Mindiptana Bergerak, Ketika Koperasi, Pertanian Organik, dan Data Jadi Jalan Perubahan

KOMPAS.com – Perubahan di Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, tidak datang dalam bentuk besar dan cepat.

Perubahan tumbuh pelan dari kebun pangan warga, kegiatan koperasi, sekolah kampung, serta pendataan masyarakat adat di Kampung Awayanka dan Wanggatkibi.

Keterbatasan akses pasar, infrastruktur, dan penguatan kelembagaan selama ini membuat potensi ekonomi masyarakat belum berkembang optimal.

Kondisi tersebut mendorong hadirnya program pendampingan yang berfokus pada penguatan ekonomi hijau, kapasitas masyarakat, dan tata kelola berbasis data. 

Dimulai pada September 2024, kegiatan ini dimotori oleh Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua melalui program Strengthening Indigenous People's Rights and Village-Based Sustainable Development in Papua yang didukung Packard Foundation.

Upaya tersebut dirangkai dalam satu kerangka penguatan masyarakat adat berbasis ekonomi hijau. Program mencakup pendataan sosial melalui Sistem Informasi Orang Asli Papua Selatan (SIRIOS), pengembangan koperasi produksi, penguatan pertanian pangan, serta sekolah kampung sebagai ruang belajar warga. Berbagai kegiatan ini secara bertahap membentuk fondasi kemandirian di dua kampung tersebut.

Dampaknya mulai terlihat dalam aktivitas sehari-hari masyarakat, terutama melalui koperasi yang menjadi penghubung antara hasil kebun warga dan pasar.

Koperasi dan pertanian jadi penggerak ekonomi warga

Di Kampung Awayanka, aktivitas ekonomi warga kini berpusat pada Koperasi Produksi Agro Karya Lestari yang berawal dari Kelompok Tani Kotom.

Bangunan koperasi berukuran sekitar 6 x 7 meter berdiri di atas lahan pinjam pakai milik warga di pertigaan jalan kampung. Tempat itu berfungsi sebagai pusat penampungan sekaligus pengelolaan hasil kebun warga dari Awayanka dan Wanggatkibi.

Saat ditemui pada Jumat (22/5/2026), Theresia Komban (28) tampak sibuk mengatur hasil panen. Bersama Odelia Kimkonop, ia memastikan komoditas petani tetap dalam kondisi baik sebelum dibeli koperasi dan dipasarkan kembali.

Koperasi itu lahir dari kebutuhan petani yang kesulitan membawa hasil kebun ke pasar di luar kampung. Dari situ, warga membentuk kelompok tani kecil sebelum mengembangkan kelembagaan ekonomi bersama.

"Saya bekerja sebagai anggota koperasi bersama teman. Koperasi ini berdiri sejak 2025," kata Theresia dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (12/6/2026).

Awalnya, warga membentuk kelompok tani bernama Kotom yang berarti "semut" sebagai simbol kerja kolektif. Kelompok tersebut menjadi ruang awal perencanaan sebelum koperasi resmi dibentuk.

Melalui koperasi, hasil pertanian warga, seperti sayuran, kacang tanah, serta padi kini dibeli langsung oleh pengurus. Selain berfungsi sebagai lembaga pemasaran, koperasi juga menjadi tempat pinjaman darurat bagi warga yang membutuhkan biaya kesehatan ataupun pendidikan anak.

Dukungan modal sebesar Rp 7 juta dari Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua pada 2025 digunakan untuk renovasi bangunan dan perlengkapan usaha. Bantuan itu menjadi penguat awal operasional koperasi di tingkat kampung.

"Masyarakat merasa senang karena (hasil dari koperasi dapat) membantu (memenuhi kebutuhan) ekonomi setiap hari dalam rumah," ujar Theresia.

Masih di Kampung Awayanka, perubahan juga terlihat pada kelompok perempuan tani yang mulai berkembang sejak pendampingan dilakukan pada 2022. Mereka mulai mengenal teknik pertanian organik dan pengelolaan lahan yang lebih terstruktur.

