Genjot Peningkatan MCP dan SPI, Pemkab Klaten Targetkan Peringkat Lebih Tinggi Tahun Ini
KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten terus berupaya meningkatkan nilai dan peringkat Monitoring Center for Prevention (MCP) serta Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Klaten melalui sejumlah upaya.
Bupati Klaten Sri Mulyani menjelaskan, upaya tersebut di antaranya adalah menindaklanjuti berbagai saran SPI, meningkatkan tata kelola dari manajemen aparatur sipil negara (ASN), manajemen pengadaan barang dan jasa, dan upacara peningkatan pajak.
“Kami juga menindaklanjuti hasil temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) di Kabupaten Klaten,” tutur Sri Mulyani dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (30/8/2024).
Untuk diketahui, nilai dan peringkat MCP Pemkab Klaten mengalami pergerakan yang positif beberapa tahun terakhir.
Pada 2022, Kabupaten Klaten mendapat nilai 94,18 persen. Kemudian, pada 2023, meraih nilai 92,43 persen. Dengan capaian ini, Pemkab Klaten menempati peringkat ke-8 di wilayah Jawa Tengah.
“Kami menargetkan tahun ini nilai MCP kami bisa 95 persen,” kata Sri Mulyani.
Hal tersebut Sri Mulyani sampaikan saat kegiatan Koordinasi Pencegahan Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten di Pendapa Ageng Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis (29/8/2024).
Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten Jajang Prihono dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Klaten.
Menurutnya, setiap tahun Pemkab Klaten rutin mengikuti SPI yang bertujuan meningkatkan integritas, khususnya bagi pegawai atau pejabat di lingkungan Pemkab Klaten. Peringkat SPI Pemkab Klaten pun turut mengalami kenaikan yang positif.
Ia pun berterima kasih kepada jajaran Pemkab Klaten yang telah berupaya mengerahkan semua tenaga untuk perbaikan pemerintahan di Kabupaten Klaten, dan khususnya KPK yang telah memberikan pendampingan untuk pendidikan antikorupsi dan pencegahan korupsi di Kabupaten Klaten.
Untuk diketahui, kegiatan koordinasi tersebut dipandu tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI. Kegiatan ini dilakukan secara tertutup bersama internal jajaran Pemkab Klaten.
