Diskominfo Jabar Rilis Pedoman Komunikasi Publik sebagai Acuan Humas

KOMPAS.com – Komunikasi publik pemerintah tidak sekadar menyampaikan program atau kebijakan, tetapi juga membangun kepercayaan dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan.

Oleh karena itu, arah komunikasi publik dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perlu diperkuat.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat (Jabar) melalui Bidang Informasi Komunikasi Publik meluncurkan e-book Pedoman Komunikasi Publik Jabar Istimewa pada IKP Talks #9 di Bandung, Jumat (29/8/2025).

Pedoman tersebut menjadi acuan bagi pranata hubungan masyarakat (humas) pemerintah untuk menyusun komunikasi publik dengan baik di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

Kepala Diskominfo Jabar Adi Komar mengatakan, Pedoman Komunikasi Publik Jabar Istimewa penting bagi pranata humas pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi, khususnya terkait penyampaian informasi kepada masyarakat.

"Awas, jangan salah langkah (dalam menyampaikan informasi) karena dapat menjadi disinformasi. Pedoman ini tidak sekadar menjadi dokumen formal, tetapi harus jadi pegangan," ujar Adi dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (8/9/2025).

Lantaran berkaitan dengan komunikasi, pihaknya pun mendorong humas pemerintah daerah di Jabar untuk mengoptimalkan IKP Talks.

“Jangan tinggalkan dengan kepala kosong, ayo terus belajar agar tidak kosong, dan dampaknya bermanfaat," tambahnya.

Sebagai informasi, IKP Talks #9 menghadirkan pembicara dosen dan sekaligus Kepala Pusat Studi Komunikasi, Media, Budaya, dan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Padjadjaran (Unpad), Subekti W Priadharma. 

Pada kesempatan tersebut, Subekti turut mengapresiasi inisiatif Diskominfo Jabar dalam menerbitkan pedoman dan menyelenggarakan forum diskusi komunikasi publik.

Agar komunikasi publik berhasil, lanjutnya, pemerintah harus tepat mendefinisikan kata publik itu sendiri terlebih dahulu.

“Publik bukan sekadar khalayak, melainkan mereka yang memiliki akses informasi baik dan bisa menyampaikan informasi balik kepada pemerintah," jelas Subekti.

Publik, lanjutnya lagi, tidak sama dengan khalayak atau massa. Sebaliknya, publik adalah mitra yang dapat menyumbangkan pikiran dan saran secara aktif karena memiliki akses pada informasi. 

Karena itulah, komunikasi publik harus dilakukan secara terencana agar pesan tidak menimbulkan kebingungan.

 “Komunikasi publik (KP) adalah bagian integral dari setiap kebijakan, bukan hanya pelengkap," tambahnya.

Subekti menambahkan, negara harus hadir dengan pengertian positif, salah satunya menyediakan ruang publik, termasuk ruang komunikasi, yang memadai. 

Sebab, kebijakan pemerintah sering kali tidak dikomunikasikan terlebih dahulu. Akhirnya, kebijakan tersebut tidak berdampak kepada publik.

"Ada dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi strategis rutin dan komunikasi strategis insidental," tuturnya.

Untuk itu, lanjutnya, juru bicara penting dimiliki oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar bisa berkomunikasi secara dua arah.