Kornelia Kuip (38), seorang janda dengan enam anak, menjadi salah satu anggota aktif kelompok tersebut.

"Dari teman-teman JERAT Papua, kami mulai tahu cara membuat pupuk organik dan cara tanam yang baik," kata Kornelia.

Pengetahuan tersebut diterapkan di lahan warga yang sebelumnya dikelola secara tradisional tanpa standar teknis. Perubahan itu perlahan meningkatkan hasil panen kelompok perempuan tani.

"(Saat) panen pertama, kami (merasa) sangat senang karena hasilnya bagus. Kami pakai pupuk organik, tidak pakai pupuk kimia," ujarnya.

Kornelia juga mendorong petani melakukan diversifikasi tanaman agar pasokan komoditas lebih beragam.

"Jangan semua petani menjual sayur yang sama. Harus berbeda-beda supaya ada pilihan," katanya.

Bagi Kornelia, bertani kini menjadi penopang utama ekonomi keluarga.

"Kami tidak bisa tinggal diam. Dengan bertani, kami bisa hidupkan keluarga," tuturnya.

Sementara itu, di Kampung Wanggatkibi, perubahan juga terjadi pada pola tanam masyarakat yang mulai mengembangkan padi dan hortikultura sejak akhir 2025. Salah satunya dilakukan Antonia Kurupiran.

Di lahannya, Antonia menanam kangkung, bayam, kacang panjang, sawi, cabai, tomat, pepaya, buncis, dan jagung. Hasil panen sebagian besar disalurkan melalui koperasi kampung.

"Saya mulai tanam padi dari sejak 27 Desember 2025. Hasil panen kami jual kembali ke koperasi," ujarnya.

Antonia yang memiliki dua anak kembar di kelas tiga sekolah dasar mengaku mulai merasakan manfaat ekonomi dari program tersebut.

"Hasil penjualan dipakai untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak," katanya.

Dok. JERAT Papua Salah satu petani di Kampung Wanggatkibi , Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan memanen hasil padi di ladangnya. Program pertanian yang didampingi lembaga Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua sejak 2024 ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat kampung di bidang ekonomi.

Dukungan terhadap pengembangan pertanian juga datang dari pemilik hak ulayat Suku Mandobo, Feliks Mundowan. Sebagian lahan adat miliknya kini dimanfaatkan sebagai area pertanian bagi warga yang tergabung dalam kelompok tani.

Setiap kepala keluarga mendapat jatah sekitar 20 meter di bagian depan lahan, sementara panjang ke belakang disesuaikan dengan kondisi lokasi dan kemampuan pengelolaan masing-masing petani.

"Kami sudah berkomitmen agar para petani bisa bekerja di sini. Saya tidak keberatan sama sekali," kata Feliks.

Menurut dia, saat ini, terdapat sekitar 15 kelompok tani yang bekerja di kawasan tersebut. Aktivitas pertanian berkembang setelah warga mulai menanam berbagai komoditas, termasuk kacang tanah dan padi.

"Bahkan, sejumlah warga telah beberapa kali melakukan panen dan terus memperluas area tanam di lahan yang tersedia," ungkapnya.

Bangun fondasi kemandirian

Selain memperkuat ekonomi warga melalui koperasi dan pertanian, pendampingan juga diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Upaya ini dilakukan melalui program Sekolah Kampung yang digagas JERAT Papua. 

Lewat program tersebut, mereka dipersiapkan dalam menghadapi kebutuhan keterampilan dasar yang sebelumnya jarang tersentuh di wilayah pedalaman.

Salah satu warga yang merasakan manfaatnya adalah Maria Cirikup Olay (36) dari Kampung Awayanka. Ia menjadi bagian dari angkatan pertama sekolah kampung sejak program tersebut dibuka pada 2021.

Saat ditemui pada Senin (25/5/2026), Maria menuturkan bahwa sekolah kampung membuka akses pengetahuan baru bagi warga yang sebelumnya jarang bersentuhan dengan teknologi.

