Perkuat Ekonomi Kerakyatan, BRI Perluas Jangkauan Akses KUR
KOMPAS.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperluas akses pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia demi memperkuat ekonomi kerakyatan.
Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, hingga akhir Agustus 2024, perseroan berhasil menyalurkan KUR senilai Rp 126,12 triliun kepada 2,6 juta debitur pelaku UMKM.
Dari angka tersebut, perseroan pun optimistis dapat menyalurkan KUR sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk periode 2024.
“Penyaluran KUR BRI hingga akhir Agustus 2024 setara dengan 76,44 persen dari total target penyaluran 2024 sebesar Rp 165 triliun. Dengan angka ini, BRI optimistis dapat memenuhi target penyaluran KUR dari pemerintah untuk tahun ini,” ujar Supari dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (23/9/2024).
Apabila dirinci, tambah Supari, mayoritas penyaluran KUR BRI didominasi oleh sektor produksi sebesar 59,41 persen yang meliputi sektor pertanian, perikanan, dan industri.
Di sisi lain, BRI juga berhasil menjaga kualitas KUR yang disalurkan. Hal ini tecermin dari rasio non-performing loan (NPL) KUR yang berada di kisaran 2,31 persen.
“BRI pun telah menyiapkan berbagai strategi dan akan terus menyalurkan KUR secara selektif. Kami juga akan mendorong peningkatan recovery rate serta melakukan monitoring pinjaman secara ketat, baik secara offline maupun online,” kata Supari.
Supari menambahkan, secara umum, strategi BRI untuk segmen mikro dan ultramikro hingga akhir 2024 adalah dengan menerapkan penyaluran kredit yang selektif (selective growth).
BRI juga akan memperkuat posisi bisnis mikronya dalam masyarakat dengan konsep ecosystem-centric dan strategi “Pemberdayaan Berada di Depan Pembiayaan”.
Sementara itu, Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan bahwa perseroan juga memiliki strategi untuk memberdayakan UMKM agar layak dilirik oleh perbankan dan mendapatkan pembiayaan serta naik kelas.
BRI memiliki sejumlah strategi untuk memberdayakan UMKM. “Sesungguhnya, UMKM itu lebih membutuhkan edukasi daripada advokasi. Kenapa? Kalau advokasi sebenarnya menempatkan UMKM di bawah, baik di bank maupun di bawah lembaga pembiayaan. Kalau diedukasi kan kami menempatkan UMKM sejajar dengan bank sebagai mitra,” jelas Sunarso.
Terkait edukasi, tambah Sunarso, terdapat lima hal yang perlu dilakukan kepada UMKM untuk hal ini.
Pertama, tentang spirit atau semangat kewirausahaan. Ini perlu diajarkan karena jumlah pelaku dan level UMKM yang sangat banyak.
Kedua, pelajaran tentang kemampuan melakukan administrasi dan manajerial. Menurut Sunarso, ini merupakan pekerjaan rumah yang penting. Sebab, kedua hal tersebut masih merupakan area yang sangat luas untuk dikerjakan.
Ketiga, tentang aksesibilitas UMKM terhadap informasi, pasar, teknologi dan pendanaan. Keempat, edukasi soal keberlanjutan, baik tentang bisnis maupun lingkungan. Kelima, edukasi soal prinsip good corporate governance (GCG)
“Kita perlu edukasi UMKM untuk menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Itulah yang akan menjadikan UMKM bertumbuh dan berkembang berkelanjutan,” terangnya.
Terpopuler
