala daerah harus memperhatikan bonus demografi yang merupakan modal besar dalam pembangunan. Ia mendorong kepala daerah agar fokus membangun kualitas angkatan kerja melalui bidang pendidikan dan kesehatan.
“Tenaga kerja anak-anak muda harus terdidik, terlatih, dan sehat,” ujar Mendagri.
Selain bonus demografi, inflasi juga menjadi masalah yang menarik atensi Mendagri. Ia meminta kepala daerah menjaga inflasi agar tidak membebani daya beli masyarakat.
Bahkan, untuk menjaga laju inflasi, Mendagri kepada kepala daerah untuk mengikuti pertemuan virtual yang rutin digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap minggu.
"Kenapa kami ngotot mengendalikan inflasi? Sebab, masalah ini menjadi atensi publik nomor satu. Barang-barang tersedia, terutama pangan, harganya harus terjangkau. Analisis harganya tidak boleh terlalu tinggi," tegasnya.