Di sekolah kampung terdapat dua bidang utama yang diajarkan, yakni sistem informasi desa dan budi daya tanaman sayuran. Maria memilih mengikuti kelas sistem informasi desa meskipun pada awalnya belum mampu mengoperasikan komputer.

"Waktu itu ada warga yang sudah bisa, ada juga yang belum, termasuk saya sendiri," kata perempuan yang lulus bangku SMA pada 2009.

Meski sempat ragu, ia memilih bertahan.

"Kalau bukan saya, siapa lagi," ujarnya.

Perjalanan belajar itu kemudian membawanya pada peran baru. Setelah mengikuti kelas pertama, Maria diminta membantu peserta lain yang masih kesulitan menggunakan komputer dan kemudian menjadi fasilitator pada kelas berikutnya.

Bagi Maria, sekolah kampung bukan sekadar tempat belajar keterampilan teknis, melainkan juga ruang adaptasi warga terhadap perubahan zaman.

"Kelas-kelas dalam sekolah kampung diikuti berbagai kalangan, mulai dari aparat kampung, kepala kampung, hingga guru. Mereka belajar bersama sesuai kemampuan masing-masing," paparnya.

Capaian program

Pendampingan JERAT Papua dan kerja keras warga mulai menunjukkan hasil. Di bidang ekonomi, Koperasi Produksi Agro Karya Lestari telah berbadan hukum melalui akta notaris Nomor AHU-0091367-AH.01.29/2025. Koperasi tersebut melayani lebih dari 50 pelanggan tetap dengan omzet pembelian sayuran mencapai Rp 1,5 juta per pekan pada November 2025.

Produksi virgin coconut oil (VCO) Mindiptana juga terus berjalan aktif dengan pendapatan bersih sekitar Rp 400.000 setiap siklus produksi.

Di Kampung Wanggatkibi, panen perdana padi organik menghasilkan 103 kilogram gabah dan mendorong sembilan rumah tangga baru membuka lahan pertanian. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel juga menyerahkan mesin perontok dan penggilingan padi pada Desember 2025.

Di bidang sosial, PAUD Mambruk yang sempat berhenti beroperasi sejak 2022 kembali aktif dengan 15 siswa. Taman Baca Salam juga resmi terdaftar di Badan Perpustakaan Daerah Boven Digoel sebagai pusat informasi masyarakat adat Mindiptana.

Sekolah Kampung sendiri telah meluluskan lima angkatan dan tengah mempersiapkan angkatan keenam pada 2026.

Kepala Kampung Awayanka, Mathias Koki, menilai wilayahnya memiliki potensi besar untuk pengembangan pertanian berbasis ekonomi hijau.

"Kampung Awayanka cocok sekali untuk tanaman hortikultura. Saya sangat mendukung program ini sesuai dengan iklim dan keadaan yang ada di kampung kita," katanya.

Sementara itu, Kepala Distrik Mindiptana, Marthen Rumpang, menyebut potensi ekonomi di 13 kampung mulai terlihat seiring peningkatan aktivitas pertanian masyarakat.

"Kami ingin semangat masyarakat, khususnya mama-mama yang berkebun, tetap terjaga karena ada dukungan pemerintah," ujarnya.

Menurut Marthen, keberhasilan di Awayanka dan Wanggatkibi dapat menjadi contoh bagi kampung lain di Distrik Mindiptana.

Koordinator Wilayah JERAT Papua di Boven Digoel, Yohanes Nongyap, menjelaskan pendapatan petani mulai meningkat sejak hasil panen dapat dibeli langsung melalui koperasi. Tambahan pendapatan warga berkisar Rp 100.000 hingga Rp 300.000 per hari.

"Dulu mereka harus memikul hasil panen ke pasar distrik. Sekarang koperasi langsung jemput hasil di kampung," ujarnya.

Kepala Departemen Pengembangan Masyarakat Adat JERAT Papua Loth Kreithof Wally menambahkan bahwa pendampingan dilakukan secara bertahap dengan pendekatan pertanian organik dan pembangunan kesadaran bertani.

