APBD 2025 Diketok, Ketua DPRD Kota Surabaya: Fokus pada Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Kemiskinan

KOMPAS.com – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Kota Surabaya senilai Rp 12,3 triliun dalam agenda Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (15/8/2024).

Angka APBD 2025 naik jika dibandingkan APBD Kota Surabaya 2024 yang berjumlah Rp 10,9 triliun. Kemudian, beberapa waktu lalu, Perubahan APBD 2024 ditetapkan sebesar Rp. 11,5 triliun.

Peningkatan APBD Surabaya itu dilakukan untuk mempercepat pembangunan di Kota Pahlawan dengan mengakselerasi layanan publik, memudahkan layanan kesehatan, memajukan pendidikan, dan memperkuat pengentasan kemiskinan

Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan bahwa peningkatan APBD bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan segala bidang.

“Ini menjadi kado bagi masyarakat Surabaya di Hari Kemerdekaan Ke-79 RI sekaligus pelecut semangat untuk terus memajukan daerah,” ujar pria yang karib disapa Cak Awi itu dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (19/8/2024).

APDB 2025, lanjutnya, memiliki tiga prioritas kerja, yakni kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Bidang kesehatan serta pendidikan ditekankan pada kemudahan akses layanan bagi warga Surabaya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga menyebutkan bahwa alokasi bidang pendidikan mencapai lebih dari 21 persen dari total APBD 2025.

Anggaran itu salah satunya dialokasikan untuk pembangunan sekolah menengah pertama negeri (SMP) baru.

“Pembangunan SMPN baru dapat menjadi jawaban atas problematika penerimaan peserta didik baru (PPDB). Banyak peserta didik baru tidak terakomodasi dengan jumlah SMP yang ada,” tambah dia.

Adapun anggaran di bidang kesehatan yang mencapai Rp 353 miliar akan dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit di Surabaya Selatan dan puskesmas, termasuk puskesmas pembantu.

“Sebelum dikerjakan, akan dilakukan studi kelayakan terlebih dulu. Selain itu pembangunan infrastruktur, pembenahan perkampungan, dan pengentasan pengangguran harus menjadi perhatian serius. Pada 2025, (daerah terdampak) banjir dan genangan di Surabaya juga harus berkurang,” jelas Adi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa pembangunan rumah sakit di Surabaya Selatan merupakan salah satu upaya Pemkot Surabaya untuk menciptakan pemerataan kesehatan.

“(Pembangunan RS dilakukan) agar tak ada penumpukan pasien di RS Soewandhi. Ketika fasilitas layanan kesehatan sudah merata, maka antrean pasien yang berobat tidak akan mengalami penumpukan. Terlebih, Pemkot Surabaya juga tengah merampungkan pembangunan rumah sakit di Surabaya Timur,” jelas Eri.

Sementara, pada upaya penanggulangan kemiskinan dan pengentasan pengangguran, langkah-langkah kebijakan taktis untuk merangkul warga yang berkategori miskin, salah satunya melalui program padat karya.

“Semoga (seluruh program tersebut) bisa segera didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya, menekan pengangguran, serta meningkatkan pembangunan di bidang- bidang lain,” ucap Adi.

Dorong Pemkot Surabaya percepat penanganan banjir

Pada kesempatan itu, DPRD Kota Surabaya juga mendorong Pemkot Surabaya untuk melakukan percepatan penanganan banjir.

Adi mengatakan, terdapat beberapa indikator yang perlu diterapkan dalam penanganan banjir, mulai dari mempersempit luas genangan, memperkecil kedalaman genangan, hingga mempersingkat durasi genangan. Selain itu, perbaikan infrastruktur juga harus dilakukan.

Menurut Adi, program penanggulangan banjir harus menjadi salah satu program prioritas pada 2025.

”Saya memaklumi, banjir masih akan pada 2025. Tapi, skala genangan air harus berkurang. Apalagi, pada waktu curah hujan deras dan terjadi rob laut,” tutut Adi.

Seluruh jajaran dewan berharap agar penggunaan APBD dapat dilakukan secara proporsional dan bijaksana. Hal itu dilakukan untuk memastikan seluruh warga merasakan dampak pembangunan, baik secara bangunan fisik maupun layanan.

“Dewan akan terus mengawal pemanfaatan APBD 2025 ini dengan baik. Tujuannya satu, memastikan pembangunan merata dan dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tegas Adi.