Penurunan Tertinggi Nasional, Jatim Cetak Sejarah dengan Angka Kemiskinan Tembus 1 Digit untuk Pertama Kali

KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono mengaku bersyukur dan berterima kasih atas kerja keras serta sinergi dari berbagai pihak yang turut membantu menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, hingga pemangku kepentingan lain.

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, Jatim berhasil mencatatkan sejarah lantaran angka kemiskinan di wilayah itu berada di angka satu digit, yakni 9,79 persen.

"Alhamdulillah, akhirnya angka kemiskinan Jatim tembus satu digit. Angka ini resmi kita dapatkan setelah BPS merilis angka kemiskinan Jatim per Maret 2024 yang mencapai 9,79 persen. Terima kasih atas kerja keras seluruh pihak," ujar Adhy dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (3/7/2024).

Adhy menambahkan, angka kemiskinan periode Maret 2024 turun sebesar 0,56 persen atau setara 206.120 jiwa secara year-on-year (yoy) dari periode sebelumnya yang berada di angka 10,35 persen. 

Capaian tersebut menjadikan Jawa Timur berkontribusi sebesar 30,34 persen terhadap penurunan kemiskinan nasional serta menjadi penurunan kemiskinan tertinggi secara nasional.

Pada 2020, tambah Adhy, persentase kemiskinan Jatim berada di angka 11,09 persen. Angka itu kemudian naik menjadi 11,4 persen pada 2021.

Kemudian, turun menjadi 10,38 persen pada 2022 dan turun lagi menjadi 10,35 persen pada 2023.

Pada Maret 2024, angka kemiskinan itu kembali turun signifikan menjadi 9,79 persen.

Jatim juga menjadi provinsi yang tertinggi dalam menurunkan angka kemiskinan se-Pulau Jawa.

Dibandingkan provinsi lain, Jawa Tengah (Jateng) disebutkan juga berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,30 persen poin dari 10,77 persen pada periode Maret 2023 menjadi 10,47 persen pada tahun ini.

Sementara, angka kemiskinan di Jawa Barat (Jabar) 2024 juga turun sebesar 0,16 persen yoy dari 7,62 persen menjadi 7,46.

Melihat data tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mengaku bersyukur karena pihaknya berhasil membuat angka kemiskinan turun secara signifikan.

“Angka kemiskinan yang turun signifikan ini menunjukkan penanggulangan kemiskinan di Jatim dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, baik melalui kebijakan makroekonomi maupun intervensi program. Ke depan, kami optimistis angka kemiskinan Jatim tidak hanya turun satu digit, tetapi mampu menghilangkan kemiskinan ekstrem di Jatim," kata Adhy.

Program penanggulangan kemiskinan

Adhy mengungkapkan, capaian penurunan angka kemiskinan di Jatim tak lepas berkat program penanggulangan kemiskinan Jatim Satya melalui subprogram Jatim Sejahtera dan Mulia. Program ini mengusung tiga strategi.

Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, seperti Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Biakesmaskin), dan Pendidikan Gratis Berkualitas (Kantitas) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).

“Realisasi pemanfaatan PKH Plus pada keluarga penerima manfaat (KPM) Jatim sudah mencapai 98,51 persen periode Maret-April 2024,” kata Adhy.

Kedua, meningkatkan pendapatan sejumlah program, seperti Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) serta Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri, dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra).

Kemudian, Program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan bantuan usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). 

“Penyaluran kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada triwulan I 2024 mencapai Rp 217,79 triliun atau tumbuh 7,39 persen secara yoy. Kinerja penyaluran kredit UMKM skala mikro tercatat tumbuh 10,82 persen dan kinerja penyaluran kredit UMKM skala kecil tumbuh 4,90 persen secara yoy,” tuturnya.

Ketiga, mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan berupa rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) lewat kerja sama dengan Dinas PU Bina Marga, Kodam V/Brawijaya, dan Lantamal V. Ada pula upaya jambanisasi serta program elektrifikasi.

“Angka kemiskinan yang menurun menunjukkan upaya penanggulangan kemiskinan di Jatim dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, baik secara ekonomi makro maupun intervensi program dengan menggenjot pertumbuhan ekonomi Jatim di atas 5 persen pada 2024,” jelas Adhy.

Adhy menambahkan, target penurunan angka kemiskinan Jatim pada 2025 berdasarkan patokan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah sebesar 9,4–8,9 persen.

Menurutnya, hal itu bisa terwujud karena program yang berjalan saat ini masih harus diselesaikan hingga Desember 2024.

“Kami memulai 2025 dengan program yang baru dan desainnya sudah mulai terlihat. Kami optimistis mampu meraih target kemiskinan RPJPD 2025 di rentang 9,4–8,9 persen karena pergerakan kami semakin bagus,” katanya.