"Hal yang kami dorong pertama adalah kesadaran masyarakat untuk bertani. Kami ingin masyarakat merasa bahwa bertani bisa memberi penghasilan setiap hari," katanya.

Direktur JERAT Papua Jimmy Biay mengatakan, Distrik Mindiptana dipilih sebagai lokasi pendampingan karena memiliki potensi ekonomi hijau yang kuat, terutama pada sektor pertanian hortikultura, peternakan, serta kehutanan kayu dan nonkayu.

Menurut Jimmy, hutan, sungai, dan kebun memiliki hubungan erat dengan kehidupan ekonomi sekaligus identitas budaya masyarakat adat. Oleh karena itu, program di Mindiptana diawali dengan pendataan dan riset masyarakat adat di 13 kampung sebagai dasar penyusunan berbagai kegiatan pendampingan.

"Selain itu, hak masyarakat adat atas wilayah adat belum sepenuhnya diakui dalam dokumen tata ruang dan regulasi daerah. Oleh karena itu, advokasi berbasis data dinilai menjadi kebutuhan mendesak," kata Jimmy.

Saat ini, program penguatan ekonomi dan peningkatan kapasitas difokuskan di Awayanka dan Wanggatkibi sebagai model percontohan. Nantinya, program tersebut direplikasi ke kampung-kampung lain di Distrik Mindiptana.

"Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan praktik-praktik baik yang kemudian dapat dikembangkan dan diterapkan di wilayah lainnya," ujar Jimmy.

SIRIOS dan kehadiran Mindiptana Satu Data

Di balik geliat perubahan pada sektor ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di kampung-kampung Distrik Mindiptana, terdapat satu fondasi penting yang turut dibangun JERAT Papua, yakni data.

Sejak 2024, JERAT Papua mulai mendorong pendataan Orang Asli Papua (OAP) melalui aplikasi SIRIOS. Program ini berfokus pada pendataan sosial dan ekonomi secara terpilah antara OAP dan non-OAP.

Pendataan dilakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Boven Digoel, Pemerintah Distrik Mindiptana, pemerintah kampung, serta pemuda adat dari 13 kampung di distrik tersebut.

Pendataan ini tidak sekadar mengumpulkan data agregat. Di dalamnya terdapat proses pemberdayaan yang melibatkan pemuda adat sebagai kader pendata yang turun langsung ke lapangan.

“Kami melatih pemuda kampung. Setelah itu, mereka mendata dari rumah ke rumah,” kata Kepala Departemen Pengembangan Masyarakat Adat (DPMA) JERAT Papua, Loth Wally, yang akrab disapa Randy.

Data yang dikumpulkan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kependudukan, pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, infrastruktur, hingga data penyandang disabilitas.

Kemudian, hasil pendataan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, termasuk penyusunan monografi, demografi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) kampung.

Dari proses tersebut ditemukan, misalnya, masih banyak keluarga yang belum memiliki rumah layak huni. Data itu kemudian menjadi dasar untuk mengarahkan program pembangunan secara lebih tepat sasaran.

Dok. JERAT Papua Para ibu peserta Sekolah Kampung mengikuti pelatihan literasi digital dan pengoperasian komputer di Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan. Program yang didampingi lembaga Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua sejak 2024 ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat kampung.

Melalui aplikasi SIRIOS, aparatur kampung dan distrik dapat melihat data secara rinci, mulai dari jumlah kepala keluarga, jumlah penduduk, kelompok umur balita, usia produktif dan lansia, tingkat pendidikan, masyarakat yang belum bekerja, hingga kondisi sosial ekonomi warga.

Data tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan, pelayanan administrasi kampung, penyusunan monografi kampung, serta monitoring dan evaluasi program pemerintah.

“Program itu juga dirancang untuk memperkuat kapasitas aparatur kampung, Badan Musyawarah Kampung, dan pemuda adat dalam pengelolaan data berbasis teknologi informasi,” tutur Randy.

Bagi masyarakat kampung, proses pendataan menghadirkan pengalaman baru. Tokoh pemuda Kampung Epsembit, Kristoforus Endewip (45), merasakan langsung dampak keterlibatannya dalam program tersebut.

