DPRD Kota Surabaya Dorong Konsep Revitalisasi THR-TRS Pakai Pendekatan Seni Budaya

KOMPAS.com - Revitalisasi kawasan eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS) yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapatkan respons positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

DPRD Kota Surabaya berharap, revitalisasi yang akan dilakukan mengedepankan pendekatan seni budaya guna mengoptimalkan pergerakan dunia kesenian di Kota Pahlawan.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A H Thony mengatakan, dalam sejarahnya, THR dan TRS sering digunakan sebagai tempat pementasan seni, mulai dari tingkat sekolah hingga profesional.

Tidak hanya itu, lanjut Thony, di lokasi tersebut juga dibangun Gedung Srimulat. Untuk itu, pembangunan yang mengedepankan konsep seni budaya dinilai sebagai langkah tepat. 

“Kalau dibuat taman bermain itu sama saja menduplikasi (taman) yang sudah ada. Apalagi, seni dan budaya di Surabaya kian meredup setelah THR dan TRS tutup,” ujar Thony dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (25/6/2024).

Dengan menghidupkan kembali THR-TRS, lanjut dia, sama artinya memberikan angin segar bagi dunia kesenian di Kota Surabaya.

“THR-TRS itu harus dipertahankan sebagai pusat kajian dan pengembangan budaya Kota Surabaya,” kata Thony.

Hal itu sejalan dengan keberadaan Kota Surabaya yang memiliki kreativitas konsep pelaksanaan pertunjukan seni yang kaya, serta regenerasi tokoh kesenian.

Keinginan tersebut juga sejalan dengan langkah Pemkot Surabaya yang siap membangun lokasi konser di eks lahan THR-TRS.

“Dampak terbesar adalah perekonomian masyarakat bergerak karena terbukanya kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan. Potensi seni budaya dan ekonomi bisa digali dari fasilitas tersebut, mulai dari pelaksanaan pentas dan sekaligus dikembangkan bakatnya. Masyarakat bisa mencari penghasilan,” terang Thony.

Thony melanjutkan, konsep revitalisasi THR dan TRS yang dirancang Pemkot Surabaya menjadi ruang publik multifungsi berpotensi menarik investor.

Pasalnya, lokasi tersebut tidak sekadar disulap menjadi area publik, tetapi juga area bisnis.

“Di sana juga ada kolam renang yang bisa jadi wahana wisata,” katanya.

Thony berharap, Pemkot Surabaya nantinya tidak menyerahkan sepenuhnya urusan pengelolaan THR-TRS kepada unit pelayanan teknis daerah (UPTD), tetapi memberikan ruang inovasi bagi investor yang menanamkan modal. Dengan begitu, pengembangan THR dan TRS bisa lebih tertata.

“Dimasukkan ke UPTD yang tugasnya sebagai fasilitator. Untuk urusan olahraga renang maupun konser sudah ada ahlinya sendiri-sendiri,” imbuhnya.

RPJPD pertimbangkan “megatren”

Thony menambahkan, ada sejumlah isu besar yang tengah booming di Indonesia, mulai dari isu ekonomi, bonus demografi, hingga pentingnya peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Untuk itu, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 sebaiknya mengikuti alur dengan menakar kemunculan berbagai megatren atau perubahan besar pada banyak bidang setiap tahunnya.

“RPJPD mengikuti alur, penyusunannya menyangkut pada megatren 2045,” kata Thony.

Ia mengungkapkan, ada beberapa persoalan krusial yang harus menjadi prioritas dalam RPJPD Kota Surabaya.

Pertama, meningkatkan kualitas SDM agar Kota Surabaya semakin berdaya saing tinggi dan mampu menjalankan tahap pembangunan di berbagai bidang.

Kedua, peningkatan perekonomian. Ekonomi Kota Surabaya harus terus digenjot melalui optimalisasi potensi secara kreatif dan inovatif.

“Langkah tersebut akan berdampak terhadap banyaknya investor yang masuk sehingga lapangan pekerjaan bisa tersedia bagi masyarakat,” terangnya.

Meski begitu, lanjut dia, langkah tersebut juga harus dibarengi dengan pola tata ruang kawasan perkotaan.

Artinya, Pemkot Surabaya harus melakukan pemetaan guna mempertegas peruntukan setiap kawasan, termasuk memperbanyak fasilitas rumah sakit.

Tidak hanya itu, Pemkot Surabaya juga perlu melaksanakan evaluasi terhadap tata ruang yang dulunya pertanian, kemudian sekarang sudah menjadi hunian dan ruang bisnis.

Terlebih, Kota Surabaya diprediksi akan menjadi penopang perekonomian Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Ketiga, isu ledakan bonus demografi. Ini harus dipikirkan bagaimana langkah taktis dan teknisnya untuk menghadapi hal tersebut. Melakukan langkah antisipasi dengan melakukan breakdown menjadi RPJMD agar bonus demografi tidak menjadi ancaman,” katanya.

Terkait hal itu, imbuh Thony, keterlibatan pakar menjadi sangat penting sehingga rancangan pembangunan memiliki tujuan yang jelas dan bisa disinkronisasi dengan pelaksanaan di lapangan.

RPJPD Kota Surabaya pun dapat selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang yang digagas oleh pemerintah pusat.

Pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah juga dinilai pihaknya sebagai penopang untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Untuk sampai ke 2045, pemerintah ingin Indonesia menjadi negara yang maju. Cita-cita ini harus didukung program-program di daerah,” katanya.