Keterlibatan itu membawa perubahan dalam dirinya. Sebelumnya, ia tidak memiliki peran formal di kampung. Kini, ia menjadi bagian dari struktur pemerintahan sebagai Kepala Urusan Umum Kampung Epsembit.

“Kami dilatih mendata langsung ke rumah-rumah. Dulu, (tenaga) kami tidak dipakai, sekarang dilibatkan. Ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan,” cerita ayah tiga anak itu.

Hal serupa dirasakan Kepala Kampung Epsembit, Thomas Victorius Aram, yang memimpin wilayah dengan 229 jiwa penduduk. Menurutnya, data membantu pemerintah kampung menyusun program secara lebih terarah.

Dengan anggaran sebesar Rp 800 juta pada 2026 setelah efisiensi, Pemerintah Kampung Epsembit memprioritaskan program penanganan stunting dan ketahanan pangan.

“Sebelum kehadiran SIRIOS, kami hanya menerka-nerka data masyarakat di kampung. Dengan data ini, program pemerintah kampung yang dicanangkan bisa lebih tepat sasaran,” katanya.

Saat ini, Pemerintah Kampung Epsembit bersama tim SIRIOS telah melakukan pendataan dan pemotretan rumah warga untuk penyusunan basis data masyarakat.

“Program itu bagus karena meningkatkan kualitas data kampung, lebih komprehensif dan tertata. Saya sebagai kepala kampung mengucapkan terima kasih kepada JERAT Papua,” ujarnya.

Distrik pertama di Boven Digoel

Puncak dari proses tersebut terjadi pada Kamis (28/5/2026), ketika JERAT Papua bersama Pemerintah Distrik Mindiptana dan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel meluncurkan Mindiptana Satu Data melalui aplikasi SIRIOS sebagai sistem data terpadu.

Peluncuran itu menjadi momentum bersejarah karena Mindiptana menjadi distrik pertama di Kabupaten Boven Digoel yang memiliki data demografi komprehensif.

Mengusung tema “Data Akurat, Kebijakan Tepat: Dari Distrik Mindiptana untuk Papua Selatan Satu Data”, kegiatan tersebut digelar di Kantor Distrik Mindiptana dan diresmikan langsung oleh Bupati Boven Digoel, Roni Omba.

Menurut Roni, sistem Mindiptana Satu Data merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan.

“Datanya komprehensif, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Informasi ini penting untuk memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran,” katanya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel berkomitmen mendukung pengembangan SIRIOS ke seluruh 20 distrik di wilayahnya.

“Saya berharap, Distrik Mindiptana dapat menjadi contoh bagi distrik lain dalam membangun sistem data yang terintegrasi dan berbasis masyarakat adat,” ujarnya.

Pelaksana Tugas Kepala Bapperida Kabupaten Boven Digoel, Anton Timbiri, juga menilai bahwa SIRIOS dapat menjadi fondasi lahirnya kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“Dengan data yang baik, program pemerintah juga lebih tepat dan efektif dirasakan seluruh masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perikanan (TPHPP) Kabupaten Boven Digoel, Doni Hermawan, menyebut bahwa data valid menjadi kebutuhan penting dalam penyusunan kebijakan dan pengusulan program pemerintah.

“Bagi Dinas TPHPP, data valid sangat krusial karena menjadi dasar menentukan arah usulan program sekaligus mempermudah kesiapan administrasi untuk pengusulan program strategis berikutnya,” ucapnya.

Menurut Doni, sejumlah intervensi program saat ini telah berjalan di Distrik Mindiptana dan terhubung dengan program Satu Data Distrik.

“Kedua program tersebut merupakan bagian dari afirmasi ekonomi bagi masyarakat asli Papua di Distrik Mindiptana. Semoga, program ini mampu melahirkan kemandirian ekonomi bagi masyarakat asli Papua,” katanya.

Direktur JERAT Papua Jimmy Biay menegaskan bahwa pendataan merupakan bagian dari upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.

Menurut Jimmy, kebijakan tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi, tetapi harus berlandaskan data yang akurat dan sesuai kondisi masyarakat.

“Distrik Mindiptana menjadi wilayah pertama yang berhasil menyelesaikan proses pendataan dan penginputan data sehingga dapat dijadikan proyek percontohan bagi distrik lain di Papua Selatan,” tuturnya.

Peluncuran Mindiptana Satu Data diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola pembangunan yang lebih terukur, partisipatif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat adat di Papua Selatan.

“JERAT Papua bersama Pemerintah Kabupaten Boven Digoel berharap, pengembangan SIRIOS dapat terus diperluas ke seluruh distrik di Papua Selatan dengan melibatkan tenaga lokal dan pemuda asli Papua sebagai pengelola utama sistem data di kampung-kampung,” kata Jimmy.

Analisis dan tantangan implementasi program di lapangan

Meski mulai menunjukkan hasil positif, pelaksanaan program JERAT Papua di Kampung Awayanka dan Wanggatkibi tidak berjalan tanpa hambatan. Pendampingan yang bertumpu pada perubahan kebiasaan bertani, penguatan kelembagaan, serta pengelolaan hasil produksi menghadapi berbagai tantangan sosial, geografis, ataupun kelembagaan.

Salah satu kendala utama adalah perubahan pola pikir masyarakat dari pertanian subsisten menuju pertanian yang berorientasi pasar.

Sebagian warga masih memandang kebun sebagai sumber pangan keluarga, bukan sebagai bagian dari sistem produksi yang terhubung dengan pasar melalui koperasi.

Dalam banyak kasus, hasil panen masih langsung dikonsumsi atau dijual secara tidak teratur sebelum masuk ke sistem koperasi. Membangun kesadaran baru ini membutuhkan waktu karena berkaitan dengan kebiasaan yang telah berlangsung turun-temurun.

Anggota kelompok tani perempuan di Kampung Awayanka, Kornelia Kuip, mengatakan bahwa perubahan tersebut tidak terjadi dalam satu musim tanam.

“Dengan adanya teman-teman JERAT Papua datang, kami jadi tahu cara menanam dan membuat pupuk organik. Kami senang, hasil panen pertama kami baik,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui konsistensi dalam merawat tanaman masih menjadi tantangan yang harus terus dibangun di kalangan petani.

Karena itu, pendampingan dilakukan secara berkala untuk menjaga konsistensi produksi dan memperkuat kemampuan petani dalam mengelola lahan.

Selain persoalan pola pikir, keterbatasan infrastruktur juga menjadi hambatan nyata. Jarak antara kebun, rumah warga, dan titik pengumpulan hasil panen cukup jauh. Kondisi jalan yang belum sepenuhnya mendukung membuat distribusi hasil panen membutuhkan tenaga tambahan.

“Hal itu berpengaruh pada efisiensi waktu kerja warga, terutama bagi perempuan yang juga membagi waktu dengan pekerjaan rumah tangga,” kata Kornelia.

Sekretaris Kampung Wanggatkibi Petrus Awom juga menyoroti persoalan serupa. Menurutnya, sebagian lahan pertanian berada hingga sekitar 20 kilometer dari pusat kampung.

“Kami terbantu dengan program ini, tetapi memang tantangan kami ada di transportasi. Jarak kebun dengan kampung cukup jauh,” katanya.

Petrus berharap, ke depan tersedia dukungan yang lebih konkret untuk memperkuat aksesibilitas hasil pertanian melalui penyediaan sarana transportasi dan peningkatan kualitas jalan.

Tantangan juga dihadapi program sekolah kampung. Peserta angkatan pertama sekolah kampung di Awayanka, Maria Cirikup Olay (36), menilai bahwa program tersebut bermanfaat karena materi yang diajarkan dapat langsung dipraktikkan.

Namun, keterbatasan fasilitas masih menjadi kendala utama.

“Hingga sekarang, sekolah kampung belum punya alat dan ruangan sendiri. Jadi, kegiatan belajar belum bisa berjalan rutin seperti sebelumnya,” kata Maria.

Penguatan kelembagaan secara bertahap

Di sektor kelembagaan ekonomi, Koperasi Agro Karya Lestari masih berada pada tahap awal penguatan. Sistem pencatatan transaksi, pengelolaan keuangan, serta distribusi hasil masih terus dibangun.

Kepala DPMA JERAT Papua, Loth Kreithof Wally, menjelaskan bahwa proses tersebut memang dirancang bertahap.

“Kami mulai dari kesadaran masyarakat terlebih dahulu, baru ke arah koperasi dan penguatan ekonomi,” ujarnya.

Dok. JERAT Papua Warga menggunakan perahu kayu saat menyeberangi sungai di Kampung Wanggatkibi, Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan. Akses tranportasi yang belum memadai menjadi salah satu tantangan yang dirasakan warga.

Koordinator Wilayah JERAT Papua di Boven Digoel Yohanes Nongyap menambahkan bahwa pendekatan yang digunakan dimulai dari penguatan kelompok tani sebelum masuk ke pengelolaan ekonomi yang lebih kompleks.

“Kami mulai dari bedeng pekarangan, dari kesadaran bertani, baru kemudian ke koperasi. Jadi, memang prosesnya tidak bisa langsung besar,” katanya.

Menurut Yohanes, tantangan terbesar bukan hanya aspek teknis, melainkan juga konsistensi warga dalam menjaga ritme produksi. Selain itu, keberlanjutan program masih menghadapi tantangan terkait ketergantungan pada pendampingan eksternal.

“Tanpa penguatan lanjutan, ada risiko sebagian proses yang sudah berjalan melambat ketika intensitas pendampingan berkurang,” tuturnya.

Persoalan mendasar di lapangan

Direktur JERAT Papua Jimmy Biay mengatakan asesmen awal menemukan berbagai persoalan mendasar di Awayanka dan Wanggatkibi.

Petani masih bergantung pada metode pertanian konvensional dan belum memiliki pengetahuan tentang pertanian ramah lingkungan.

Di sisi lain, masyarakat adat masih menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan ekonomi hijau, penguatan kelembagaan, serta akses terhadap sistem informasi dan perencanaan pembangunan.

“Selain itu, belum tersedia sistem pemasaran hasil pertanian yang terorganisasi sehingga masyarakat harus pergi jauh untuk menjual hasil kebun mereka. Data sosial ekonomi kampung juga belum tersedia secara akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan,” jelas Jimmy.

Di sektor pendidikan, PAUD Mambruk sempat tidak aktif sejak 2022. Sementara itu, Taman Baca Salam belum terdaftar secara resmi sebagai pusat informasi masyarakat.

JERAT Papua juga menemukan bangunan yang terbengkalai sejak 2003 dan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

“Di sisi lain, pengurus kelompok tani dan koperasi belum memiliki kemampuan dasar dalam pembukuan dan pengelolaan keuangan,” kata Jimmy.

Menurutnya, penguatan hak masyarakat adat dan pembangunan berbasis kampung menjadi semakin penting karena wilayah Boven Digoel menghadapi tekanan investasi skala besar, mulai dari perkebunan sawit, pertambangan, hingga pembangunan infrastruktur yang berpotensi mengurangi ruang hidup masyarakat adat.

Tantangan lainnya, lanjut Jimmy, pembentukan empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua sejak 2023 juga dinilai membuka ruang investasi baru. Hal ini semakin meningkatkan kerentanan masyarakat adat kehilangan tanah dan sumbers penghidupan mereka. 

"Bagi JERAT Papua, kampung merupakan unit kecil yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat adat sehingga pembangunan yang tidak berbasis kampung berisiko tidak menyentuh kebutuhan nyata masyarakat di lapangan," tuturnya.

Meski berbagai tantangan masih dihadapi, warga mulai merasakan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Perubahan itu tidak hanya terlihat dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari tumbuhnya kerja sama antarmasyarakat, keteraturan pemasaran hasil kebun, serta mulai terbentuknya ruang ekonomi bersama di tingkat kampung.